Perubahan iklim tidak hanya membuat pemerintah dan masyarakat Indonesia sadar terhadap lingkungan hidup, melainkan juga langsung bergerak dengan cara beralih dari industri ekstratif ke ekonomi hijau atau green economy. Yakni, suatu gagasan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan sosial masyarakat, sekaligus mengurangi risiko kerusakan lingkungan secara signifikan .
Ekonomi Hijau ini dapat juga diartikan perekonomian yang rendah atau tidak menghasilkan emisi karbondioksida terhadap lingkungan, hemat sumber daya alam, dan berkeadilan sosial. Selain menjaga keberlangsungan lingkungan hidup, juga dapat membuka ruang lapangan kerja. Jumlah lapangan kerja di ekonomi hijau pun cukup besar. Yakni, mencapai 15,3 juta. Bahkan ada yang memprediksi hingga total 19,4 juta pekerjaan bagi masyarakat Indonesia. Adalah Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas Maliki yang mengungkap, sampai 2045 akan ada 15,3 juta pekerjaan baru untuk sektor ekonomi hijau. Hal itu mencuat di acara agenda Indonesia's Green Jobs Conference (IGJC) 2023: Institutionalizing Green Jobs secara daring, pada Jumat 24 November 2023. BACA JUGA: Menparekraf Tawarkan Peluang Investasi di Delapan KEK dan Lima DSP ke Investor Dubai Meski ada peluang besar, masih kata Maliki, juga ada sejumlah tantangan yang juga dihadapi. Pertama, sumber daya manusia (SDM) masih didominasi oleh lulusan SMP mencapai 54,6% dari total angkatan kerja pada 2023. Tantangan kedua, terdapat ketidaksesuaian keahlian antara lulusan pendidikan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Tantangan ketiga, informasi pasar tenaga kerja juga belum mampu menjadi intelijen pasar kerja yang baik. Tantangan keempat adalah pasar kerja Indonesia belum merespons perubahan cepat jenis lapangan kerja, kebutuhan keahlian, struktur pendidikan, serta pola budaya kerja. Sementara tantangan terakhir (kelima, industri belum menerapkan prinsip berkelanjutan. Alhasil, penciptaan lapangan kerja hijau belum tumbuh pesat atau kondusif. Solusi Ketenagakerjaan Adanya ruang pekerjaan sektor hijau atau green job adalah solusi bagi dua persoalan, yakni ketenagakerjaan dan lingkungan. Oleh sebab itu pada Februari 2022 lalu, Maliki mengatakan, Kementerian PPN/Bappenas dan pemerintah Jerman melalui Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) melaksanakan konferensi IGJC pertama secara daring. Dari pertemuan itu, Maliki menjelaskan sejumlah capaian berhasil direalisasikan. Salah satunya ada definisi green jobs, penyusunan peta okupasi green jobs dalam kerangka kualifikasi nasional Indonesia (KKNI), dan penyusunan peta jalan pengembangan SDM Indonesia yang mendukung green jobs. Hingga saat ini, Maliki menjelaskan, ada lima okupasi green jobs yang sudah teridentifikasi. Kelimanya adalah pertanian, manufaktur, konstruksi, energi, dan jasa pariwisata. BACA JUGA: Pemerintah akan Tambah Anggaran Pupuk Subsidi Rp14 Triliun Pada agenda IGJC 2023 yang terlaksana hari ini, Maliki pun berharap berbagai pihak terkait dapat berembuk bersama untuk menyusun langkah terbaik untuk menyingsing green jobs di Indonesia. Menurutnya, kolaborasi lintas pemangku kepentingan penting adalah kunci percepatan penciptaan lapangan kerja hijau di Indonesia. "Kami berharap konferensi ini bisa menjadi wadah bagi kita untuk berdiskusi dan bertukar informasi cara mempercepat pengembangan green jobs di Indonesia," jelas Maliki. Merujuk riset bertajuk Dampak Transisi Ekonomi Hijau Terhadap Perekonomian, Pemerataan, dan Kesejahteraan Indonesia (2023) yang ditulis lembaga riset CELIOS, sejumlah lapangan kerja ekonomi hijau adalah: Sektor pertanian dan perikanan 3,8 juta orang Sektor industri pengolahan 3 juta orang Sektor perdagangan 3,3 juta orang Sektor jasa keuangan 1,9 juta orang Sektor pengadaan listrik 1,09 juta orang Sektor konstruksi 1,8 juta orang Sektor transportasi akomodasi 964 ribu orang Sektor jasa perusahaan 900 ribu orang Sektor lainnya 2,65 juta orang Selain membuka ruang kerja baru, transisi Indonesia dari industri ekstraktif ke ekonomi hijau diyakini bisa memberi tambahan Rp902,2 triliun bagi pendapatan tenaga kerja. (*) Sumber : Indonesia.go.id
Kategori :