Jaminan Kecelakaan Kerja, Anggaran Pilkada Ditambah Lagi

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Rabu , 25 Sep 2024 - 21:17

Jaminan Kecelakaan Kerja, Anggaran Pilkada Ditambah Lagi -Radar Utara/Benny Siswanto-

jaminan kecelakaan kerja, anggaran pilkada ditambah lagi                             radarutara.bacakoran.co - anggaran hibah pilkada senilai rp 39 miliar kepada kpu dan bawaslu bengkulu utara, nyatanya belum mengakomodir kebutuhan antisipatif panitia adhoc di lingkungan penyelenggara pemilihan dan pengawasan elektoral. 
sementara, secara aturan barisan panitia adhoc yang berkedudukan di kecamatan hingga desa dan kelurahan serta tempat pemungutan suara (tps), wajib mendapatkan perlindungan ketika terjadi kecelakaan kerja. 
kepala badan kesbangpol bengkulu utara, suryadi, sstp, m.si, dibincangi soal dukungan anggaran oleh daerah kepada barisan perpanjangan kpud dan bawaslu pada pilkada 2024, tak menampik soal ini. 
"benar, daerah mengalokasikan kembali kebutuhan anggaran untuk bpjs ketenagakerjaan para panitia adhoc baik di lingkungan kpud dan bawaslu," kata suryadi, dibincangi rabu, 25 september 2024, di kantornya. 
baca juga:lomba masak, dinas perikanan salurkan fish finder dan kartu jaminan kecelakaan ke nelayan
baca juga:1.639 nelayan dapat jaminan kecelakaan kerja dari bpjs ketenagakerjaan
menindaklanjuti instruksi pusat, atas anggaran yang pelaksanaannya akan ditindaklanjuti nota kerjasama dengan bpjs ketenagakerjaan tersebut, pemda bengkulu utara diketahui menambah alokasi anggaran ke badan kesbangpol via apbd perubahan. 
"total anggarannya rp 65 juta. dari data yang kami terima, panitia adhoc di lingkungan kpud sebanyak 5.999 orang. sedangkan badan adhoc di lingkungan bawaslu sebanyak 951 orang," jelasnya. 
lulusan sekolah tinggi pemerintahan dalam negeri (stpdn) ini menjelaskan landasan hukum dalam dukungan anggaran kali kedua setelah nota perjanjian hibah anggaran (nphd) pilkada yang sudah dilakukan daerah. 
dia menjelaskan, dasar hukumnya adalah surat mendagri nomor : 400.5.7/4295/sj, perihal : perlindungan jaminan sosial berupa jaminan kecelakaan kerja (jkk) bagi badan adhoc komisi pemilihan umum (kpu) dan badan pengawas pemilu (bawaslu). 
baca juga: rp880 juta untuk bayar asuransi jaminan kecelakaan kerja dan kematian
baca juga:lomba masak, dinas perikanan salurkan fish finder dan kartu jaminan kecelakaan ke nelayan
surat yang diteken mendagri tito karnavian tersebut bertanggal 3 september 2024. 
mencermati substansi surat tersebut, suryadi menerangkan hasil koordinasi yang dilakukan dengan mencermati nphd yang telah dilakukan, mendapati kesimpulan daerah harus kembali mengalokasikan dukungan anggaran. 
membaca surat tersebut, maka daerah langkah kerjanya melakukan pergeseran anggaran dengan melakukan revisi peraturan kepala daerah tentang penjabaran apbd tahun anggaran 2024. 
"saat ini tengah dilakukan konsolidasi teknis bersama dengan bpjs ketenagakerjaan," jelasnya perihal alokasi anggaran yang totalnya sebesar rp 65 juta tersebut. 
baca juga:1.639 nelayan dapat jaminan kecelakaan kerja dari bpjs ketenagakerjaan
baca juga: rp880 juta untuk bayar asuransi jaminan kecelakaan kerja dan kematian
arsip pada laporan ru pernah menulis, pemda bengkulu utara, mengalokasikan anggaran sebesar rp 39 miliar, kepada kpu dan bawaslu. kepastiannya, diteken pada injury time tenggat yang diberikan pusat, 10 november 2023. 
masing-masing satker penyelenggara pemilihan dialokasikan rp 28,8 miliar dan penyelenggara pengawasan sebesar rp 10,2 miliar.
dua bank bakal terlibat dalam penyaluran hibah anggaran kegiatan pilkada di kabupaten bengkulu utara (bu) tahun 2024 yang digelar 27 november mendatang itu.
adalah bank rakyat indonesia atau bri, rekanan yang digandeng oleh badan pengawas pemilu atau bawaslu dan bank syariah indonesia atau bsi yang digandeng oleh kpu.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 26 SEPTEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan