BENGKULU RU - Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Bengkulu diminta tidak hanya sebatas mengusulkan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Terutama jenis Bio Solar saja kepada pemerintah pusat dan Badan Pengatur Hilir (BPH) Minyak dan Gas Bumi (Migas). Tetapi juga melakukan pemaparan, sehingga usulan itu bisa diakomodir secara penuh.
Anggota Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu, H. Yurman Hamedi, S.Ip, MM mengatakan. Dengan pemaparan itu nantinya, pemerintah pusat dan BPH Migas bisa mengetahui jika usulan yang disampaikan, benar-benar riil sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Provinsi Bengkulu. "Kalau hanya sebatas surat, rasanya sulit usulan itu diakomodir secara penuh," ungkapnya. Terlebih, lanjut Yurman, Provinsi Bengkulu ini dinilai pusat dan BPH Migas, belum termasuk daerah yang menjadi jalur perlintasan bertaraf nasional. Sehingga bisa berpengaruh terhadap disetujuinya usulan kuota BBM tersebut atau tidak. "Sementara sama-sama kita ketahui, BBM bersubsidi itu memiliki pengaruh besar bagi roda ekonomi masyarakat," kata Yurman. Disisi lain, Yurman mengemukakan, tadi pihaknya melakukan kunjungan ke Pertamina TBBM Pulau Baai Kota Bengkulu. Dimana pihak TBBM Pulau Baai mengakui mereka tidak bisa berbuat banyak terkait kuota BBM bersubsidi ini. "Walaupun mereka tahu fakta yang ada saat ini antrian panjang kendaraan terjadi di SPBU," beber Yurman, Senin (11/12). "Sehingga memang dibutuhkan terobosan dari pemda agar kuota BBM bersubsidi untuk Provinsi Bengkulu ditambah. Kitapun minta Pemda melakukan upaya konkrit, salah satunya itu tadi, tidak dengan hanya sebatas mengusulkan, tetapi juga melakukan pemaparan kebutuhan BBM bersubsidi dihadapan pemerintah pusat dan BPH Migas," tegas Politis Perindo ini. BACA JUGA:Tak Quorum, Paripurna DPRD Provinsi Bengkulu Ditunda Sementara, Kadis ESDM Provinsi Bengkulu, Donni Swabuana, ST, M.Si mengemukakan. Terkait usulan kuota BBM bersubsidi untuk tahun depan, sudah dibarengi dengan pemaparan ditingkat pusat. "Saya bersama Pak Asisten II Setdaprov Bengkulu, RA. Denni, SH, MM yang langsung melakukan pemaparan dalam hal kebutuhan BBM bersubsidi itu," jelasnya. Lebih jauh disampaikannya, berdasarkan perhitungan BPH Migas, kuota BBM bersubsidi untuk Provinsi Bengkulu ini mencukupi dengan catatan penyalurannya tepat sasaran. "Kalau selama inikan terkesan belum. Karena mobil angkutan batu bara, CPO, Tandan Buah Segar (TBS), bahkan proyek pemerintah masih menggunakan BBM bersubsidi," demikian Donni. (tux)
Kategori :