11 Desa Gelar Pilkades Usai Pilkada

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Kamis , 04 Jul 2024 - 20:09

Bupati, Ir H Mian saat mengukuhkan perpanjangan masa jabatan Kades di Bengkulu Utara.-Radar Utara/Wahyudi Ndut-

11 desa gelar pilkades usai pilkada                             radarutara.bacakoran.co - proses elektoral di sekup desa, bakal menjadi pekerjaan pemerintahan di daerah, usai pilkada. pasalnya, sebelum rampungnya kontestasi untuk memilih calon kepala daerah itu, pemerintah melarang desa menggelar kontestasi elektoralnya. 
sejalan dengan pasca diundangkannya undang-undang nomor 3 tahun 2024 tentang perubahan kedua undang-undang nomor 6 tahun 2014 tengang desa. 
diketahui, berdasarkan uu desa terbaru, jabatan kepala desa yang mulanya 6 tahun, kini menjadi lebih lama lagi yakni 8 tahun.
sedianya, pemda bengkulu utara, mengukuhkan kembali jabatan 188 kades. namun tindaklanjut atas revisi uu desa yang salah satu klausanya adalah menambah masa jabatan kepala desa dan badan permusyawaratan desa atau bpd, daerah ini mestinya mengukuhkan kembali 188 kades. 
baca juga:puluhan aparatur sipil di daerah rawan dipecat
baca juga:juni-juli, puluhan orang digigit anjing 
hanya saja, tidak dapat dilakukan seluruhnya, lantaran 1 orang kades yakni aswari selaku kades serangai kecamatan batiknau, meninggal dunia. 
kepala dinas pmd bu, rahmat hidayat,sstp, mm, saat dikonfirmasi membenarkan soal pengukuhan perpanjangan masa jabatan tersebut. 
dia menerangkan, bupati ir h mian, meminta agar proses tindaklanjut sebagaimana turut ditegasi oleh mendagri dalam suratnya nomor : 100.3.5.5/2625/sj tertanggal 5 juni 2024, yang secara umum menjelaskan perihal penegasan ketentuan perubahan pasal peralihan terkait kepala desa dan badan permusyawaratan desa dalam uu desa, segera dilakukan.
"dari total 187 desa yang dilakukan pengukuhan kembali, menyikapi perubahan masa jabatan kades dari 6 tahun menjadi 8 tahun, turut mempengaruhi peta rencana pelaksanaan pilkades serentak gelombang ii tahun 2025," ujar rahmat hidayat, kemarin. 
baca juga:pencairan banpol tunggu nota dinas kepala daerah 
baca juga:kok ngeri ya?, 300 ribu orang indonesia kena stroke, 250 ribu serangan jantung
sebelumnya, lanjut dia, desain rencana pilkades serentak gelombang ii tahun 2025 di daerah ini, akan digelar pada 32 desa di daerah. 
namun setelah dilakukan penyelarasan kebijakan baru berdasarkan uu desa terbaru, gelombang pilkades berikutnya adalah bagi mereka yang dilantik pada bulan oktober 2019. 
"ada 11 desa yang akan menggelar pilkades, karena masa jabatan kadesnya berakhir pada tahun tersebut yakni di bulan-bulan oktober," terangnya. 
data dibaca ru, kesebelas titik pilkades itu, menyebar mulai dari wilayah kecamatan kota arga makmur yakni desa lubuk sahung yang kini dijabat oleh kadi ismanto.  
baca juga:dewan pastikan tidak ada lagi penyertaan modal ke bpr mukomuko
baca juga:cegah demam berdarah jangan andalkan fogging
kecamatan giri mulya yakni desa suka mulya yang kini masih dijabat nirmi; kecamatan lais desa dusun raja yang kini masih dijabat suroyo; kecamatan batiknau, desa durian amparan yang kini masih dijabat ade indra gunawan;
kecamatan ketahun, desa urai yang kini masih dijabat nodi haryanda; kecamatan napal putih, desa gembung raya yang kini masih dijabat oleh suparno;
kecamatan air besi, talang renah yang kini masih dijabat oleh sarmannadi, selanjutnya desa sungai pura yang kini masih dijabat yusmandi; kecamatan air napal, desa pasar bembah yang kini masih dijabat medi safroni serta desa lubuk tanjung yang kini dijabat rudi agustri;
kecamatan air padang, desa teluk ajang yang kini masih dijabat lihusdin dan  kecamatan marga sakti sebelat, desa karya jaya yang kini masih dijabat waskito. 
baca juga:dinas kominfo mukomuko data desa blank spot internet
baca juga:ternyata! korban meninggal di siring, imam masjid yang pulang melayat. ini dugaan penyebabnya...
"kesebelas kades tersebut, dilantik sejak 23 oktober 2019," terangnya. 
menuju pelaksanaan tahapan pilkades yang sudah akan dimulai pada tahun depan, rahmat juga menerangkan pihaknya mulai mencermati regulasi-regulasi yang akan menjadi parameter gerak pemerintahan baik teknis hingga administratif serta melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa. 
"karena tahapan pilkades, waktunya kan sudah diatur mulai dari kapan bpd bersurat, menyikapi akhir masa jabatan kades hingga tindaklanjut teknis lainnya. ini menjadi bagian pengawasan kita sesuai kewenangan," ungkapnya. 
konseling yang dilakukan daerah ini, lanjut dia, menjadi sangat penting untuk memastikan penyelenggaraan roda pemerintahan di desa yang berjalan dengan kondusif dan berkepastian hukum. 
baca juga:heboh.! ditemukan mayat dalam parit di desa setiabudi sp4
baca juga:bayi yang dikandung odha, bisa tidak terpapar hiv/aids, syaratnya begini 
"desa memiliki salah satu fungsi strategis yakni pembangunan dari pinggiran, sesuai dengan amanah undang-undang desa," pungkasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 5 JULI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan