Menyikapi Kenaikan Pajak Menjadi 12 Persen, Solusi atau Beban Baru?

Reporter: Ependi |

Editor: Ependi |

Selasa , 01 Oct 2024 - 09:03

Ilustrasi-istimewa-

RADARUTARA.BACAKORAN.CO - Kenaikan pajak menjadi 12% yang diumumkan pemerintah baru-baru ini menuai berbagai reaksi dari masyarakat.

Banyak yang mempertanyakan apakah kebijakan ini adalah solusi untuk masalah ekonomi yang dihadapi negara atau justru menjadi beban baru bagi rakyat.

Dalam artikel ini, kita akan mengulas dampak dan implikasi dari kebijakan ini serta pandangan masyarakat terhadapnya.

Pajak sendiri merupakan sumber utama pendapatan negara yang penting untuk membiayai berbagai kebutuhan publik.

Seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan layanan sosial.

Dengan kondisi ekonomi yang berfluktuasi dan meningkatnya kebutuhan anggaran, pemerintah merasa perlu melakukan penyesuaian.

Kenaikan pajak menjadi 12 persen yang akan mulai diterapkan tahun depan ini diharapkan dapat memberikan tambahan dana untuk mendukung program-program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Namun, keputusan ini tidak datang tanpa kontroversi.

Banyak warga yang merasa khawatir bahwa kenaikan pajak ini hanya akan menambah beban mereka di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.

Beberapa analis bahkan berpendapat bahwa langkah ini bisa memicu inflasi dan menurunkan daya beli masyarakat.

menyikapi kenaikan pajak menjadi 12 persen, solusi atau beban baru?                            radarutara.bacakoran.co - kenaikan pajak menjadi 12% yang diumumkan pemerintah baru-baru ini menuai berbagai reaksi dari masyarakat. 
banyak yang mempertanyakan apakah kebijakan ini adalah solusi untuk masalah ekonomi yang dihadapi negara atau justru menjadi beban baru bagi rakyat. 
dalam artikel ini, kita akan mengulas dampak dan implikasi dari kebijakan ini serta pandangan masyarakat terhadapnya.
pajak sendiri merupakan sumber utama pendapatan negara yang penting untuk membiayai berbagai kebutuhan publik.
baca juga:1.679 unit mobil bayar pajak lewat pemutihan 
baca juga:begini syarat agar tak kena pajak saat bangun rumah di tahun 2025 
seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan layanan sosial. 
dengan kondisi ekonomi yang berfluktuasi dan meningkatnya kebutuhan anggaran, pemerintah merasa perlu melakukan penyesuaian. 
kenaikan pajak menjadi 12 persen yang akan mulai diterapkan tahun depan ini diharapkan dapat memberikan tambahan dana untuk mendukung program-program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
namun, keputusan ini tidak datang tanpa kontroversi. 
banyak warga yang merasa khawatir bahwa kenaikan pajak ini hanya akan menambah beban mereka di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih. 
baca juga:pemerintah akan terapkan pajak 2,4% atas pembangunan rumah sendiri mulai tahun depan
baca juga:bkd sambangi pelaku usaha wajib bayar pajak
beberapa analis bahkan berpendapat bahwa langkah ini bisa memicu inflasi dan menurunkan daya beli masyarakat.
beragam reaksi muncul dari masyarakat setelah pengumuman kenaikan pajak ini. 
di kalangan masyarakat menengah ke bawah, banyak yang mengungkapkan kekhawatiran akan dampak dari kebijakan ini.
sebaliknya, beberapa kalangan mendukung kenaikan ini dengan alasan bahwa pajak yang lebih tinggi dapat digunakan untuk meningkatkan infrastruktur dan layanan publik. 
dukungan ini datang dari berbagai elemen masyarakat yang berharap bahwa peningkatan pendapatan negara dapat berdampak positif bagi pembangunan jangka panjang.
baca juga:gubernur hapus denda pajak orang utara rp2,9 miliar 
baca juga:sebelum usulan dana desa tahap 2, kewajiban pajak harus lunas!
lalu bagaimana jika dilihat dari perspektif ekonomi sendiri? 
jika dilihat dari perspektif ekonomi, kenaikan pajak bisa dilihat sebagai langkah yang berisiko. 
di satu sisi, jika dana yang terkumpul dikelola dengan baik, ini dapat menjadi investasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi. 
namun, jika tidak dikelola dengan efisien, hal ini justru dapat menyebabkan kebocoran anggaran dan korupsi.
salah seorang ekonom juga menjelaskan bahwa “kenaikan pajak harus diiringi dengan transparansi dalam pengelolaan anggaran. 
baca juga:kejar pad, mukomuko maksimalkan pajak air bawah
baca juga:ekstensifikasi dan intensifikasi: jurus djp kejar target pajak 2025
jika masyarakat tidak melihat manfaat langsung dari pajak yang mereka bayar, mereka akan merasa terbebani dan skeptis terhadap pemerintah.”
kenaikan pajak juga berdampak signifikan pada dunia usaha, terutama bagi usaha kecil dan menengah (ukm) yang sedang berjuang untuk bertahan di tengah tantangan ekonomi. 
banyak pelaku usaha yang merasa tertekan dengan kebijakan ini. 
mereka khawatir bahwa kenaikan pajak akan mengurangi profitabilitas, memicu pemutusan hubungan kerja, dan memperlambat pertumbuhan usaha.
baca juga:bkd gandeng jaksa nagih utang pajak
baca juga:ingat! pajak wajib lunas sebelum cairkan dana desa tahap 2
dalam menyikapi kenaikan pajak ini, penting bagi pemerintah untuk mencari solusi yang berkelanjutan. 
salah satu langkah yang bisa diambil adalah memberikan insentif kepada ukm agar tetap dapat beroperasi dengan baik. 
selain itu, perlu adanya program pendidikan bagi masyarakat mengenai pentingnya pajak dan bagaimana pajak tersebut digunakan untuk kepentingan umum.
transparansi dalam penggunaan anggaran juga menjadi kunci untuk membangun kepercayaan masyarakat. 
dengan menunjukkan kepada publik bagaimana pajak digunakan untuk program-program yang bermanfaat, diharapkan masyarakat bisa lebih menerima kenaikan ini sebagai bagian dari tanggung jawab bersama dalam membangun negara.
baca juga:1.679 unit mobil bayar pajak lewat pemutihan 
baca juga:begini syarat agar tak kena pajak saat bangun rumah di tahun 2025 
kenaikan pajak menjadi 12 persen membawa tantangan baru bagi masyarakat dan pemerintah. 
ini bisa menjadi solusi untuk meningkatkan pendapatan negara dan memperbaiki layanan publik, tetapi juga berpotensi menjadi beban baru bagi masyarakat. 
melalui pengelolaan yang baik, transparansi, dan komunikasi yang efektif, diharapkan kebijakan ini dapat memberikan manfaat nyata bagi semua pihak. 
masyarakat, pemerintah, dan sektor bisnis perlu bersinergi untuk menjadikan kebijakan ini sebagai langkah maju dalam pembangunan yang berkelanjutan. (*)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Radar Utara, 3 OKTOBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan