BENGKULU RU - Proyek pembangunan infrastruktur yang bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) kelapa sawit ditingkat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu, dipastikan tuntas dalam Tahun Anggaran (TA) 2023. Ini ditegaskan Kadis Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Bengkulu, Tejo Suroso, ST, M.Si, Jum'at (1/12).
"DBH kelapa sawit posisi anggaran sebenarnya sudah masuk ke Kas Daerah (Kasda). Hanya saja untuk penarikan oleh rekanan, sebagaimana kontrak baru bisa dilakukan setelah pekerjaan selesai 100 persen. Karena sejak awal dalam realisasi kegiatan bersumber dari DBH kelapa sawit ini, tidak ada yang namanya uang muka," ungkap Tejo. Jadi, lanjut Tejo, setelah pekerjaan selesai atau mencapai 100 persen, baru bisa ditarik. Sejauh ini dari pengamatan pihaknya, progres pekerjaan pembangunan infrastruktur dengan anggaran bersumber dari DBH sawit ini berkisar 50 persen lebih. Adapun kegiatannya tersebar di beberapa kabupaten, seperti Bengkulu Utara, Bengkulu Selatan dan Rejang Lebong. BACA JUGA:Tertinggi Nasional, Pemprov Isyaratkan Program Pemutihan Dilanjutkan "Melihat dari progres pekerjaan saat ini, kita optimis proyek pembangunan bersumber dari DBH sawit itu selesai dalam tahun ini. Namun untuk pastinya kita tunggu saja, yang jelas kita optimis jika akhir Desember pekerjaan sesuai dengan kontrak yang ada," singkat Tejo. Sebagaimana diketahui, DBH kelapa sawit yang dikucurkan untuk Pemprov Bengkulu pada tahun ini berkisar Rp 21,7 miliar. Dimana total alokasi tersebut diprioritaskan untuk kelanjutan pembangunan tiga ruas jalan dan satu jembatan. Diantaranya ruas jalan dari Gunung Selan-Giri Mulya Kabupaten Bengkulu Utara dengan alokasi berkisar Rp 8 miliar. Kemudian ruas jalan Permu-Bengko Kabupaten Kepahiang dan Rejang Lebong Rp 4 miliar. Ruas jalan Bindu Layang Rp 2,5 miliar serta pembangunan jembatan di Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan. (tux)
Kategori :