Pusat Pemerintahan Perlu Akses Lingkar Kota Mumpuni

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Rabu , 03 Jul 2024 - 21:00

Pengamat Kebijakan Publik, Salamun Haris,-UNRAS-

pusat pemerintahan perlu akses lingkar kota mumpuni                            radarutara.bacakoran.co - akses lingkar kota atau ring road di pusat ibu kota pemerintahan di bengkulu utara, perlu menjadi konsep calon kepala daerah yang bakal berkontestasi tahun ini. 
lingkar kota ini sedapat mungkin diimplementasikan pada ruas jalan yang lebih mumpuni mulai dari simpang kerkap, lubuk durian, hulu palik, arma jaya, kota arga makmur, menuju simpang lais. 
pengamat kebijakan publik, salamun haris, menyampaikan persoalan koneksitas alternatif, menjadi permasalahan yang dipandang perlu mendapatkan solusi. 
keberadaan lingkar kota yang mumpuni, kata dia, akan menjadi triger ekonomi di daerah. selain, menjadi jalur alternatif ketika terjadi kemacetan di ruas utama. 
baca juga:dewan dorong adanya regulasi khusus soal pegawai di pulau terdepan indonesia
baca juga:kejari mukomuko musnahkan barang bukti perkara kejahatan
sebut saja, seperti yang belum lama ini terjadi di kawasan desa padang sepan kecamatan tanjung agung palik. sebuah truk tambang, melintang di tengah jalan dan menutup seluruh akses, lantaran tidak kuat menanjak yang disinyalir lantaran armada towing yang juga diduga sudah renta. 
"maka perlu akses alternatif. nah alternatif ini, semestinya menjadi solusi yang harus dijawab otoritas," ungkapnya, menganalisa, beberapa kasus yang terjadi. 
secara teknis dan politis, salamun sadar betul, pembangunan aksesibiltas, acap dihadapkan dengan kepentingan hingga ego sentris lantaran nuansa politis. 
dia berharap, dengan kian dewasanya sistem demokrasi di indonesia, maka diharapkan mendewasalah pula motor-motor utama pembangunan di daerah yang notabene dipiloti oleh pejabat politik. 
baca juga:waspada.! nama kasi pidsus kejari mukomuko agung malik kembali dicatut
baca juga:kendalikan inflasi, pemkab mukomuko jalin kerjasama dengan sumbar
"keberadaan akses alternatif yang mumpuni, justru menjadi justifikasi dan mencerminkan kemampuan konsolidasi yang baik telah terjadi di sebuah wilayah," ungkapnya. 
sementara, lanjut dia, ruas lingkar kota yang disorotnya, lantaran sudah cukup banyak lubang-lubang menganga, lantaran terus digilas moda-moda dengan tonase tinggi, seperti di wilayah kelurahan kemumu yang kini tengah diperbaiki, ketika terjadi kemacetan di ruas utama, sangatlah diperlukan. 
perlu diketahui juga, jalur perlintasan ini pun mengait pada 2 wilayah administratif baik bengkulu utara dan juga lebong. 
"dengan beragam konflik kepentingan yang terjadi di elit-elit daerah, saya kira pemerintah pusat juga mesti menyoroti soal ini. khususnya, intervensi di sektor-sektor prinsip. salah satunya jalan. karena bernegara mesti dibarengi dengan pakem-pakem aturan yang wajib dirujuk unsur pemerintahan," ungkapnya. 
baca juga:kawasan kumuh menjadi permasalahan kompleks di mukomuko
baca juga:30 rumah milik warga di selagan raya bakal dibedah
jelang kontestasi pilkada yang menuju waktu pendaftaran, 27 agustus, dosen pengampu mata kuliah kebijakan publik sekaligus dekan fakultas ilmu sosial dan ekonomi (fise) universitas ratu samban ini, mengharapkan kandidat-kandidat memiliki konsep visi dan misi yang benar-benar merepresentasikan hasil mitigasi persoalan. 
"ini sangat penting, karena akan menjadi payung hukum dalam merancang rencana pembangunan daerah yang akan dijalankan sebagai rencana kerja di tingkat opd," wejang mantan wakil bupati bengkulu utara ini. 
sebelumnya, dia juga menyampaikan pandangan, pentingnya penyelenggara pemilu sudah mendesain kisi-kisi atau garis-garis besar bagi calon kepala daerah dalam merancang visi dan misinya. 
salamun menilai, regulasi yang belum pernah dilakukan ini, akan menjadi hal baru dalam penyelenggaraan kontestasi khas di negara demokratis yang dijalankan dengan prinsip presidensial yang bersifat parlementer. 
baca juga:sering dianggap tak berguna, ternyata daun ubi jalar menyimpan banyak manfaat kesehatan terutama pada ibu hami
baca juga:sering dianggap tak berguna,ternyata biji pepaya menyimpan banyak manfaat 
dalam fakta besar dan beragamnya indonesia, diperlukan sebuah direktif dalam kacamata makro untuk mendesain tata kelola wilayah oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah bahkan hingga pemerintah desa, yang mengacu sebuah rel-rel atau pakem yang didesain secara umum disesuaikan karakteristik wilayah.
"maka karya pembangunan oleh setiap pemerintahan, akan tetap berwarna, akan tetap visioner namun sesuai dengan proyeksi utama pembangunan negara yang ingin dicapai," serunya. 
"silakan elit pusat hingga daerah bahkan desa, berimprovisasi dalam membangun wilayah administratifnya. namun merujuk pada visi utama negara. karena negara tidak boleh kalah dengan pemerintah," tukasnya. 
divisi teknis kpu bengkulu utara, ganti budiarto, saat dikonfirmasi laju tahapan terkini menjelaskan, saat ini selain pihaknya melakukan coklit untuk merancang dpt pilkada. 
baca juga:punya riwayat penyakit asam urat ! tidak perlu takut, ini 10 jenis minuman penurun asam urat alami
baca juga:9 rekomendasi smart tv terbaik dengan harga murah dan berkualitas, menonton jadi makin seru..
turut dilakukan pula verifikasi faktual atas dukungan bakal calon independen gubernur dan wakil gubernur bengkulu, sesuai dengan lokus yang diberikan oleh kpu provinsi bengkulu. 
"ini sebagai rangkaian persiapan menuju tahapan pencalonan kepala dan wakil kepala daerah yang akan dibuka mulai 27 agustus nanti," pungkasnya. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 4 JULI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan