Tuai Polemik, Penunjukan Pj Sekda Lebong Dikoordinasikan dengan Kemendagri

Reporter: Doni Aftarizal |

Editor: Ependi |

Kamis , 10 Oct 2024 - 21:39

Konferensi pers terkait penunjukkan Pj Sekda Kabupaten Lebong-Radar Utara/Doni Aftarizal-

tuai polemik, penunjukan pj sekda lebong dikoordinasikan dengan kemendagri                            bengkulu ru - langkah cepat diambil pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu, terkait polemik penunjukkan donni swabuana sebagai pejabat (pj) sekretaris daerah (sekda) kabupaten lebong.
langkah cepat tersebut dengan melakukan koordinasi sesegera mungkin, kepada kementerian dalam negeri (kemendagri) republik indonesia (ri).
kepala biro hukum sekretariat daerah provinsi (setdaprov) bengkulu, hendri donan mengatakan, koordinasi yang bakal dilakukan tersebut, dengan harapan polemik penunjukkan pj sekda lebong tidak berkepanjangan.
"dalam artian kita butuh kepastian hukum terkait polemik ini," ungkap hendri dalam konferensi pers yang dipimpin asisten iii setdaprov bengkulu, h. nandar munadi, s.sos, m.si, kamis 10 oktober 2024.
baca juga:pj bupati mau ke enggano 
baca juga:jabatan pj kades tanjung muara diperpanjang, ini pesan camat
sebelumnya hendri menerangkan, sebelum penunjukkan pj sekda lebong dilakukan, bupati lebong telah mengangkat pelaksana harian (plh) atas nama mahmud siam.
"dasar pengangkatan itu tertuang dalam pasal 5 ayat (2) peraturan presiden (perpres) no 03 tahun 2018 tentang pj sekda. namun dalam perpres juga menyatakan, jika hingga waktu tiga bulan juga belum ada sekda defenitif, maka harus ditunjuk pj sekda," jelas hendri.
kemudian, lanjut hendri, pada pasal 10 ayat (2) huruf b pada perpres tersebut, penunjukkan pj sekda paling lambat 5 hari kerja setelah waktu tiga bulan terlampaui.
"proses penunjukkan pj sekda ini kewenangannya diberikan kepada gubernur selaku wakil pemerintah pusat, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 2 ayat (2) huruf b permendagri no 91 tahun 2019 tentang penunjukkan pj sekda," papar hendri.
baca juga:kukuhkan 5 pjs bupati dan 1 pj walikota, ini pesan gubernur rohidin
baca juga:camat ketahun lantik pj kades kualalangi
selanjutnya, sambung hendri, berkaitan dengan syarat pj sekda yang ditunjuk, tertuang dalam pasal 4 huruf a dan b yakni jabatan pimpinan tinggi pratama (jptp) atau eselon ii di lingkungan pemprov bengkulu.
"dengan pangkat pembina tingkat i dan golongan ivb. kedua peraturan itulah yang menjadi dasar pemprov bengkulu, menunjuk pj sekda lebong," sampai hendri.
disisi lain hendri menyampaikan, berkaitan dengan surat mendagri nomor 100.2.2.6/7974/otda yang baru diketahui pihaknya dari media massa, pihaknya bukan melakukan pergantian melainkan penunjukkan.
"kalau jabatan dikembalikan kepada mahmud siam, tentu yang bersangkutan bukanlah pejabat di lingkungan pemprov bengkulu sebagaimana persyarat yang harus dipenuhi," ujar hendri.
baca juga:ini alasan jabatan pj kades tidak diperpanjang...
baca juga:menantikan petunjuk pilkades 2025, pj kades fokus mengawal pemerintah desa
hendri mengaku, tidak bisa dipungkiri terkait polemik ini, posisinya serba dilematis. kalau pihaknya mengikuti saran dari surat mendagri tersebut, maka melanggar perpres dan permendagri.
"maka dari itu, kita koordinasikan secepatnya dengan kemendagri. sehingga nantinya bisa diperoleh kepastian hukum, apakah surat mendagri yang harus kita ikuti atau perpres dan permendagri," tegas hendri.
lebih lanjut hendri mengemukakan, dalam kesempatan ini penting disampaikan pihaknya, bahwa donni swabuana sampai dengan hari ini menjadi menjabat sebagai pj sekda lebong.
"kalau ada pemberitaan bahwa penunjukkan doni swabuana sudah dibatalkan, sejauh ini pihaknya belum melakukan perbaikan atau perubahan apapun terkait penunjukkan tersebut," demikian hendri. (tux)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 11 OKTOBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan