Rencana Kerek Pendapatan Perangkat dan BPD

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Kamis , 24 Oct 2024 - 20:53

Sekda Bengkulu Utara, H Fitriansyah, SSTP, MM-Radar Utara/ Benny Siswanto-

rencana kerek pendapatan perangkat dan bpd                             radarutara.bacakoran.co - kabar baik untuk perangkat desa hingga bpd. rencananya, pemda bengkulu utara bakal menaikkan komponen pendapatan motor penyelenggara pemerintahan di desa. 
perangkat desa, direncanakan akan dinaikkan tunjangannya. begitu juga bpd. pantauan ru, tim anggaran pemerintah daerah (tapd), sudah mulai membahasnya di kantor pemda, kamis, 24 oktober 2024. rapatnya dimulai lepas makan siang, dipungkasi hingga paripurna jam kerja kantoran.
ketua tapd bengkulu utara yang juga sekda, h fitriansyah, sstp, mm, menyampaikan pembahasan kebutuhan-kebutuhan anggaran yang direncanakan tahun depan, kini masih dibahas pihaknya di tingkat tapd. 
lumrah saja, eksekutif tengah mempersiapkan bahan yang akan difinalisasikan nantinya bersama legislatif. apalagi, rancangan apbd 2025 memang sudah harus dipersiapkan. 
baca juga:terlibat politik praktis, oknum bpd dan tenaga honorer terancam sanksi
baca juga:secepatnya, proses paw anggota bpd yang mengundurkan diri 
regulasi mengatur, postur anggaran tahun depan itu, mesti sudah diketok palu selambat-lambatnya akhir november atau sebelum sebelum berakhirnya masa anggaran tahun 2024. aturan menenggat waktu tersebut.  
"kini masih dibahas. salah satunya soal rencana penambahan tunjangan bpd hingga perangkat desa," ujar sekda fitriansyah. 
meski begitu, sekda belum menegasi kepastian, tapi lebih pada rencana. selain tetap akan dikonsolidasikan dengan anatomi fiskal tahun depan, kata dia. 
juga akan dibawa ke gelanggang rapat bersama antara tapd dan badan anggaran (banggar) dprd. sekadar menginformasikan, banggar merupakan perwakilan dari partai-partai di lembaga politik. 
baca juga:tunjangan masih ditahan, anggota bpd lebong tandai laporan dpmd
baca juga:siap-siap terima konsekwensinya! anggota bpd berstatus asn pppk segera dievaluasi
itu artinya, jumlah anggota banggar ini akan lebih dari 10 orang. karena kini parpol peraih kursi dprd ada 10 parpol. sedangkan masing-masing unsur pimpinan khusus wakil ketua bisa membawa 1 anggota sedangkan ketua bisa membawa maksimal 2 anggota. maka dimungkinkan, banggar dprd nantinya bisa 14 orang atau lebih. 
"setiap penyelenggaraan rencana anggaran, akan dibahas lebih dulu finalisasinya dengan banggar," ujar sekda menegas. 
catatan ru, bpd di kabupaten bengkulu utara jumlahnya sebanyak 1.173 orang. paling banyak jumlah bpd yang dipengaruhi oleh jumlah penduduk itu, adalah 7 orang. 
legislatif desa ini terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota. tunjangan mereka berbeda-beda. jomplang begitu kentara pada sekretaris dan anggota. 
baca juga:terlibat politik praktis, oknum bpd dan tenaga honorer terancam sanksi
baca juga:secepatnya, proses paw anggota bpd yang mengundurkan diri 
untuk ketua bpd, tunjangannya saat ini sebesar rp 1.500.000 perbulannya, wakil ketua 1.050.000. sedangkan sekretaris tunjangannya sebesar rp 900.000, anggota sebesar rp 750.000. yang dimaksud tunjangan adalah pendapatan yang diterima oleh bpd setiap bulannya. 
kabar ketimpangan pendapatan ini, menjadi fokus yang tengah dibahas di tingkat tapd. mencermati angka jomplang itu, diperkirakan akan ada lebih dari 700-an anggota bpd yang terimbas, jika kenaikan tunjangan senilai rp 100.000 hingga 150.000 itu nantinya diberlakukan tahun 2025. 
di sektor eksekutif, peningkatan tunjangan perangkat desa juga menjadi rencana daerah untuk diterap tahun depan. itu artinya, ada 2.164 perangkat yang akan terimbas atas asumsi kenaikan yang akan dilakukan tahun depan itu senilai rp 50.000 hingga rp 70.000 ketika diberlakukan nantinya. 
ploting alokasi dana desa tahun 2024 di kabupaten bengkulu utara, diketahui sebesar rp 79,8 miliar yang diperuntukkan kepada 215 desa yang menyebar pada 19 kecamatan. 
baca juga:bupati sapuan minta bpd dan kades bersinergi membangun desa
baca juga:tunjangan masih ditahan, anggota bpd lebong tandai laporan dpmd
menghitung rencana kenaikan tunjangan perangkat desa dan bpd tersebut, setidak-tidaknya penambahan anggarannya bisa mencapai rp 5 miliar di tahun 2025. 
sekitar rp 2,2 miliar untuk rasionalisasi tunjangan sekretaris dan anggota bpd serta senilai rp 3,1 miliar untuk peningkatan tunjangan kepada sekdes, kasi, kaur hingga kadun nanti.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 25 OKTOBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan