204 Desa Bengkulu Utara Belum Cairkan DD Tahap 2
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Bengkulu Utara (BU), Rahmat Hidayat, SSTP, MM-Radar Utara/Benny Siswanto-
Untuk diketahui, total DD yang dialokasikan pemerintah kepada desa-desa di Kabupaten Bengkulu Utara 2024 ini, angkanya sebesar Rp 174.556.051.000,-
Masrup menjelaskan, persentase realisasi keuangan desa di sektor dana desa di angka 51,14 persen. Praktis, menyisakan anggaran yang masih nangkring di rekening kas umum negara atau RKUN sebesar Rp 85.285.122.400.
BACA JUGA:Listrik di Mukomuko Sering Padam, Tanaman Tumbuh Jadi Biang Kerok
BACA JUGA:Innalillahi, 1 Jamaah Haji asal Mukomuko Dikabarkan Meninggal Dunia di Mekah
Masrup menjelaskan, layaknya Dana Alokasi Umum atau DAU. Earmark, merupakan alokasi yang peruntukannya sudah ditegaskan oleh pemerintah pusat.
Sedangkan non earmark, merupakan transfer anggaran yang penggunaannya belum ditentukan, sehingga dapat diselaraskan dengan program sesuai kewenangan wilayah otonom jujugan anggaran.
Saat mencermati paparan angka realisasi, di sektor ADD, daerah ini juga memiliki torehan nyaris total untuk Triwulan 1, Januari hingga Maret 2024.
Saat itu, ADD yang tahun 2024 ini diploting sebsesar Rp 79,8 miliar, dalam realisasi hampir Rp 20 miliar, tepatnya Rp 19,9 miliar. Penyalurannya dilakukan kepada 209 desa yang berarti.
BACA JUGA:Mengingat Kembali Peribahasa Sebagai Bagian Kekayaan Budaya Bangsa
Mencermati realisasi penyaluran ADD triwulan pertama 2024, kata dia, saat ini masih menyisakan anggaran sebesar Rp 519,2 juta.
Disampaikannya pula, penyaluran baik DD dan ADD tahun ini, tidak lepas dari tata cara verifikasi sampai dengan terbitnya rekomendasi dari daerah ke pusat via KPPN Bengkulu, selaku perpanjangan tangan Kementerian Keuangan di daerah.
Rekomendasi DD, misalnya, masih akan dilakukan verifikasi ulang oleh KPPN, sebelum kemudian menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana atau SP2D yang menjadi bekal desa mencairkan salah satu siltapnya.
"Bantuan keuangan ke desa oleh Pemda BU tahun ini sebesar Rp 1,675 miliar," bebernya lagi.
Sedangkan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi atau DBHPR yang menjadi hak 215 desa, tahun ini angkanya mencapai Rp 2,462 miliar. (*)