Hidupkan PDAM, Dinas PU Usulkan Dana Inpres Rp7,7 Miliar

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mukomuko, Aprianayah, ST, MT--

MUKOMUKO RU - Pemerintah Kabupaten Mukomuko melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Telah mengusulkan anggaran sebesar Rp 7,7 miliar ke pemerintah pusat melalui skema Instruksi Presiden (Inpres) bidang infrastruktur tahun 2024. Usulan dana sebesar itu, untuk menghidupkan PDAM Tirta Selagan Mukomuko. 

 

Kepala Dinas PUPR Kabupaten Mukomuko, Apriansyah, ST, MT ketika dikonfirmasi Jumat (1/12) mengatakan. Usulan yang ia sampaikan itu mendapat respon baik dari pemerintah pusat.

 

"Alhamdulillah di tahun 2024 kita juga mendapatkan program Inpres Cipta Karya yaitu pengadaan jaringan distribusi dengan pemasangan sambungan rumah (SR)," katanya.

 

Hanya saja, usulan yang ia sampaikan  itu dibatasi oleh idol kemampuan debit air yang ditentukan di intake. Artinya berapa liter per detik kemampuan debit airnya, ini akan dihitung dengan jumlah kebutuhan orang. Dalam satu SR itu 60 liter per orang dikali rata-rata tiga orang dalam satu rumah. Sehingga nanti dapatlah angka beberapa debit air yang dibutuhkan untuk pemasangan SR ini.

 

"Nah sementara kemampuan kapasitas intake kita itu di 30 liter per detik. Artinya  kita dapat sekitar 1.000 lebih SR yang yang bisa kita pasangkan kembali dengan ditambah SR yang sudah terpasang dan aktif itu jadi sebanyak 2.700. Jadi total itulah yang nanti akan dihitung untuk membuat kemasan SR pada program inpress ini," ujarnya.

BACA JUGA:Pemkab Fasilitasi Penyelesaian Masalah Batas Tangkapan

Adapun tahapan sekarang, masih proses verifikasi kriteria yaitu kebutuham, kemudian data dari masyarakat yang dilengkapi dengan KTP, KK yang memang dinyatakan belum mendapatkan air bersih. Dan di review oleh Inspektorat. 

 

Misalnya, usulan 1.600 SR, nanti hasil review dari dekat ternyata cuman 1.000. Ya 1.000 inilah yang akan menjadi pegangan. Selain itu, pihaknya juga akan menyiapkan gambar dan akan diverifikasi lagi oleh tim dari Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) di minggu ke-2 Desember 2023 ini.

 

"Nah mudah-mudahan setelah semua lengkap, maka kita akan mendapat pagu anggaran. Berapa nanti pagu yang ditetapkan oleh Kementerian itu berdasarkan hasil verifikasi terakhir dari tim BPPW. Adapun pengajuan kita itu senilai Rp 7,7 miliar. Diantaranya membangun jaringan distribusi dari Simpang Yamaja menuju DesaAgung Jaya SP6 sepanjang 7 kilo," pungkasnya. (rel)

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan