Realisasi Kompensasi Karbon Rp 11 M, Tunggu Persetujuan BPDLH

BENGKULU.RADARUTARA.BACAKORAN.CO - Realisasi dana kompensasi karbon di Provinsi Bengkulu dengan besaran sekitar Rp 11 miliar, masih menunggu persetujuan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia (RI). 

Ini disampaikan Direktur KKI Warsi, Adi Junedi. Menurut Adi, persetujuan dari BPDLH yang dimaksud, terhadap hasil kajian terkait pelaksanaan program yang dilakukan di Provinsi Bengkulu.

"Kajian tersebut dalam bentuk proposal yang kita ajukan bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu, melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK)," ungkap Adi. 

Jadi, lanjut Adi, nanti BPDLH bakal mengirim persetujuan dengan pihaknya untuk proses implementasi. Setelah itu, baru bergerak secara teknis dengan membentuk tim pelaksana. 

BACA JUGA:3 Komponen Ini Miliki Peran Penting Budayakan Gemar Membaca

BACA JUGA:Miliki Kualitas Paling Baik, Distribusi Cabai Enggano Terkendala Angkutan

"Nanti pada momentum itu kita launching terlebih dahulu. Berkaitan dengan lokasi, kita verifikasi lagi untuk ketepatsasaran program," kata Adi. 

Namun, sambung Adi, bisa dipastikan penerima program ini merupakan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Provinsi Bengkulu, sebagaimana arahan dari BPDLH. 

"Sehingga dalam realisasi program ini, lokasinya terkunci pada sektor kehutanan dan iklim dengan bentuk kegiatan rehabilitasi hutan berbasis masyarakat,” tegas Adi. 

Tak jauh berbeda juga disampaikan Kadis LHK Provinsi Bengkulu, Safnizar, S.Hut, M.Si terkait realisasi program, yang masih menunggu persetujuan BPDLH. 

BACA JUGA:Dari Kelas 1 Sampai Kelas 6, Murid SD di Bengkulu Utara Ini Hanya 28 Siswa

BACA JUGA:Tingkatkan Produktivitas Pertanian, 900 Penyuluh Dikerahkan

"Realiasi masih menunggu kontrak BPDLH dengan KKI Warsi, mudah-mudahan dalam bulan ini sudah diterbitkan atau dikeluarkan. Tapi prinsipnya semua dokumen sudah lengkap,” papar Safnizar.

Lebih lanjut Safnizar mengemukakan, untuk penerima manfaat program ini, nantinya mendapatkan sosialiasi. Sehingga mulai awal pelaksanaan bakal didampingi.