Skandal Korupsi Eks PNPM Vonis, Ada Terdakwa Bisa Meringkuk 6 Tahun di Penjara

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Kamis , 19 Sep 2024 - 20:03

Dugaan Korupsi PNPM, Eks Ketua dan Bendahara Dituntut Berbeda-instagram @kejaribengkuluutara -

RADARUTARA.BACAKORAN.CO - Dugaan tindak pidana korupsi eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang diusut Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara (BU), 2 terdakwanya, Kamis, 19 September 2024, mendengarkan pembacaan vonis.

Layaknya pasal dalam tuntutan jaksa, majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bengkulu, menjatuhkan vonis yang berbeda-beda pada kedua terdakwa AM dan Ha yang diketahui merupakan Ketua dan Bendahara Unit Pengelola Kecamatan (UPK) PNPM Air Napal tersebut.

Ketua UPK dijatuhi vonis 3 tahun dan denda sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) subsidair 2 bulan penjara. Tak hanya itu saja, terdakwa juga mendapatkan vonis tambahan berupa uang pengganti atau UP sebesar Rp 250 juta subsider 1 tahun 3 bulan.

Dengan artian, ketika UP tersebut tidak dibayarkan, maka vonis tambahan diganti dengan kurungan di dalam penjara, sehingga lebih lama menjadi 4 tahun 5 bulan.

Sedangkan Bendahara UPK, oleh hakim Pengadilan Tipikor Bengkulu, dijatuhi sanksi lebih berat yakni 4 tahun dan denda sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) subsider 2 bulan penjara.

Vonis tambahan kepada sang bendahara yang diduga kuat menilep jauh lebih banyak dana perguliran Simpan Pinjam Perempuan (SPP) ini, dengan UP sebesar Rp 976.000.000, subsidair 2 tahun penjara.

Maka, ketika putusan ini inkrah dan paling lambat selama 1 bulan terpidana tidak mengembalikan UP sebagaimana dijatuhkan pengadilan, perempuan ini akan mendekam selama 6 tahun 2 bulan di dalam penjara.

Kajari Bengkulu Utara, Ristu Gunawan, SH, MH melalui Humas yang juga Kasi Intel, Ekke Widoto Khahar,SH,MH, membenarkan adanya vonis pengadilan tipikor tersebut.

Kalau sebelumnya, lanjut dia, kejaksaan melalui jaksa pidana khusus telah membacakan tuntutan di depan majelis sidang pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) Bengkulu pekan lalu.

Jakwa menuntut, agar terdakwa AM dijatuhi 4 tahun 6 bulan. Sedangkan terdakwa HA dijatuhi hukuman 5 tahun 6 bulan. Maka, kalau dikomparasikan dengan vonis yang dibacakan majelis, lebih ringan dari tuntutan jaksa.

skandal korupsi eks pnpm vonis, ada terdakwa bisa meringkuk 6 tahun di penjara                             radarutara.bacakoran.co - dugaan tindak pidana korupsi eks program nasional pemberdayaan masyarakat (pnpm) yang diusut kejaksaan negeri bengkulu utara (bu), 2 terdakwanya, kamis, 19 september 2024, mendengarkan pembacaan vonis. 
layaknya pasal dalam tuntutan jaksa, majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) bengkulu, menjatuhkan vonis yang berbeda-beda pada kedua terdakwa am dan ha yang diketahui merupakan ketua dan bendahara unit pengelola kecamatan (upk) pnpm air napal tersebut. 
ketua upk dijatuhi vonis 3 tahun dan denda sebesar rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) subsidair 2 bulan penjara. tak hanya itu saja, terdakwa juga mendapatkan vonis tambahan berupa uang pengganti atau up sebesar rp 250 juta subsider 1  tahun 3 bulan. 
dengan artian, ketika up tersebut tidak dibayarkan, maka vonis tambahan diganti dengan kurungan di dalam penjara, sehingga lebih lama menjadi 4 tahun 5 bulan.  
baca juga:dugaan korupsi pnpm, eks ketua dan bendahara dituntut berbeda
baca juga:skandal dana eks pnpm-mpd segera ke pengadilan 
sedangkan bendahara upk, oleh hakim pengadilan tipikor bengkulu, dijatuhi sanksi lebih berat yakni 4 tahun dan denda sebesar rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) subsider 2 bulan penjara. 
vonis tambahan kepada sang bendahara yang diduga kuat menilep jauh lebih banyak dana perguliran simpan pinjam perempuan (spp) ini, dengan up sebesar rp 976.000.000, subsidair 2 tahun penjara. 
maka, ketika putusan ini inkrah dan paling lambat selama 1 bulan terpidana tidak mengembalikan up sebagaimana dijatuhkan pengadilan, perempuan ini akan mendekam selama 6 tahun 2 bulan di dalam penjara. 
kajari bengkulu utara, ristu gunawan, sh, mh melalui humas yang juga kasi intel, ekke widoto khahar,sh,mh, membenarkan adanya vonis pengadilan tipikor tersebut. 
baca juga:kasus dugaan tipikor pnpm menuju tahap dua 
baca juga:skandal eks pnpm-mpd, tersangka setor uang ke jaksa 75 juta 
kalau sebelumnya, lanjut dia, kejaksaan melalui jaksa pidana khusus telah membacakan tuntutan di depan majelis sidang pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) bengkulu pekan lalu. 
jakwa menuntut, agar terdakwa am dijatuhi 4 tahun 6 bulan. sedangkan terdakwa ha dijatuhi hukuman 5 tahun 6 bulan. maka, kalau dikomparasikan dengan vonis yang dibacakan majelis, lebih ringan dari tuntutan jaksa.
"saat ini kami masih pikir-pikir," ungkap ekke. tak ditampiknya, begitu juga para terdakwa mengatakan masih pikir-pikir atas vonis yang dibacakan.
terdakwa meminta keringan hukuman
dugaan tindak pidana khusus ini, am dan ha, dalam perkara masing-masing disebut sebagai terdakwa 1 dan terdakwa 2 itu, sempat meminta keringan hukuman pada hakim. 
baca juga:tanda tanya peran pengawas pnpm 
baca juga:jejak laporan abal-abal pnpm terbongkar, 2 pengelola terjerat
sengkarut bancakan duit negara yang ditaksir menyebabkan negara merugi hingga rp 1,2 miliar ini, tak ditepis soal pledoi para terdakwa oleh jaksa. 
bagi-bagi duit pnpm dengan modus operandi kelompok, debitur sampai dengan laporan-laporan simsalabim itu, mulai terendus pada 2019 lalu. 
ru sempat menyoroti soal besar kemungkinan anggaran perguliran itu yang rawan moksa, sebelum kemudian korps adhyaksa pula mengendusnya dan meningkatkan status penyelidikan ke penyidikan pada 2023 dengan lokus kecamatan air napal.
tak pelak, bancakan duit perguliran pun terjadi lewat aksi laporan-laporan fiktif, mulai dari debitur fiktif hingga kelompok fiktif, itu terkuak. diduga kuat, praktik serupa juga terjadi pada upk lainnya yang ditengarai bermasalah. 
baca juga:breaking news : ketua dan bendahara program eks pnpm jadi tersangka korupsi
baca juga: eks pnpm bertranspormasi ke bumdesma masse makmur 
jerat pasal korupsi dana spp pnpm-mpd 
dugaan konspirasi atau mufakat jahat dalam kasus ini, jaksa menduduh kedua terdakwa melanggar pasal 3 jo pasal 18 undang-undang ri nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 kuhp. 
seorang tersangka titipkan ke jaksa rp 75.000.000 
catatan ru, terdakwa am diketahui telah menyerahkan titipan uang pengganti (up) kepada kejari bengkulu utara 
saat menuju pelimpahan tahap 2 dari penyidik pidsus kepada jaksa tipikor. 
pasalnya, perkara ini murni dilakukan secara mandiri oleh korps adhyaksa sejak pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket), meningkat ke penyelidikan dan berlanjut ke penyidikan hingga lanjut ke penuntutan dan sudah vonis yang menunggu inkrah. 
baca juga:dugaan korupsi pnpm, eks ketua dan bendahara dituntut berbeda
baca juga:skandal dana eks pnpm-mpd segera ke pengadilan 
"tersangka am, menyerahkan titipan uang pengganti sebesar rp 75 juta, senin, 22 april 2024," ujar ekke lewat sambungan telepon, selasa, 23 april 2024 siang. 
potensial menyeret tersangka lain
jaksa tak mengumbar, rencana lanjutanya di kasus ini. tapi yang jelas, sengkarut laporan penyelenggaraan, patut diduga banyak yang bermasalah. 
anggaran perguliran spp di kecamatan air napal sendiri, ada yang masih lebih tinggi lagi dari itu di wilayah kecamatan lain. 
jaksa berujar, lokus penyidikan dugaan tipikor ini masih fokus pada kecamatan air napal. dimana, fakta-fakta persidangan mengungkap, oknum ketua tpk menilep dana perguliran hingga rp 250 juta. 
baca juga:skandal eks pnpm-mpd, tersangka setor uang ke jaksa 75 juta 
baca juga:kasus dugaan tipikor pnpm menuju tahap dua 
lebih berani lagi, dilakukan oleh oknum ha yang tak lain adalah bendahara upk, juga diduga menyalahgunakan kewenangannya hingga menyebabkan kerugian negara hingga rp 917 juta. ha sama sekali belum menitipkan up. 
penyebaran anggaran perguliran yang dipungkasi pada 2014, sebagai momen injury time program pnpm yang dicanang presiden susilo bambang yudhoyono itu, disinyalir dimanfaatkan oknum nakal lantaran situasi ketidakjelasan status hukum kala itu, bahkan pengawasan dari pemerintah justru dijadikan celah bancakan.
pantauan ru, tidak hanya pengelola upk yang sudah nyaris ketahuan membuat daftar peminjam hingga kelompok fiktif. perguliran eks pnpm itu pun disinyalir dinikmati alih-alih sebagai debitur oleh pejabat eselon di lingkungan pemda bengkulu utara. 
tag :