Ternak Liar, Ancam Pengendara Jalur Lintas di Bengkulu

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Senin , 14 Oct 2024 - 20:44

Ternak Liar, Ancam Pengendara Jalur Lintas di Bengkulu -Radar Utara/Benny Siswanto-

Membaca beleid daerah, menjadi pertimbangan pertama adalah untuk mewujudkan Kabupaten Bengkulu Utara yang bersih, hijau, indah dan tertib, maka kelestarian lingkungan harus dijaga sehingga perlu diamankan dari gangguan atau pengerusakan hewan ternak.

Dijelaskan pada Pasal 1 bahwa hewan ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.

Pula ditegas dalam regulasi ini bahwa yang dimaksud peternak bukan hanya perorangan, tapi juga termasuk korporasi yang melakukan usaha peternakan.

Sudah diketahui bersama, korporasi di daerah ini khususnya perkebunan sudah melakukan bisnis tumpang sari di lahan Hak Guna Usaha (HGU).

Seperti yang sudah dilakukan oleh PT Agricinal Sebelat yang ada di wilayah Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara.

Perusahaan perkebunan dan pengelolaan kelapa sawit yang menjadi segmen usahanya ini, berkedudukan di Desa Pasar Sebelat, Talang Arah, Suka Negara, Suka Medan dan Suka Merindu yang masuk dalam wilayah administratif Kecamatan Putri Hijau dan Marga Sakti Sebelat.

Dalam Perda Ternak ditegaskan juga ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi "ketentuan mengenai pelaksanaan Perda ini di desa diatur lebih lanjut dengan peraturan desa.

Kepala Satpol PP dan Damkar Bengkulu Utara, Sasman, S.Sos, MM, ketika dibincangi perihal ternak liar yang masih menjadi persoalan sosial, menjelaskan beleid yang telah dirilis oleh daerah mengamanahkan tindaklanjut atau aturan turunannya dilakukan pada tingkatan desa/kelurahan.

"Mengapa demikian? karena penerapannya nantinya bisa disinergikan dengan semangat setempat, baik dari sisi adat istiadat dan kearifan lokal yang ada," ujarnya, menjelas.

ternak liar, ancam pengendara jalur lintas di bengkulu                              radarutara.bacakoran.co - ternak liar masih menjadi ancaman di ruas jalur lintas barat (jalinbar) sumatera. setidaknya ada beberapa titik yang kerap menjumpai kawanan ternak melintas di provinsi bengkulu. 
diantaranya, ruas yang berada di wilayah kecamatan lais dan ketahun hingga putri hijau yang berada di kabupaten bengkulu utara. tak terkecuali di ruas yang ada di mukomuko. ruas-ruas tersebut berada di provinsi bengkulu. 
wahyudi, 43 tahun, mengaku cukup ngeri melihat kawanan ternak yang terkadang nampak melintas di jalur nasional tersebut. 
kalau melihat di kejauhan, kata dia, kendaraan yang tengah melaju tak jarang tetiba mengerem mendadak atau memilih menghentikan lajunya, mendahului kawanan ternak seperti sapi hingga kerbau. 
baca juga:polsek ketahun terima keluhan masyarakat soal ternak liar dan jalan rusak
baca juga:terjadi di lingkar pusat pemerintahan, ternak sapi rusak tanaman kebun kian resahkan warga
"ya ngeri lah ya. takutnya kalo malem," ungkapnya, dibincangi saat dirinya menuju kota arga makmur, melaju dari arah putri hijau, belum lama ini. 
pria yang juga pemerhati sosial ini, menilai perlunya langkah tindak lanjut dari aturan daerah tentang larangan melepas hewan ternak. 
dia berujar, aturan ini sepertinya sudah diterap di daerah-daerah. tinggal lagi, aturan turunannya yang memang secara regulasi mesti dibentuk di level desa dan kelurahan sebagai kerangka hukum di tataran teknis.
"bila perlu, penerapannya dibarengi dengan semangat lokal, semisal masuk dalam objek hukum adat setempat. karena bagaimana pun, ketika regulasi ini berjalan beriringan dengan semangat primordial, saya kira akan lebih mudah dalam tataran penerapan," ungkapnya.
baca juga:tertibkan hewan ternak di ktm lagita, pemilik didealine 1 bulan
baca juga:siap-siap, pemilik ternak 2 desa ini bakal dipanggil tripika ketahun 
lantas, sudah tahukah anda aturan pemeliharaan ternak? secara aturan pemerintah daerah sudah memiliki perangkat aturan yang bisa menjadi dasar penegakan perda. 
bahkan, aturannya sudah diubah sekali oleh daerah ini tujuh tahun lalu. tepatnya menjadi perda kabupaten bengkulu utara nomor 8 tahun 2017 tentang perubahan atas perda nomor 21 tahun 1998 tentang larangan melepas hewan ternak. 
membaca beleid daerah, menjadi pertimbangan pertama adalah untuk mewujudkan kabupaten bengkulu utara yang bersih, hijau, indah dan tertib, maka kelestarian lingkungan harus dijaga sehingga perlu diamankan dari gangguan atau pengerusakan hewan ternak.
dijelaskan pada pasal 1 bahwa hewan ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian. 
baca juga:ketangkap satpol pp, pemilik ternak bisa disanksi tipiring
baca juga:pemilik ternak bisa di penjara 3 bulan
pula ditegas dalam regulasi ini bahwa yang dimaksud peternak bukan hanya perorangan, tapi juga termasuk korporasi yang melakukan usaha peternakan. 
sudah diketahui bersama, korporasi di daerah ini khususnya perkebunan sudah melakukan bisnis tumpang sari di lahan hak guna usaha (hgu). 
seperti yang sudah dilakukan oleh pt agricinal sebelat yang ada di wilayah kecamatan putri hijau kabupaten bengkulu utara. 
perusahaan perkebunan dan pengelolaan kelapa sawit yang menjadi segmen usahanya ini, berkedudukan di desa pasar sebelat, talang arah, suka negara, suka medan dan suka merindu yang masuk dalam wilayah administratif kecamatan putri hijau dan marga sakti sebelat. 
baca juga: dicap besi panas, satpol pp mukomuko tandai ternak bermasalah
baca juga:polsek ketahun terima keluhan masyarakat soal ternak liar dan jalan rusak
dalam perda ternak ditegaskan juga ketentuan pasal 13 diubah sehingga berbunyi "ketentuan mengenai pelaksanaan perda ini di desa diatur lebih lanjut dengan peraturan desa.
kepala satpol pp dan damkar bengkulu utara, sasman, s.sos, mm, ketika dibincangi perihal ternak liar yang masih menjadi persoalan sosial, menjelaskan beleid yang telah dirilis oleh daerah mengamanahkan tindaklanjut atau aturan turunannya dilakukan pada tingkatan desa/kelurahan. 
"mengapa demikian? karena penerapannya nantinya bisa disinergikan dengan semangat setempat, baik dari sisi adat istiadat dan kearifan lokal yang ada," ujarnya, menjelas.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 15 OKTOBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan