RADAR UTARA - Pemkab Bengkulu Utara, resmi menyandang status Universal Health Coverage (UHC). Gelar ini disandang setelah Pemkab Bengkulu Utara dinilai sukses dalam mendorong penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional (JKN). Atas capaian ini maka akan ada beberapa privelage (hak istimewa) yang akan didapatkan oleh masyarakat Bengkulu Utara dalam mengakses pelayanan kesehatan.
Privelage yang akan didapatkan oleh masyarakat atas keberhasilan Pemkab Bengkulu Utara menyandang status UHC. Diantaranya mendapatkan akses pelayanan kesehatan atau berobat gratis melalui JKN/KIS yang bersumber dari Penerima Bantuan Iuran (PBI) daerah hanya bermodal NIK KTP. Selanjutnya, aktivasi jaminan kesehatan yang biasanya menunggu 14 hari atau bulan berikutnya baru bisa diaktifkan atau digunakan. Kini dengan adanya status UHC, proses aktivasi terhadap jaminan kesehatan menjadi lebih singkat. Konkretnya, saat jaminan kesehatan itu didaftarkan maka hari itu juga auto aktif alias bisa langsung digunakan oleh masyarakat. "Artinya, hari ini didaftarkan (jaminan kesehatan) bisa langsung aktif, tidak harus menunggu 14 hari lagi. Itu berlaku, baik itu mandiri, PBI pusat atau PBI dari daerah," ungkap Kepala Dinas Kesehatan Bengkulu Utara, Samsul Ma'arif, disela acara Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke 59 di Desa Suka Makmur Kecamatan Marga Sakti Sebelat (MSS). Dikatakan Samsul, ada beberapa dasar yang mendorong Pemkab Bengkulu Utara dapat meraih status UHC ini. Diantaranya adalah peserta BPJS di Bengkulu Utara yang mencapai 98,57 persen dengan peserta aktif mencapai 76 persen. "Dukungan Pemkab Bengkulu Utara dalam penyelenggaraan JKN sangat luar biasa. Sehingga capaian peserta BPJS di daerah kita bisa melebihi target dan atas dasar itulah, BPJS melakukan launching terhadap status UHC ini," beber Samsul. Bupati Bengkulu Utara, Ir H Mian mengatakan. Capaian UHC ini berdasarkan cakupan pelayanan kesehatan di Bengkulu Utara yang sudah mencapai 98 persen. Artinya, kata Bupati, proses berobat masyarakat saat ini, dipastikan sudah tidak ada kendala bahkan tidak ada lagi yang terlunta-lunta. "Prinsipnya sekarang, hanya dengan NIK, kalau NIK KTP-nya bukan Bengkulu Utara ya tidak bisa. Dan NIK-nya itu harus konek. Itulah privelage yang akan didapatkan masyarakat dalam menjangkau pelayanan kesehatan di Bengkulu Utara atas diraihnya status UHC ini," ungkap Bupati. BACA JUGA:Kupon Cuma-cuma, Kesempatan Umroh Gratis atau Dapat Motor Di sisi lain, Bupati memastikan, capaian terhadap jaminan kesehatan yang diraih oleh Pemkab Bengkulu Utara. Tentunya akan terus dipertahankan dan ditingkatkan. "Untuk memperhatikan ini, Pemkab akan terus menganggarkan tidak kurang dari Rp 18 miliar/tahunnya. Terus sampai di tahun-tahun berikutnya," tegas Bupati. Terpisah, Deputi BPJS wilayah III yang diwakili oleh Asisten Deputi SDM Umum dan Komunikasi Kedeputian Wilayah III, Novi Kurniadi. Memberikan apresiasi atas capaian status UHC yang diraih oleh Pemkab Bengkulu Utara ini. Kata Novi, dengan tercapainya status UHC maka akan ada privelage yang didapatkan masyarakat dalam mendapatkan jaminan kesehatan. Diungkapkan Novi, sesuai dengan target yang diproyeksikan oleh RPJMN minimal dari satu wilayah kabupaten atau kota, kesertaan JKN minimal harus tembus diangka 95 persen. Namun hari kata Novi, capaian yang diraih oleh Pemkab Bengkulu Utara tembus diangka 98 persen. "Keunggulan atau privelage yang akan didapatkan masyarakat. Bila selama ini masyarakat yang didaftarkan oleh pemerintah daerah baru bisa aktif di bulan depan. Dengan UHC ini, saat didaftarkan langsung aktif status pesertanya dan langsung bisa dimanfaatkan untuk mengakses pelayanan kesehatan," terang Novi. Novi berharap, capaian ini dapat dipertahakan di tahun-tahun berikutnya. "Tantangan ke depan yang harus kita pertahankan adalah keaktifannya. Minimal keaktifan itu diangka 75 persen namun hari ini, ke aktifan yang diraih oleh Bengkulu Utara sudah mencapai 76 persen. Tentu semua ini bisa berjalan lancar berkat dukungan optimal yang diberikan oleh Pemkab Bengkulu Utara," pungkasnya. (adv)
Kategori :