RADARUTARA.BACAKORAN.CO - Pembangunan infrastruktur adalah fondasi vital dalam memacu pertumbuhan ekonomi, meningkatkan konektivitas, dan memberikan manfaat sosial bagi masyarakat luas.
Di Indonesia, sektor ini terus menjadi prioritas, terutama dalam Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, yang menekankan pentingnya infrastruktur berkelanjutan.
Kebutuhan akan infrastruktur di tanah air sangatlah tinggi. Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), per akhir 2024 Indonesia telah berhasil meningkatkan panjang jalan nasional sebesar 10 persen dalam lima tahun terakhir, serta meningkatkan akses air bersih hingga mencapai 90 persen wilayah.
Namun, tantangan besar dalam hal pembiayaan masih menjadi penghalang.
BACA JUGA: Kesiapan Infrastruktur di Parigi Moutong Dukung Kemudahan Berinvestasi
BACA JUGA:Pembangunan Infrastruktur Indonesia Capai Lonjakan Signifikan Menuju Visi 2045
Menanggapi kebutuhan tersebut, pada acara “Memperkuat Ekosistem Pembiayaan Infrastruktur Berkelanjutan” yang berlangsung pada 15 Oktober 2024, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), bersama Kemitraan Indonesia Australia untuk Infrastruktur (KIAT) dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), meluncurkan tiga inisiatif yang diharapkan mampu mendorong investasi, meningkatkan transparansi, dan memastikan keberlanjutan di berbagai proyek infrastruktur. Ketiga inisiatif tersebut adalah, pertama, meluncurkan Buku “Menapak Jejak Dukungan Pemerintah dalam Pembiayaan Infrastruktur” yang mengulas perjalanan dan tantangan dalam mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia.
Di dalam buku itu tercantum strategi dan kebijakan pembiayaan infrastruktur yang dilakukan Kemenkeu dari waktu ke waktu. Buku ini menjadi panduan bagi generasi penerus, memaparkan bagaimana pemerintah berupaya mengatasi kesenjangan pembiayaan dan mendorong pembangunan berkelanjutan.
Dalam kesempatan itu, Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (PPR) Suminto menyampaikan bahwa catatan sejarah ini bukan hanya untuk refleksi, melainka juga sebagai pendorong untuk terus mengupayakan solusi inovatif dalam pembiayaan infrastruktur.
BACA JUGA:Pemerintah Dorong Kemitraan untuk Pengembangan Infrastruktur Transportasi Udara
BACA JUGA: Infrastruktur Kerakyatan di Pulau Terluar
Kedua adalah peluncuran Revised Environment, Social, and Governance (ESG) Manual. Ini adalah pedoman untuk memastikan setiap proyek infrastruktur mengedepankan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola yang baik.
Dengan adanya panduan ini, pemerintah berharap pembangunan tidak hanya fokus pada ekonomi, melainkan juga menjaga dampak positif pada lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.
ESG menjadi konsep global yang disepakati dalam berbagai forum, termasuk G20, dan Indonesia berkomitmen untuk menerapkannya.
Dengan adopsi ESG yang lebih ketat, pemerintah Indonesia yakin bisa meningkatkan daya tarik investasi di sektor infrastruktur. Disampaikan Duta Besar Australia untuk Indonesia Penny Williams PSM, di acara tersebut, adalah penting adanya kolaborasi, serta menggarisbawahi peran Australia dalam membantu Indonesia memperkuat pelaksanaan standar ESG.