Skandal DD Talang Renah, Proyek Jembatan 402,8 Juta Dikerjakan 220 Juta

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Senin , 28 Oct 2024 - 20:43

Skandal DD Talang Renah, Proyek Jembatan 402,8 Juta Dikerjakan 220 Juta-Humas Polres Bengkulu Utara/Rangga Lesmana-

skandal dd talang renah, proyek jembatan 402,8 juta dikerjakan 220 juta                            radarutara.bacakoran.co - monarki desa, membawa skandal penyalahgunaan dana desa di talang renah kecamatan air besi kabupaten bengkulu utara provinsi bengkulu, terungkap.
polisi, menjerat 2 orang menjadi tersangka. keduanya adalah kepala desa, inisial sa dan gw selaku sekretaris desa. hubungan keduanya adalah bapak dan anak.
keduanya memotori kegiatan fiktif sampai dengan aksi nekat menyunat kegiatan proyek jembatan yang sudah direncanakan pada apbdes. 
bagaimana tidak nekad? khusus item kegiatan fisik itu saja, terungkap pemdes talang renah, mengalokasikan anggaran sebanyan rp 402,8 juta. mau tahu berapa yang dilaksanakan? kegiatan anggaran yang dilaksanakan dan dikelola oleh tersangka gw itu, nyaris cuma 50 persennya saja.
baca juga:di bengkulu! bapak jadi kades, anak jadi sekdes diduga korupsi, kini ditahan polisi
baca juga:pemkab mukomuko siapkan tiga desa sebagai calon desa anti korupsi
kegiatan rp 402.804.500,- dilaksanakan secara borongan dengan nilai rp 220.000.000,- oleh penyedia inisial uj sesuai surat perjanjian nomor : 0110/sp/ab/viii/2023 tanggal 24 agustus 2023 ditunjuk langsung oleh kades serta tidak melibatkan tim pelaksana kegiatan.
kapolres bengkulu utara akbp lambe patabang birana, sik, mh melalui kasat reskrim, iptu rizky dwi cahyo, mengungkapkan, semua modus operandi atas dugaan korupsi yang diusut, terjadi lantaran konspirasi yang dilakukan kedua tersangka.
"nyaris seluruh kegiatan anggaran dilaksanakan oleh kades melalui sekdes yang notabene bapak dan anak. setelah melakukan pencairan dana desa, uang dipegang seluruhnya oleh kades, bukan bendahara atau kaur keuangan," beber polisi atas penahanan 2 tersangkanya dilakukan pada minggu, 25 oktober 2024 tersebut. 
fakta-fakta penyidikan polisi mendapati, beberapa kelakuan yang membuat geleng kepala. bukan itu saja, menyelisik tanya seputar pelaksanaan pengawasan di desa juga mengundang tanya.
baca juga:lokus korupsi meluas, radar inspektorat perlu digeber
baca juga:auditor kejati bengkulu panggil belasan saksi perkara korupsi dana btt
penyidikan polisi mendapati temuan seperti pengelolaan keuangan desa tahun anggaran (ta) 2023, ditemukan kegiatan yang tidak ada spj. 
ditemukan juga kegiatan yang tidak dilaksanakan (fiktif) namun dananya tidak ada direkening kas desa seperti :
honor tim rencana program jangka menengah desa (rpjmdes) yang tidak dilaksanakan (fiktif), pembelian ape di dukungan penyelenggaraan paud yang tidak dilaksanakan (fiktif).
ada juga pembelian timbangan dewasa, timbangan anak, pita meter, stadio meter yang tidak dilaksanakan (fiktif), pembelian susu kalsium dan atk yang tidak dilaksanakan yang tidak dilaksanakan (fiktif), biaya langganan wifi yang tidak dibayarkan kepada penyedia pada tahun 2023 serta silpa kegiatan ta 2023 yang tidak ada di rekening kas desa. 
baca juga:korupsi bumdes bisa seret tersangka lain? begini kata jaksa
baca juga:breaking news : mantan kades tersangka dugaan korupsi kasus bumdes gardu
lebih parah lagi, kegiatan proyek jembatan desa yang tidak selesai dan tidak dapat dimanfaatkan oleh warga desa. pasalnya, kegiatan dengan pagu anggaran rp 402.804.500,- dilaksanakan secara borongan dengan nilai rp 220.000.000,- oleh penyedia inisial uj sesuai surat perjanjian nomor : 0110/sp/ab/viii/2023 tanggal 24 agustus 2023.
penyedia ini, kata polisi ditunjuk langsung oleh kades serta tidak melibatkan tim pelaksana kegiatan (tpk) dan setelah dilakukan cek fisik bersama ahli teknik ir.jawoto, mt, penyidik mendapatkan temuan adanya kekurangan volume atas pembangunan jembatan sebesar rp 221.611.800.
"kades dan sekdes telah mengelola sendiri dana desa ta 2023 dan tidak ada melibatkan kaur keuangan (bendahara desa)," ungkap kasat.
"kades dan sekdes juga menggunakan dana desa untuk kepentingan pribadi masing-masing rp 30 juta dan rp 10 juta," terang kasat juga. 
baca juga:di bengkulu! bapak jadi kades, anak jadi sekdes diduga korupsi, kini ditahan polisi
baca juga:pemkab mukomuko siapkan tiga desa sebagai calon desa anti korupsi
polisi menjerat para tersangka dalam kasus dengan pasal primer , yakni diduga melanggar  pasal 2 ayat (1) undang  undang ri nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan undang-undang ri no. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) kuhpidana;
dengan ancaman hukuman dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 ( empat ) tahun dan paling lama 20 ( dua puluh tahun ) dan denda paling sedikit rp 200.000.000,00 ( dua ratus juta rupiah ) dan paling banyak rp 1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah ).
selanjutnya subsider  : pasal 3 undang  undang ri nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan undang-undang ri no. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) kuhpidana;
dengan ancamanan hukuman dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 ( satu ) tahun dan paling lama 20 ( dua puluh tahun ) dan denda paling sedikit rp 50.000.000,00 ( lima puluh juta rupiah ) dan paling banyak rp. 1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah ).

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 29 OKTOBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan