"Keputusan 475 tahun 2024 juga jadi rujukan yang memuat tehnis perekrutan adhoc," kata Dedi Mulyadi, mengonfirmasi pertanyaan wartawan via aplikasi perpesanan.
BACA JUGA:Pilkada Serentak 2024, Bawaslu Seleksi Panwascam
BACA JUGA:Rekrut Ulang Badan Adhoc Untuk Pilkada 2024 Termasuk KPPS
Lantas bagaimana pola pembentukan penyelenggara adhoc, selain PPK dan PPS?
Secara lugas, sudah diterang dalam rujukan lain yang dipakai KPU di daerah.
Mekanisme evaluasi, sudah diterangkan dalam keputusan tertanggal 7 April 2024 itu.
Keputusan yang dituangkan dalam 20 lembar penegasan ini, menjelaskan beberapa langkah evaluasi, salah satunya terhadap KPPS.
BACA JUGA:Pilkada 2024, Bakal Terjadi Aksi Borong Partai?
BACA JUGA:Rekrut Ulang Badan Adhoc Pilkada Tunggu Juknis Dari KPU RI
Skemanya, diterang dalam Bab VI tentang Evaluasi Kinerja. Dijelaskan, tujuan dari evaluasi ini, meliputi ; mengetahui pelaksanaan tahapan yang dilakukan oleh Badan Adhoc;
Sebagai bentuk akuntabilitas penggunaan anggaran untuk mendukung kegiatan tahapan Pemilu dan Pemilihan yang dilakukan oleh Badan Adhoc; dan
Menjadi dasar pertimbangan bagi KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pengangkatan kembali Badan Adhoc apabila pembentukan Badan Adhoc dilakukan menggunakan metode pengangkatan kembali.
KPU lewat putusan tersebut, menjelaskan, komponen evaluasi kinerja badan adhoc diperlukan untuk pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pemilihan;
BACA JUGA:Pilkada Bengkulu Utara, 2 Nama Ini Penerima Mandat Golkar
BACA JUGA:Dukcapil Kejar Perekaman Data Jelang Pilkada
Kesesuaian penggunaan anggaran dan koordinasi pada tiap tingkatan yang nantinya akan menjadi hasil penilaian akhir evaluasi kinerja berbentuk kesimpulan.