Dan untuk pelatihan ini sendiri diikuti oleh kepsek dan operator di 140 SD negeri dan swasta, dan 58 SMP negeri dan swasta di daerah ini.
BACA JUGA:Perangi Kemiskinan Ekstrim, 818 Unit RTLH Bakal Dibangun
BACA JUGA:Petani di Ipuh Minta Bangunan Irigasi
"Pelatihan seperti ini sangat penting dilaksanakan. Karena data Dapodik merupakan daya yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan," jelasnya.
Pihaknya juga mengharapkan kepada sekolah agar memiliki peranan pengawasan dan integritas yang tinggi terhadap kualitas data yang dimasukkan oleh operator.
Karena kualitas data menentukan kualitas perencanaan untuk tahun ke depan. Dan dengan pelatihan ini maka diharapkan operator dapodik tidak lagi asal-asalan mengisi dapodik.
Karena kalau asal-asalan mengisi data, maka yang repot sekolah itu sendiri dan pemerintah daerah. Semisal, kondisi bangunan sekolah rusak diisi bangunan kondisinya bagus.
BACA JUGA: Kendalikan Inflasi Daerah, Pemkab Mukomuko Gelar Pasar Murah di Lubuk Pinang
BACA JUGA: Layani Pemasangan KB, DPPKBP3A Gandeng 17 Puskesmas di Mukomuko
Hanya karena mengejar penilaian akreditasi. Kalau kondisi rusak namun dilaporkan baik. Sudah barang pasti, pemerintah daerah tidak bisa mengajukan anggaran dana alokasi khusus (DAK) untuk perbaikan gedung sekolah.
"Inilah yang membuat kita bingung. Jadi saya berharap, isilah data itu seakurat mungkin sesuai dengan kondisinya. Kalau bangunan rusak ya sampaikan rusak. Jadi saat kita mengajukan anggaran perbaikan tidak ditolak," pungkasnya. (*)