RADAR UTARA - Hasil kajian yang dilaksanakan oleh tim LPPM Universitas Bengkulu. Berdasarkan analisis fungsi ekonomi, fungsi pusat pelayanan, fungsi administrasi, daya tarik wilayah dan kondisi geografis. Kecamatan Ketahun dinyatakan layak untuk menjadi pusat ibu kota Kabupaten Bumi Pekal.
Selanjutnya, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, Kecamatan Ketahun akan segera diusulkan untuk ditetapkan secara hukum sebagai sebagai ibu kota calon daerah otonom baru Kabupaten Bumi Pekal, di Provinsi Bengkulu. "Secara resmi dan terbuka, hasil kajian yang dilaksanakan oleh tim LPPM Universitas Bengkulu menyatakan bahwa Kecamatan Ketahun layak untuk menjadi pusat ibu kota calon daerah otonom baru Kabupaten Pekal di Provinsi Bengkulu," ungkap Ketua Presidium Pemekaran Kabupaten Bengkulu Utara, Sumarji, S.IP, usai mengikuti ekspose dalam rangka kajian publik lokasi calon ibu kota Kabupaten Bumi Pekal di Ketahun pada Selasa, 19 Desember 2023, kemarin. Dikatakan Sumarji, kelayakan kajian publik terhadap lokasi calon ibu kota Kabupaten Pekal, didukung oleh keberadaan lahan calon pusat ibu kota Kabupaten Pekal yang terpusat di atas lahan seluas 64 hektar. Berasal dari hibah Pemkab Bengkulu Utara (eks HGU) PT Pamor Ganda di Kecamatan Ketahun. "Calon lokasi tunggal yang memenuhi syarat, baik dari sisi aspek administrasi maupun status legalitasnya untuk kita usulkan. Masih merujuk ke lahan yang dihibahkan oleh Pemkab Bengkulu Utara di area perkebunan PT Pamor Ganda," jelasnya. Selanjutnya, masih Sumarji, proses percepatan terhadap pemekaran Kabupaten Bengkulu Utara, masih harus melalui beberapa tahapan hingga dapat diterima sempurna oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI. Adapun tahapan selanjutnya yang segera diupayakan adalah melakukan penentuan atau pengukuran batas wilayah calon kabupaten baru dengan mendatangkan tim Topdam Sriwijaya. BACA JUGA: Universitas Ratu Samban Gelar Wisuda Mahasiswa 7 Program Studi "Untuk mendatangkan tim Topdam ini, membutuhkan dukungan anggaran yang tidak sedikit. Pemkab Bengkulu Utara telah komit akan mengusahakan dukungan anggaran dalam mendatangkan tim Topdam ini di APBD Perubahan 2024 mendatang," tandasnya. Setelah pengukuran dan penetapan batas wilayah calon kabupaten tuntas maka selanjutnya. Kata Sumarji, dokumen daerah otonom baru Kabupaten Bumi Pekal dapat diparipurnakan. "Secara utuh berkas atau dokumen pemekaran sudah sampai di Kemendagri RI. Tapi masih ada kekurangan dari sisi kajian publik calon ibu kota, pengukuran batas wilayah dan tahapan paripurna yang harus kita lengkapi," pungkasnya. "Dan secara bertahap seluruh kekurangan, sudah kita usahakan. Terakhir kita akan tuntaskan soal batas wilayah dan diparipurnakan. Pada prinsipnya kita (presidium) bersama jajaran pemerintah daerah Bengkulu Utara akan bekerja cepat untuk mengejar target agar usulan daerah otonom baru Kabupaten Bumi Pekal, masuk ke dalam daftar antrean pemerintah pusat," demikian Sumarji. (sig)
Kategori :