Ancaman Rp 500 Miliar Untuk Meta, TikTok, X Cs dari Australia

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Minggu , 24 Nov 2024 - 07:52

Ilustrasi-tagesschau.de-

Bedanya, Negeri Paman Sam yang segera kembali dipimpin Donald Trump itu, melarang penggunaan medsos bagi anak-anak, sebelum perusahaan mendapatkan izin dari orang tua untuk mengakses data anak-anak di bawah 13 tahun.

Tak jauh beda dengan AS, Prancis turut melarang anak-anak di negara sebagaimana dalam usulan pemerintah, agar anak di bawah 15 tahun terakses medsos. Namun larangan tersebut bisa lebur, ketika anak mendapatkan izin dari orang tuanya.

Larangan paling ketat itu, rencananya pemerintah Australia melakukan serangkaian uji coba alih-alih verifikasi usia yang wajib dilakukan perusahaan medsos. Salah satunya, verifikasi dilakukan melalui sistem biometric, sehingga otoritas dapat menerapkan batas usia di medsos.

Jumlah Korban Kekerasan di Indonesia

Lepas dari upaya Apple melobi Pemerintah Indonesia, untuk memasukkan produk anyar unggulannya. Indonesia memang menjadi surga bagi ekosistem teknologi smartphone dunia.

Tak pelak, dalam dekade terakhir Indonesia menempati tangga yang mendominasi sebagai pasar dunia berjubelnya smartphone aneka merek.

Namun patut diduga, akses smartphone yang kian saja berkompetisi dengan melansir produk-produk recommended, namun dibanderol dengan harga murah, menjadi pintu masuk terjadi degradasi moral di lingkungan sosial.

Disitir dari laporan Kementerian PPPA, sejak Januari hingga November 2024 yang belum usai, tercatat sebanyak 23.648 anak menjadi korban kekerasan.

Perempuan paling mendominasi sebagai sasaran kekerasan dengan 20.483 orang mnejadi korban. Sedangkan korban laki-laki jumlahnya 5.192 orang.

ancaman rp 500 miliar untuk meta, tiktok, x cs dari australia                            radarutara.bacakoran.co - bisa jadi, australia menjadi negara yang paling super ketat terhadap upaya pelindungan anak-anak terpapar virus negatif dari akses media sosial atau medsos seperti meta, tiktok, x dan sejenisnya. negeri kanguru itu, membuat draf undang-undang yang melarang anak di bawah umur terakses dengan media sosial.
di tengah tuntutan negara eropa terhadap google yang dituduh monopolistik. pemerintah australia mengirimkan kabar teranyar yang dapat mengancam ekosistem media sosial yang kini sudah menjadi bagian kehidupan sosial masyarakat ala modern yang dipaksa lantaran serbuan teknologi. 
melansir voa indonesia, tiga hari lalu, tepatnya, kamis, 21 november 2024 waktu setempat, pemerintah australia lewat kementerian komunikasi yang dipimpin michelle rowland, mengoninfirmasi rancangan uu yang disebut-sebut merupakan ruu paling ketat, bahkan kali pertama di dunia. 
substansi dari ruu yang disebut-sebut memiliki standar paling tinggi diantara syarat-syarat yang telah ditetapkan di seluruh dunia termasuk soal usia, menjadi produk hukum rancangan inisiatif pemerintah dari negara persemakmuran inggris raya ini. 
baca juga:beroperasi lagi, tiktok masih jadi e-commerce, kemendag beri waktu 3 bulan untuk pisahkan
baca juga: izin tiktok terancam dicabut oleh kemendag, bila keukeuh tak taati aturan 
tak pelak, mangkatnya ratu elizabeth ii dalam usia 96 tahun, raja charles iii diproklamirkan menjadi kepala negara australia bersama dengan selandia baru atau new zealand. 
lobi-lobi atas ruu yang akan memantik respon beragam, khususnya bagi perusahaan-perusahaan media sosial di dunia ini pasti dilakukan. 
masih merujuk pada laporan voa indonesia, meski partai oposisi liberal australia menyampaikan niatnya untuk mendukung ruu tersebut. 
selisik serius beraroma politis, terbilang masih terasa. pasalnya, pihak independen dan partai hijau menuntut rincian lebih lanjut terkait ruu yang sudah pasti akan berdampak pada pemain-pemain medsos dunia sebut saja mulai dari meta yang memiliki facebook (fb dan instagram). 
baca juga:pemerintah indonesia siapkan media sosial baru untuk asn, fiturnya mirip ig dan tiktok
baca juga:berikut 9 tahapan untuk dapatkan potongan gratis ongkir di tiktok shop
imbasan juga akan dialami platform medsos 'baru' yang disorot pemerintah amerika yakni tiktok yang disebut-sebut menjadi sasaran sejak zaman trump memimpin sebelum joe biden, akibat seteru perang dagang as dan tiongkok hingga x yang kini pemiliknya disebut-sebut segera masuk dalam barisan kabinet presiden terpilih pada pemilu amerika: donald trump. 
perdana menteri (pm) australia, anthony albanese, tak menampik soal ruu yang diinisiasi eksekutif itu. ditegaskan anthony, ruu yang kini diinisiasi pihaknya merupakan sebuah reformasi penting.
".....kami tahu beberapa anak akan coba cara sebisa mereka, namun kami kirim pesan kepada perusahaan media sosial untuk memperbaiki tindakan mereka," ujar anthony albanese, pm australia dilansir dari vos indonesia, sabtu, 23 november 2024. 
baca juga:jangan diabaikan! ternyata ini dia tanda - tanda anda butuh detoks media sosial
baca juga:hati-hati , ini dia dampak negatif dari media sosial yang jarang diketahui
namun begitu, ruang untuk mengakses internet, kata albanese, masih dapat dilakukan. diantaranya, terus dia, seperti akses untuk berkirim pesan digital, layanan kesehatan, termasuk kesehatan mental seperti classroom, google, youtube dan headspace. 
tak ketinggalan, ketika ruu itu nanti lolos menjadi undang-undang, anak-anak di australia masih bisa mengakses seperti layanan pendidikan hingga game. 
hal mendasar ruu larangan medsos bagi anak 
pemerintah australia memiliki pendapat bahwa penggunaan media sosial secara berlebihan sangat menimbulkan risiko bagi kesehatan fisik sampai dengan kesehatan mental bagi anak-anak. 
khususnya bagi anak perempuan. dalam analisanya, akibat adanya penggambaran citra tubuh yang berbahaya serta konten misoginis yang ditujukan bagi anak laki-laki. 
baca juga:kominfo ajak warga bijak dan pahami media sosial
baca juga:pemerintah indonesia siapkan media sosial baru untuk asn, fiturnya mirip ig dan tiktok
menyikapi kondisi mengkhawatirkan itu, australia lewat ruu tersebut mengajukan batas usia tertinggi dari batas usia yang rerata ditetapkan negara manapun. 
saking seriusnya, pula tidak berlaku pengecualian untuk izin orang tua dan juga tidak ada pengecualian bagi akun yang sudah ada sebelumnya.
kontroling super ketat ini, berimbas sebuah perusahaan media sosial akan berhadapan dengan hukum setempat hingga ancaman denda yang kalau di rupiahkan di angka rp 508,1 miliar, ketika gagal mencegah seorang bocah memiliki akun. 
larangan medsos bagi anak kecil di beberapa negara
jauh sebelum australia, sebenarnya sudah ada negara yang melakukan pelarangan anak-anak terakses dengan media sosial. telah dilakukan lebih dari 10 tahun lalu oleh pemerintahan amerika. 
baca juga:pemerintah indonesia siapkan media sosial baru untuk asn, fiturnya mirip ig dan tiktok
baca juga:berikut 9 tahapan untuk dapatkan potongan gratis ongkir di tiktok shop
bedanya, negeri paman sam yang segera kembali dipimpin donald trump itu, melarang penggunaan medsos bagi anak-anak, sebelum perusahaan mendapatkan izin dari orang tua untuk mengakses data anak-anak di bawah 13 tahun. 
tak jauh beda dengan as, prancis turut melarang anak-anak di negara sebagaimana dalam usulan pemerintah, agar anak di bawah 15 tahun terakses medsos. namun larangan tersebut bisa lebur, ketika anak mendapatkan izin dari orang tuanya. 
larangan paling ketat itu, rencananya pemerintah australia melakukan serangkaian uji coba alih-alih verifikasi usia yang wajib dilakukan perusahaan medsos. salah satunya, verifikasi dilakukan melalui sistem biometric, sehingga otoritas dapat menerapkan batas usia di medsos. 
jumlah korban kekerasan di indonesia 
lepas dari upaya apple melobi pemerintah indonesia, untuk memasukkan produk anyar unggulannya. indonesia memang menjadi surga bagi ekosistem teknologi smartphone dunia. 
baca juga:jangan diabaikan! ternyata ini dia tanda - tanda anda butuh detoks media sosial
baca juga:hati-hati , ini dia dampak negatif dari media sosial yang jarang diketahui
tak pelak, dalam dekade terakhir indonesia menempati tangga yang mendominasi sebagai pasar dunia berjubelnya smartphone aneka merek. 
namun patut diduga, akses smartphone yang kian saja berkompetisi dengan melansir produk-produk recommended, namun dibanderol dengan harga murah, menjadi pintu masuk terjadi degradasi moral di lingkungan sosial. 
disitir dari laporan kementerian pppa, sejak januari hingga november 2024 yang belum usai, tercatat sebanyak 23.648 anak menjadi korban kekerasan. 
perempuan paling mendominasi sebagai sasaran kekerasan dengan 20.483 orang mnejadi korban. sedangkan korban laki-laki jumlahnya 5.192 orang.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Radar Utara, 24 NOVEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan