ARGA MAKMUR RU - Tingkat serapan anggaran pada seluruh Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) di lingkungan Pemda Bengkulu Utara (BU), relatif memiliki performa yang menggembirakan. Tak ayal, Bupati BU, Ir H Mian yang memimpin langsung Rapat Pimpinan (Rapim) Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) terhadap APBD 2023. memberikan apresiasi atas realisasi penyerapan anggaran keseluruhan. Diketahui, APBD 2023 nilai kumulatifnya sebesar Rp 1,3 triliun.
Daerah juga mendapatkan suntikan fiskal dari pusat, mulai dari apreasiasi dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), terkait dengan keandalan daerah dalam mengendalikan inflasi daerah. Kemudian suntikan kedua dari pusat yakni terkait penambahan komponen Dana Bagi Hasil (DBH) yakni dari sektor perkebunan sawit. Meski begitu, Bupati meminta, seluruh OPD yang fokus tingkat serapan hingga akhir tahun. Dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip akuntabilitas dan profesionalitas kerja birokrasi pemerintahan. Dalam paparannya, usai menilik laporan tingkat serapan, Bupati Mian, menyampaikan apresiasi, lantaran akhir bulan November progresnya sangat baik. Namun Bupati meminta kepada seluruh OPD lanjut menggenjot percepatan pada dua minggu terakhir dan ditegasinya pula, tetap dimonitor bagian pembangunan. Masih Bupati, rapat hari yang dilaksanakan Senin (4/12) selain membahas serapan anggaran berjalan. Juga diimbau agar seluruh satuan kerja di lingkup pemda mempersiapkan diri pada pelaksaan pekerjaan tahun anggaran 2024 yang praktis tinggal menghitung hari. "Kita harapkan, penyerapan sebelum natal dan tahun baru sudah selesai dan kita menyongsorng kerja tahun 2024," ujar Bupati dalam arahannya. Apresiasi yang disampaikan Bupati sendiri, cukup masuk akal. Jika menilik evaluasi serapan anggaran di lingkungan Pemda Bengkulu Utara (BU) Triwulan Kedua Semester Pertama 2023 sebelumnya, praktis masih cukup banyak OPD yang belum mencapai proyeksi tingkat serapan yang sudah ditetapkan. Proyeksi 58 persen, secara kumulatif dari 52 Organisasi Pemerintah Daerah (OPD). Belum terpenuhi, baik dari sisi realisasi keuangan atau pun realisasi fisik. Saat itu, Bupati Mian, langsung meminta jajarannya tancap gas, memburu tingkat serapan baik belanja barang dan jasa. Sehingga implikasi atau multifier effect yang diharapkan yakni memberikan geliat perekonomian di daerah, bisa benar-benar dirasakan masyarakat. Saking seriusnya, Bupati sempat menegasi, agar agenda Tepra tidak menjadi seremonial. Rapat Tepra yang digelar bulan Juli itu, turut menegasi setidaknya 12 OPD menempati urutan pertama sebagai satker dengan tingkatan serapan paling rendah. "Semakin cepat tingkat serapan anggaran, tentunya efek domino di masyarakat akan lebih cepat dirasakan," sampai Bupati menekankan dan diimplementasikan hasilnya yang terbilang positif atas laporan periode November 2023. Rapat dimana Bupati didampingi Asisten II, Heru Susanto, ST di ruang Pola Setdakab BU, Bupati juga menyerukan, Tepra merupakan bentuk tanggungjawab daerah dalam realisasi anggaran di tahun 2023. Tak hanya itu saja, Bupati juga menegasi, kegiatan evaluasi juga terintegrasi dengan pemerintah pusat Dalam rapat yang dihadiri seluruh OPD, Bupati juga menegasi tentang penggunaan aplikasi Elektronik Pengendalian Pembangunan (EPP) sudah dapat diterapkan. BACA JUGA:Bakal Dibuka Perekrutan PPS, Honornya Menggiurkan "Ini sebagai alat monitoring pengendalian pembangunan," tegasnya. Terpisah, Kepala Badan Pengelol Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Masrup, S.ST.Pi, M.Si. Menyampaikan kolaborasi lintas sektor di lingkungan Pemda BU, menjadi salah satu hal yang menjadi elemen penting sebagaimana diarahkan secara konsisten oleh Bupati Mian. Tentunya, dengan torehan evaluasi Tepra, kemarin itu, Masrup menyampaikan optimismenya dalam mengejar tingkat serapan maksimal terhadap APBD tahun anggaran berjalan. "Sinergi lintas satker ini akan terus dijalankan sebagai prinsip dalam penyelenggaraan pemerintahan di sektor anggaran dalam kerja-kerja eksekutorial," pungkasnya. (bep)
Kategori :