FGD KPU, Satukan Persepsi Cegah Konflik Pemilu 2024

MUKOMUKO RU - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mukomuko, menggelar Focus Group Discussion (FGD). Kegiatan itu dilaksanakan di Aula Hotel Bumi Batuah Mukomuko, Kamis (14/12). FGD ini melibatkan Polres Mukomuko, Kejari Mukomuko, Kodim 0428/Mukomuko, Bawaslu Mukomuko, Media Massa, dan perwakilan Panitia Pemilu (PPK) dari 15 kecamatan. Tujuan digelarnya FGD, tidak lain untuk menyamakan persepsi dan mencegah terjadinya konflik pada pemilihan umum (Pemilu) 2024 mendatang.

Ketua KPU Kabupaten Mukomuko, Deni Setiabudi, SH menyampaikan. FGD ini sangat penting dilaksanakan. Karena tidak lama lagi, akan digelar perta demokrasi yaitu Pemilu. Ia juga menjelaskan, wilayah Kabupaten Mukomuko terbentang sangat luas. Terdapat 148 desa dan tiga kelurahan. Dan pada Pemilu nanti, KPU Kabupaten Mukomuko akan menempatkan sebanyak 585 tempat pemungutan suara (TPS).

"Banyaknya TPS Pemilu, tentu nantinya harus kita awasi dengan ketat. Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jika nanti terdapat konflik pemilu, kita semuanya bisa menyelesaikan dengan baik. Itu sebabnya, FGD ini kita gelar. Dan sebagai pemateri, kami datangkan langsung dari Polres, Kodim, Kejari, dan juga Bawaslu," terang Deni.

Sementara itu, Kapolres Mukomuko, AKBP Nuswanto, SH, S.IK, MH melalui Wakapolres, Kompol Ahmad Musrin Muzni, SH, S.IK selalu narasumber. Tidak menampik ada potensi kerawanan pada masa pemilu. Kerawanan itu biasanya pada masa kampanye. Pada masa kampanye, biasanya berpotensi dengan negativ campaign. Yaitu kampanye de han cara membahas atau mengangkat isu menjelekkan lawan politik.

BACA JUGA:Versi Menko PMK, 23 Ribu Warga Mukomuko Miskin Ekstrim

Tidak hanya itu saja, di masa kampanye juga potensi dengan blac campaign atau kampanye dengan cara mengangkat isu lawan calon politik yang tidak relevan. Lalu money politic atau bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum.

"Termasuk juga potensi hoax, potensi hate speech, termasuk juga konflik antar pendukung. Dan ini semuanya harus dicegah dengan baik sejak dini. Dan saya sangat sependapat, sebelum pemilu digelar. Perlu persamaan persepsi untuk mencegah konflik pemilu tahun 2024 mendatang," pungkasnya. (rel)