557 Warga Mukomuko Ikut Program KB

Reporter: Wahyudi |

Editor: Ependi |

Selasa , 23 Jul 2024 - 19:45

Kepala DP2KBP3A Mukomuko. Panji Surya SH-Radar Utara/ Wahyudi -

557 warga mukomuko ikut program kb                            mukomuko.radarutara.bacakoran.co - data yang dimiliki dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak kabupaten mukomuko.
hingga sekarang ini setidaknya ada sebanyak 557 orang warga telah mengikuti program keluarga berencana (kb). 
jumlah akseptor program kb di kabupaten mukomuko dengan metode kontrasepsi jangka panjang (mkjp) baru mencapai 70 persen dari target yang ditentukan sebanyak 817 warga.
"benar, realisasi kita baru sebanyak 70 persen terhitung sejak januari hingga juni 2024," kata kepala dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak kabupaten mukomuko, panji surya, sh.
baca juga:agrin jabat kasi pidsus kejari mukomuko, agung pindah ke pasaman barat
baca juga:penyampaian dokumen persyaratan penyaluran dak fisik diperpanjang hingga 31 juli 2024
untuk dikeyahuk, di tahun ini. pemerintah kabupaten mukomuko menargetkan 817 pasangan usia subur mengikuti program kb dengan metode kontrasepsi jangka panjang untuk pengendalian penduduk. 
dari jumlah target itu, diantaranya sebanyak 611 orang menggunakan kb implan (susuk), sebanyak 206 orang metode iud (spiral), 10 orang metode operasi wanita (mow), dan 2 orang dengan metode operasi pria ( mop).
"realisasi akseptor program kb mkjp di daerah ini sebanyak 557 dari target yang ditentukan sebanyak 817 pasangan usia subur ini diperoleh dari dua momen. diantaranya momen tni manunggal membangun desa (tmmd) dan hari kartini," ujarnya.
ditambahkan panji, dalam tahun ini masih ada dua momen lagi, yakni hari sejuta akseptor dan tni manunggal kb kesehatan (tmkk) untuk mencapai target kb mkjp tahun ini. 
baca juga:potensi pencemaran lingkungan di mukomuko tinggi
baca juga:rancang sawah tadah hujan menjadi sawah teknis
ia juga menyebutkan, untuk kb metode mow tidak bisa dilakukan karena dua dokter yang sudah dilatih tidak ada di kota mukomuko. 
diantaranya satu dokter terjerat kasus korupsi rsud dan satu lagi berada di kecamatan ipuh.
"kalau kita mendatangkan dokter dari kecamatan ipuh yang berjarak 100 kilometer dari ibukota kabupaten tentunya membutuhkan biaya. sedangkan dinas tidak ada biaya operasional untuk itu. dan solusi untuk akseptor kb mow ini dilaksanakan di bengkulu. kini tergantung akseptor bersedia atau tidak berangkat ke  bengkulu," pungkasnya. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 24 JULI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan