Bandar Narkotika Dijerat Pasal TPPU

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Selasa , 19 Nov 2024 - 21:17

Bandar Narkotika Dijerat Pasal TPPU -Radar Utara/Benny Siswanto-

bandar narkotika dijerat pasal tppu                             radarutara.bacakoran.co - pemiskinan bandar narkoba menggunakan undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau tppu, disampaikan kepala badan narkotika nasional (bnn) kota bengkulu, kombes pol deden andriana, sh, saat dibincangi usai menjadi pemateri di kodim 0423 bengkulu utara. 
diketahui, bnn kota bengkulu memiliki cakupan wilayah yang selain kota bengkulu, tapi juga meliputi kabupaten bengkulu tengah (benteng) dan bengkulu utara. 
usai mengampu materi di penyuluhan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (p4gn) di aula antasena, deden menegaskan komitmen pihaknya dalam penindakan praktik penyalahgunaan narkotika di daerah. 
tanpa ragu, deden mengangguk, ketika ditanyai seputar pengenaan pasal pemiskinan kepada bandar narkoba yang tertangkap nantinya.
baca juga:olahraga dinilai dapat perangi judi online dan narkotika
baca juga:jaksa soroti angka kasus narkotika dan asusila di bengkulu utara
bukan tidak mungkin, kuatnya jaringan dan permodalan di pasar gelap lantaran adanya dukungan fiskal yang bersumber dari hasil-hasil kejahatan seperti sindikat perjudian hingga korupsi. 
"kami : bnn, komitmen untuk menggunakan pasal tppu," tegas kombes deden didampingi dandim 0423 bengkulu utara, letkol kav aidil fajri, s.sos, m.han, senin, 18 november 2024.
perwira polisi yang potensial "pecah bintang" itu menjelaskan, selain memburu barang bukti dan pelaku. penyidikan dugaan penyalahgunaan narkotika, bnn juga mengusung prinsip follow the money. 
artinya, kata dia, pemiskinan bandar narkotika menjadi salah satu opsi yang strategis dalam upaya memutus rantai jaringan peredaran barang-barang haram dan terlarang tersebut.  
baca juga:sanksi tegas menanti, korem 041/gamas ingatkan personilnya hindari narkotika
baca juga:masyarakat didorong untuk bergerak lawan narkotika
"maka pemiskinan bagi para bandar, sangat memungkinkan dilakukan lewat pasal tppu ini," jelasnya. 
disinggung historis penggunaan pasal tppu selama perburuan penyalahgunaan narkotika di wilayah hukumnya? deden, mengaku belum mengetahui persis. itu lantaran dirinya yang belum lama bertugas di bnn kota bengkulu. 
"tapi kami pastikan, penggunaan pasal tppu terhadap bandar narkoba menjadi komitmen bnn," tegasnya, direspon secara verbal oleh dandim tepat di sampingnya pertanda dukungan. 
tersiar pula, paparan soal kasus-kasus penyalahgunaan narkoba di provinsi bengkulu, praktis mengindikasikan dugaan kuatnya jaringan narkoba di provinsi bengkulu. 
baca juga:sinergi dan kolaborasi jadi kunci penting perangi narkotika
baca juga:polres mukomuko ungkap dua kasus narkotika
bahkan, dalam tanya jawab yang dilakukan antara peserta penyuluhan yang terdiri pada babinsa serta pejabat teras kodim 0423, terungkap angka peredaran narkotika di provinsi bengkulu ini cenderung lebih tinggi ketimbang wilayah-wilayah tetangganya seperti lampung. 
para babinsa yang begitu antusias, turut menanyakan seputar dinamika temuan-temuan kasus yang terungkap justru terjadi di lingkungan yang semestinya bersih dari narkoba. sebut saja, bandar yang diduga mampu mengendalikan narkoba di pasar gelap melalui jeruji penjara tahanan. 
fakta itu pun tak ditampik deden. sembari menegaskan, perlunya langkah sinergis lintas lembaga. kepala bnn juga menegaskan, beragam modus operandi jaringan narkoba yang terus berkembang.
"dapat saya tegaskan, bandar ini tidak bekerja sendiri. menggunakan kanal-kanal untuk sebisa mungkin, memutus rantai jaringan mereka agar tidak mudah terungkap," bebernya. 
baca juga:olahraga dinilai dapat perangi judi online dan narkotika
baca juga:jaksa soroti angka kasus narkotika dan asusila di bengkulu utara
dandim 0423 bengkulu utara, letkol kav aidil fajri, s.sos, m.han, menegaskan presiden prabowo mengatakan indonesia sudah dalam darurat narkoba. 
selain itu, terus dia, penyalahgunaan narkotika juga sudah termasuk dalam situasi yang mengancam kedaulatan negara. ketika persoalan yang muncul sudah mengancam kedaulatan negara, maka tni akan turun tangan. 
"kepada para babinsa juga saya tegaskan, agar tidak ragu-ragu turut memberi perkuatan dalam upaya negara terkait penyalahgunaan narkotika," tegas dandim. 
sekilas tentang upaya pencegahan pencucian uang salah satu yang dijelaskan dalam uu tppu adalah penyedia jasa keuangan.
 baca juga:sanksi tegas menanti, korem 041/gamas ingatkan personilnya hindari narkotika
baca juga:masyarakat didorong untuk bergerak lawan narkotika
pasal 23 
(1) penyedia jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf a wajib menyampaikan laporan kepada ppatk yang meliputi: 
a. transaksi keuangan mencurigakan; 
b. transaksi keuangan tunai dalam jumlah paling sedikit rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara, yang dilakukan baik dalam satu kali transaksi maupun beberapa kali transaksi dalam 1 (satu) hari kerja; dan/atau 
c. transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 20 NOVEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan