Blok LNG Tangguh dan Reindustrialisasi Papua

 

BP dan mitranya mengantongi izin operasi Blok Tangguh hingga 2035. Pada akhir 2022, atau tepatnya 23 Desember 2022, mereka baru saja mendapatkan perpanjangan kontrak kerja sama Blok Tangguh hingga 2055.

 

Ketika itu, penandatanganan perpanjangan kontrak dilakukan dua pihak, Pemerintah Indonesia dan BP bersama mitranya. Pihak Indonesia diwakili Menteri ESDM Arifin Tasrif, Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto, sementara pihak BP diwakili oleh Kathy Wu, BP Regional President Asia Pacific Low Carbon Energy.

 

Berkaitan dengan harapan agar proyek Blok Tangguh bermanfaat bagi Indonesia, terutama bagi pengembangan ekonomi Papua, Presiden Joko Widodo pun mengharapkan demikian. Bahkan, proyek LNG Tangguh diharapkan menyerap lebih banyak lagi tenaga kerja dalam negeri, utamanya tenaga kerja asli Papua.

 

“Saat ini, 70 persen tenaga operasional Tangguh adalah pekerja dari Provinsi Papua Barat dan Papua. Saya juga menyambut baik rencana Tangguh LNG yang menetapkan target sebesar 85 persen pekerja operasi pada 2029 adalah tenaga kerja asli Papua,” ujarnya.

 

Selain tenaga kerja lokal lebih banyak diserap, Blok Tangguh diharapkan bisa mendorong pertumbuhan dan reindustrialisasi di kawasan sekitarnya. Kini, masalah kebutuhan bahan bakar, seperti gas sudah tidak ada masalah dan bisa dipasok dari Teluk Bintuni.

 

Benar, pasokan gas dari lapangan Tangguh berpotensi melimpah, apalagi train 3 Blok Tangguh sudah tuntas. Rencana pemerintah untuk mengembangkan kawasan industri Teluk Bintuni bisa semakin terakselerasi. Pelaku industri nasional bisa segera merelokasi atau membangun pabriknya di sekitar sumber gas tersebut.

BACA JUGA:Debt Collector Wajib Bawa Ini

Berpijak dari pengalaman sebelumnya, pemerintah sudah dan pernah menerapkan skema mendekatkan sumber pasokan gas dan industrinya, seperti pengalaman di Arun, Aceh, atau Bontang, Kalimantan Timur, sehingga menciptakan skala ekonomis bagi industrinya.