Bahkan diungkap juga oleh Hasan, capaian UHCi Program JKN di Indonesia ini sangat cepat dibandingkan dengan negara maju sekali pun.
Dan dalam menyambut pemerintahan baru, dirinya jua mengatakan bahwa Program JKN akan tetap menjadi prioritas.
“Seperti yang kita ketahui bahwa kesehatan adalah hak setiap warga negara, tentunya pemerintahan baru nanti akan berkomitmen untuk terus meneruskan Program JKN menjadi salah satu program strategis negara.
Kami juga mengajak seluruh pemangku kepentingan di berbagai daerah untuk senantiasa mendukung dan menyukseskan penyelenggaraan Program JKN," ucap Hasan.
BACA JUGA:1.639 Nelayan Dapat Jaminan Kecelakaan Kerja Dari BPJS Ketenagakerjaan
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena dalam hal ini juga menjelaskan bahwa BPJS Kesehatan tidak hanya berperan di sektor kesehatan.
Tapi juga sebagai bagian dari transformasi bangsa.
Emanuel juga menuturkan bahwasannya kontribusi berbagai pihak tentunya juga menunjukan peran penting dalam ekosistem JKN.
"Harus kita akui, keberadaan BPJS Kesehatan menjadi penggerak ekonomi yang sangat penting, namun meski demikian kita juga harus tetap jaga profesional dengan semakin besar kepesertaan JKN, kita harus bisa memastikan optimalisasi layanan di setiap fasilitas kesehatan," ungkap Emanuel.
BACA JUGA:DPMD Mukomuko Perjuangkan Dana BPJS Kesehatan Perangkat Desa
BACA JUGA:Dinas Perikanan Usulkan 143 Nelayan Terima Kartu BPJS Ketenagakerjaan
Disisi lain, Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional, Nunung Nuryartono juga menekankan pentingnya memastikan keberlanjutan dan sustainabilitas Program JKN.
Menurut Nunung, hal ini sangat penting untuk diperhatikan dalam menjaga pengelolaan Program JKN.
"Mulai dari penguatan tata kelola Program JKN, kemudian juga diiringi dengan partisipasi aktif dari berbagai pihak dan yang terpenting juga harus mampu menjaga efektivitas program," jelas Nunung.
Semenatara itu, Koordinator Advokasi Jaminan Sosial BPJS Watch, Timboel Siregar juga turut mendukung akan pentingnya kolaborasi dengan stakeholder.