Jual BBM Subsidi Tanpa Barcode, Pelanggaran!

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Jumat , 08 Nov 2024 - 20:43

Pendistribusian BBM ke Kota Arga Makmur, Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu.-Radar Utara/Benny Siswanto-

jual bbm subsidi tanpa barcode, pelanggaran!                            radarutara.bacakoran.co - penjualan bahan bakar minyak (bbm) bersubsidi tanpa menggunakan barcode, pelanggaran! pasalnya, praktik ini akan berimbas dengan penerapan sanksi kepada stasiun pengisian bahan bakar umum (spbu).
kabag sumber daya alam (sda) sekretariat kabupaten bengkulu utara, wahidu syawal, sstp, melalui fungsional ahli muda sda energi dan air, nengah puspa adyana, sip, mengatakan praktik penjualan bbm subsidi, wajib menggunakan barcode. 
prosedural teknis ini, kata dia, untuk memastikan penyaluran salah satu komoditi yang menjadi objek suntikan subsidi oleh negara dapat lebih terukur dan terkendali. 
"beda hal dengan bbm non subsidi. kalau bbm subsidi wajib menggunakan barcode," terang nengah, menjelaskan, jumat, 8 november 2024. 
baca juga:bph migas ajak mahasiswa berperan aktif cegah penyalahgunaan bbm subsidi
baca juga:pengungkapan penyalahgunaan bbm bersubsidi diapresiasi
disinggung kelangkaan bbm jenis pertalite di kota arga makmur? pemerintah daerah, kata nengah, telah melakukan peninjauan kepada penyalur. 
hasil klarifikasi yang sudah dilakukan daerah, terus dia, ditemukan adanya indikasi yang mengarah pada penjualan bbm subsidi non prosedural. 
"peninjauan juga mendapati keterangan, scanner barcode pada salah satu spbu di kota arga makmur yang rusak, sehingga mesti dilakukan maintenance oleh teknisi resmi pertamina," ungkapnya. 
usai melakukan klarifikasi kepada manajemen spbu, pemda bengkulu utara terus nengah, tengah berupaya mendapatkan konfirmasi dari pertamina bengkulu, menyikapi adanya penundaan pengiriman kuota pertalite di salah satu spbu yang ada di kota arga makmur. 
baca juga:harga bbm non subsidi kembali disesuaikan, pertamax tak termasuk
baca juga:bbm satu harga sasar kecamatan air napal
"sejauh ini, daerah masih meminta penjelasan dari pertamina bengkulu. agar, pendistribusian bbm jenis pertalite bisa kembali normal, guna mengurai potensi penumpukan antrean di spbu yang bisa mengganggu lalu lintas jalan," ujarnya.
diketahui, lewat sepekan sudah masyarakat mengeluhkan keberadaan pertalite di kota arga makmur. antrean kendaraan acap mengular pada salah satu stasiun pengisian bahan bakar (spbu) saja. 
bbm bersubsidi yang sebelumnya justru lebih mudah dijumpai di warung-warung ini, ikut pula menjadi langka. tak jarang, eceran yang kini menjual pertalite dengan mesin elektronik pun tutup. 
ketika persoalan ini terus berkepanjangan, dikhawatirkan spekulan nakal yang menyebabkan lonjakan harga jual di tingkat warung-warung akan menjadi persoalan di masyarakat. 
baca juga:dinas perikanan keluarkan ratusan rekomendasi pembelian bbm
baca juga: suplai bbm ke spbu kembali normal, polisi minta warga tak panik
"daerah tengah mengupayakan agar pertamina melakukan improvisasi kuota harian, sekaligus juga menindaklanjuti kerusakan mesin scanner yang terjadi di salah satu spbu, agar bisa kembali menjajakan pertalite," terangnya soal bbm yang disuplai dari terminal bbm pulau baai yang beralamatkan di jalan ir rustandi sugianto nomor 11-bengkulu itu. 
pertalite jadi bbm penugasan
apa maksud dari bbm penugasan? hal ini ditegasi dalam peraturan presiden atau perpres nomor 191 tahun 2014 tentang penyediaan pendistribusian dan harga jual eceran bahan bakar minyak.
ada pula aturan turunan yakni keputusan menteri energi dan sumber daya mineral nomor 37.k/hk.02/mem.m/2022 tentang jenis bahan bakar khusus penugasan yang diteken pada 10 maret 2022. pemerintah kemudian menetapkan pertalite sebagai jenis bahan bakar khusus penugasan (jbkp). 
selain jbkp, ada juga bbm tertentu dan bbm umum yang memiliki mekanisme atau formula yang berbeda-beda dalam menetapkan harganya.
baca juga:antisipasi pengisian bbm berulang, polsek ketahun tempatkan personel di spbu
baca juga:apakah turunnya harga bbm non-subsidi memberikan efek terhadap inflasi dan daya beli masyarakat?
jbkp diterangkan pemerintah merupakan bahan bakar yang berasal dan diolah dari minyak bumi yang telah dicampur dengan bahan bakar nabati atau biofuel untuk menjadi bahan bakar dengan jenis, standar dan mutu tertentu.
penyediaan dan pendistribusian jbkp atau bbm penugasan ini dilakukan oleh badan usaha melalui penugasan dari badan pengatur.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 9 NOVEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan