Transportasi Laut, Solusi Efektif Hubungkan Pulau-Pulau Indonesia

RADARUTARA.BACAKORAN.CO - Transportasi laut menjadi moda transportasi yang paling efektif untuk menghubungkan pulau-pulau di Indonesia, yang membentang dari Sabang sampai Merauke.

Selain efisien, moda ini juga menawarkan biaya yang terjangkau, menjadikannya dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Transportasi laut tak hanya melayani penumpang, tetapi juga mengangkut barang, menjadikannya infrastruktur vital bagi perekonomian antarpulau.

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Hartanto, menegaskan bahwa PELNI, sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditugaskan oleh Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, memiliki peran strategis dalam menyediakan layanan transportasi laut yang berkualitas dan dapat diandalkan.

BACA JUGA:Menyongsong Masa Depan Transportasi Ramah Lingkungan, Dengan Industri Kendaraan Berbasis Listrik

BACA JUGA:Satu Dekade Masifnya Pembangunan Infrastruktur Transportasi di Indonesia

"Saat ini, PELNI melayani delapan pelabuhan pangkal dan 72 pelabuhan singgah, dengan mengoperasikan 26 kapal penumpang berbagai ukuran," ujar Hartanto dalam keterangannya yang dikutip InfoPublik, Jumat (8/11/2024).

Hingga Oktober 2024, PELNI telah mengangkut 3.526.219 penumpang, 30.508 ton barang, 8.306 TEUs kontainer, dan 9.769 unit kendaraan.

"Angka-angka ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menyediakan transportasi laut yang tidak hanya cepat tetapi juga andal," tambahnya.

Hartanto juga menekankan pentingnya kerja sama semua pihak, termasuk Pemerintah Daerah, Badan Usaha Pelabuhan (BUP), dan masyarakat, untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan keamanan transportasi laut.

BACA JUGA: Menghadirkan Layanan Transportasi Publik dengan Tarif Terjangkau

BACA JUGA:Transportasi dan Bimtek KPPS Dicairkan, Segini Nilainya...

"Kerja sama ini sangat dibutuhkan untuk mendukung perekonomian dan aksesibilitas masyarakat antar pulau," katanya.

Sementara itu, Kasubdit Angkutan Laut Dalam Negeri, Capt. Hasan Sadili, menambahkan bahwa Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah merumuskan kebijakan terbaik untuk jaringan trayek kapal PSO (Public Service Obligation) pada tahun anggaran 2025.