Pentingnya Komitmen dalam Evaluasi SAKIP
Pelaksanaan evaluasi SAKIP Provinsi Bengkulu-Radar Utara/Doni Aftarizal-
BENGKULU RU - Dalam pelaksanaan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dinilai penting yang namanya komitmen.
Ini disampaikan Gubernur Bengkulu, Prof. Dr. H. Rohidin Mersyah dalam pelaksanaan evaluasi SAKIP Provinsi Bengkulu tahun 2024 yang dilakukan secara daring dengan Kemen PAN dan RB Republik Indonesia (RI), Rabu 10 Juli 2024.
"Untuk meningkatkan nilai evaluasi SAKIP, perlu penyamaan pola pikir, komitmen dan sinergi. Dimana ketiga poin ini, menjadi sebuah keharusan," ungkap Rohidin Mersyah dalam arahannya.
Menurut Rohidin, dalam berbagai kesempatan, dirinya selalu memberikan arahan kepada Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) maupun Asisten III Bidang Administrasi Umum dan Ortala dan lainnya.
BACA JUGA:Mukomuko Tambah 7,5 Ton Beras Cadangan Pangan Pemerintah
BACA JUGA:Begini Sikap Golkar, Soal Pilkada Bengkulu Utara
"Untuk betul-betul melakukan evaluasi secara berkala pada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Bengkulu, secara berjenjang," tegas Rohidin.
Selanjutnya, sambung Rohidin, tim kerja dari manajemen pemerintah. Yang mana tim kerja ini, bukan hanya pada level pemprov saja, tetapi juga hingga level OPD masing-masing.
"Jika tidak terbentuk tim kerja yang bersinergi untuk membangun komitmen dan budaya kerja yang positif di lingkungan kerja, serta membentuk rumusan-rumusan dokumen yang sistematis dan terarah, maka sulit untuk mencapai tujuan," sindir Rohidin.
Rohidin menambahkan, upaya meningkatkan nilai SAKIP ini sangat positif, tidak boleh hanya fokus pada nilai SAKIP saja, tetapi juga dampak yang dirasakan masyarakat atas kinerja aparatur pemerintah daerah yang terukur.
BACA JUGA:Dua Fokus CSR Tahun Lalu Angkanya Rp 750 Juta
BACA JUGA:Tunjangan BPD Setara ASN? Begini Proses Pastinya
"Ukuran dampak ini harus menjadi perhatian serius dari para pimpinan OPD, terutama saat melakukan evaluasi SAKIP secara komprehensif," tegas Rohidin.
Sementara itu, Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Wilayah I, Akhmad Hasmy mengatakan, tujuan dari evaluasi SAKIP ini adalah untuk melihat sejauh mana implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.