BENGKULU RU - Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) menilai. Masih dibutuhkannya pemahaman yang lebih baik dalam mengalokasikan program prioritas secara spesifik dan mendesak pada tingkat daerah.
Demikian disampaikan Anggota BLUD DPD RI, Hj. Riri Damayanti John Latief, S.Psi, MM, Kamis, 04 Janurari 2024. "Kita telah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk Tahun Anggaran (TA) 2024 pada 21 provinsi di Indonesia. Terrmasuk didalamnya Provinsi Bengkulu serta 10 kabupaten/kota," ungkap Riri. Hanya saja, lanjut Riri, dari pemantauan di daerah menunjukkan perlunya pemahaman yang lebih baik dalam mengalokasikan program prioritas. Terutama yang bersifat spesifik dan mendesak. Karena dalam pemantauan yang dilakukan pihaknya. Masih menunjukkan jika belanja di daerah masih belum optimal. "Ini terlihat karena mayoritas daerah belum mengalokasikan anggaran berbasis riil. Sehingga program-program yang dijalankan tidak mencapai hasil yang optimal. Selain itu juga tercatat jika belanja daerah masih didominasi untuk gaji pegawai, yang besarannya mencapai angka 60 persen dari total APBD," kata Riri. BACA JUGA: Soal Penanganan Longsor, Edi Tiger: Lebong Seperti Dianaktirikan Lebih jauh disampaikannya, pendekatan anggaran berbasis kinerja cenderung tidak konsisten dengan rincian anggaran. Selain itu, Surplus atau Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) juga masih tinggi. Makanya beberapa pemda menghadapi kendala dalam menyusun Raperda APBD. "Termasuk juga keterlambatan regulasi pusat dan ketidaksinkronan antar regulasi tersebut. Ditambah lagi keterbatasan kemandirian fiskal membuat dana transfer tetap menjadi elemen krusial untuk mendukung pembangunan di daerah. Tentu ini menjadi bahan evaluasi bagi kita ditingkat BLUD DPD RI," tutup Riri. (tux)
Kategori :