Bawaslu Awasi Kunjungan Menteri, Ada Laporan?

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Senin , 11 Nov 2024 - 20:44

Ketua Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu, Tri Suyanto-Radar Utara/Benny Siswanto-

Money politic alias politik uang, menggema saban musim elektoral. Tak terkecuali Pilkada yang tinggal menghitung hari. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu, menyerukan pencegahan pada praktik kotor tersebut, jauh-jauh hari.

Ketua Bawaslu menegaskan, pemberi dan penerima money politic, bisa dikenakan sanksi paling singkat 36 bulan alias 3 tahun penjara.

Lembaga "wasit" elektoral itu menerangkan, dasar aturan pengawasan kontestasi serentak 2024 yang akan diikuti oleh 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota di Indonesia adalah Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang.

Diterangkan, money politic diatur pada Pasal 73 UU Nomor 10 Tahun 2016. Pada ayat (1), terus Tri, menjelaskan "Setiap orang dilarang memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada pemilih" kemudian dilanjut lagi dengan penegasan sebagai pelanggaran diterangkan pada ayat (2) pasal yang sama.

"Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut yakni money politic dapat dikenakan sanksi pidana," tegasnya, dibincangi usai Apel Siaga Pengawasan Tahapan Kampanye yang baru digelar Bawaslu Bengkulu Utara, 3 Oktober 2024.

Tri juga menyampaikan, penegasan soal sanksi mulai dari ancaman kurungan penjara hingga denda, diterangkan beleid UU Pilkada pada pasal 187A.

Dijelaskan pada ayat (1), terus dia, bunyinya adalah Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada Warga Negara Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (4), dipidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan dan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

"Pidana yang sama juga diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Artinya, pemberi dan penerima, ancaman sanksinya sama," ujar Tri Suyanto menegaskan.

bawaslu awasi kunjungan menteri, ada laporan?                             radarutara.bacakoran.co - kerawanan di pilkada, salah satunya adalah netralitas asn hingga pejabat pemerintah pusat hingga daerah. celah kerawanannya, mulai dari penyalahgunaan wewenang hingga program.
ketua bawaslu bengkulu utara, tri suyanto, mengamini soal potensi pelanggan selama momentum pilkada yang menjadi salah satu ancaman di sektor netralitas asn dan pejabat negara tersebut. 
tak terkecuali, kedatangan menteri desa dan daerah tertinggal republik indonesia, h yandri susanto, s.pt, m.pd, ke balai pelatihan dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal dan transmigrasi di kabupaten bengkulu utara provinsi bengkulu, turut menjadi objek pengawasan pihaknya.
"kunjungan menteri hari ini di adc, menjadi pengawasan bawaslu juga," kata   tri suyanto, senin, 11 november 2024. 
baca juga:menteri desa masuk bengkulu utara naik jeep
baca juga:debat publik pilgub, bawaslu ingatkan jangan serang individu
dia menuturkan, perpanjangan fungsi bawaslu dalam mengawasi kunjungan menteri prabowo di kabinet merah putih pada satker di daerah itu, dilakukan oleh panwascam padang jaya.
sekadar menginformasikan, balai yang dijujug mendes itu lokasinya berada di wilayah administratif desa marga sakti kecamatan padang jaya. 
mendes yang sempat viral di awal-awal pelantikannya oleh prabowo, lantaran surat nomor : 19/umm.02.03/x/2024 bertanggal 21 oktober 2024 itu, membaca rundown acaranya melibatkan ratusan undangan. 
sebanyak 150-an kades di kabupaten ini menjadi peserta undangan. selain kader posyandu dan kader pemberdayaan kesejahteraan keluarga (pkk) turut menjadi undangan. 
baca juga:pilgub bengkulu, bawaslu terima 15 laporan
baca juga:bawaslu dan gakkumdu masih dalami dugaan money politics
hanya saja, tidak seluruh kades menjadi peserta dalam kegiatan yang difasilitasi oleh pusat pengembangan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal dan transmigrasi (pppmddtt), tidak melibatkan seluruh kades. dari 19 kecamatan di daerah, membaca peserta yang direncanakan hadir, berasal dari 16 kecamatan. 
"selain pengawasan melekat, skema pengawasan partisipatif dalam pilkada ini juga penting. masyarakat, bisa melaporkan dugaan pelanggaran kepada bawaslu terdekat," ujarnya, menyeru. 
ancaman pelaku pelanggaran di pilkada
money politic alias politik uang, menggema saban musim elektoral. tak terkecuali pilkada yang tinggal menghitung hari. badan pengawas pemilu atau bawaslu, menyerukan pencegahan pada praktik kotor tersebut, jauh-jauh hari. 
baca juga:terlihat politik praktis, bawaslu mukomuko segera panggil 8 orang honorer
baca juga:bawaslu minta laporkan jika ada pelanggaran pilkada 2024
ketua bawaslu menegaskan, pemberi dan penerima money politic, bisa dikenakan sanksi paling singkat 36 bulan alias 3 tahun penjara. 
lembaga "wasit" elektoral itu menerangkan, dasar aturan pengawasan kontestasi serentak 2024 yang akan diikuti oleh 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota di indonesia adalah undang-undang (uu) nomor 6 tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang menjadi undang-undang. 
diterangkan, money politic diatur pada pasal 73 uu nomor 10 tahun 2016. pada ayat (1), terus tri, menjelaskan "setiap orang dilarang memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada pemilih" kemudian dilanjut lagi dengan penegasan sebagai pelanggaran diterangkan pada ayat (2) pasal yang sama. 
baca juga:bawaslu soal money politic : pemberi dan penerima, 3 tahun penjara 
baca juga:bawaslu mukomuko ingatkan paslon tidak melanggar larangan kampanye pilkada 2024
"pelanggaran terhadap ketentuan tersebut yakni money politic dapat dikenakan sanksi pidana," tegasnya, dibincangi usai apel siaga pengawasan tahapan kampanye yang baru digelar bawaslu bengkulu utara, 3 oktober 2024.
tri juga menyampaikan, penegasan soal sanksi mulai dari ancaman kurungan penjara hingga denda, diterangkan beleid uu pilkada pada pasal 187a. 
dijelaskan pada ayat (1), terus dia, bunyinya adalah setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pasal 73 ayat (4), dipidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan dan denda paling sedikit rp 200 juta dan paling banyak rp 1 miliar. 
"pidana yang sama juga diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1). artinya, pemberi dan penerima, ancaman sanksinya sama," ujar tri suyanto menegaskan.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 12 NOVEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan