Sekretariat PPS, KPU : Kesepakatan PPS bersama Kades/Lurah

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Minggu , 02 Jun 2024 - 18:55

Ketua KPU Bengkulu Utara, Santoso-Radar Utara/ Benny Siswanto-

sekretariat pps, kpu : kesepakatan pps bersama kades/lurah                            radarutara.bacakoran.co - simpul kepentingan kini tengah terjadi antara panitia pemungutan suara atau pps terpilih dengan kades atau lurah tempatnya bertugas. 
pasalnya, perpanjangan kpu daerah di tingkat desa atau kelurahan yang memiliki masa kerja 8 bulan ini, tengah mempersiapkan nama-nama calon sekretariat pps. 
itu artinya, kebutuhan sumber daya manusia (sdm) untuk mendukung kerja kesekretariatan pps di pilkada 2024, jumlahnya sama dengan pps yakni 660 orang yang menyebar pada 215 desa dan 5 kelurahan. 
terdapat 3 orang sekretariat pps dengan posisi sebagai seorang sekretaris dan 2 orang staf sekretariat. 
baca juga:453 anggota pps pilkada mukomuko dilantik
baca juga:pelantikan pps pilkada 2024, 9 desa tanpa pengganti. harus gunakan mekanisme khusus saat paw
ketua kpu bengkulu utara, santoso, membenarkan kalau saat ini tengah dalam proses penyusunan sekretariat pps. 
"prosesnya sudah berjalan. karena sekretariat ini, nantinya akan mendukung pelaksanaan tugas-tugas dari pps," kata santoso, minggu, 2 juni 2024. 
pantauan ru di lapangan, saat ini sinyalemen tensi kepentingan di elit desa atau kelurahan, tengah terjadi dalam ramu-ramu calon sekretariat ini. 
apalagi, kedua subyek yakni kades/lurah serta pps, memilik kewenangan yang saling berhubungan. 
baca juga:kpu bengkulu utara tetapkan calon pps pilkada 2024
baca juga:pengumuman : ini hasil tes tertulis pps pilkada 2024, totalnya 1.183 orang 
terpisah, divisi sosialisasi pendidikan pemilih partisipasi masyarakat dan sdm, dr dedi mulyadi, menyampaikan proses pembentukannya saat ini dilakukan seperti saat tahapan pemilu 2024 lalu. 
penegasan dedi pun, menegasi bahwa penyusunan sekretariat, tidak menggunakan skema evaluasi. tapi pembentukan ulang. 
"ya kesepakatan antara pps dan kades/lurah. diusulkan kembali calon sekretariatnya," jelas dedi. 
pembentukan sekretariat pps ini, diterang dalam keputusan kpu nomor 476 tahun 2022 tentang pedoman teknis pembentukan badan adhoc penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan walikota dan wakil walikota. 
baca juga:ada peserta seleksi pps otomatis lulus, kpu tak membantah, begini alasannya
baca juga: sabtu ini deadline perpanjangan pendaftaran pps pilkada 2024
diterangkan, ketentuan pembentukan sekretariat pps yakni a. sekretariat pps dipimpin oleh seorang sekretaris pps dan dibantu 2 (dua) orang staf sekretariat pps yang berasal dari aparatur sipil negara dan/atau non-aparatur sipil negara yang bekerja di lingkungan kantor kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain;  
b. sekretariat pps merupakan bantuan dan fasilitas dari pemerintah kelurahan/desa;  c. pembentukan sekretariat pps dilakukan setelah pengangkatan pps terhitung sejak pengambilan sumpah/janji sampai dengan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pengambilan sumpah/janji. 
mekanisme pembentukan sekretariat pps diantaranya :  a. pps melalui ppk mengusulkan paling banyak 3 (tiga) nama calon sekretaris pps dan paling banyak 4 (empat) nama calon staf sekretariat pps kepada kpu kabupaten/kota; 
b. kpu kabupaten/kota menyampaikan usulan nama calon sekretaris dan staf sekretariat pps kepada lurah/kepala desa atau yang disebut dengan nama lain; 
baca juga:ini daftar 88 desa dengan antusiasme pendaftar pps rendah, gajinya padahal rp 1,5 juta 
baca juga:berminat jadi pps pilkada 2024? pendaftarannya resmi dibuka, ini lengkap persyaratannya
c. lurah/kepala desa atau yang disebut dengan nama lain menetapkan 1 (satu) sekretaris pps dan 2 (dua) staf sekretariat pps atas dasar usulan dan rekomendasi dari pps melalui kpu kabupaten/kota yang ditetapkan dengan keputusan lurah/kepala desa atau yang disebut dengan nama lain;
d. kpu kabupaten/kota menetapkan sekretaris dan staf sekretariat pps berdasarkan keputusan lurah/kepala desa atau yang disebut dengan nama lain sebagai dasar penugasan 
sebagai sekretaris dan staf sekretariat pps dengan menggunakan format keputusan kpu kabupaten/kota sebagaimana yang tercantum pada lampiran ii; 
e. penetapan sekretaris dan staf sekretariat pps dilakukan oleh kpu kabupaten/kota disertai dengan penandatanganan pakta integritas. 
lantas, bagaimana dengan skema evaluasi? skema ini diterangkan dalam keputusan kpu nomor 475 tahun 2024 tentang perubahan keempat atas pkpu nomor 476 tahun 2022 tentang pedoman teknis pembentukan badan ad hoc penyelenggara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan walikota dan wakil walikota.
baca juga:masa kerja kpps dilanjut? begini alur evaluasi kpss versi aturan kpu
baca juga:sah, tes ppk dan pps lewat seleksi terbuka, pelantikan 16 mei 2024 
prosesnya sebagai beritkut : a. sekretariat pps wajib melaporkan pelaksanaan tahapan pemutakhiran data pemilih secara berkala kepada pps pada akhir masa jabatan sekretariat pps untuk dilakukan penilaian kinerja;  
b. penilaian kinerja dilakukan dengan mempertimbangkan aspek: 1) pelaksanaan tahapan pemilu atau pemilihan;  2) penegakan kode etik, kode perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas penyelenggara pemilu; dan 3) hasil laporan berkala.  
"perekrutannya seperti awal. saat ini sudah ada beberapa yang telah menyampaikan, masih ada juga yang belum. tapi hal ini (pembentukan sekretariat pps) sudah kita sampaikan sejak pelantikan pps," terangnya. 
karena tahapan selanjutnya yang tinggal menunggu petunjuk teknis dari kpu, adalah pelaksanaan pemutahiran data pemilih atau pantarlih. 
baca juga:453 anggota pps pilkada mukomuko dilantik
baca juga:pelantikan pps pilkada 2024, 9 desa tanpa pengganti. harus gunakan mekanisme khusus saat paw
"nah penyiapan sekratariat ppk hingga pps, ini salah satunya adalah untuk pelaksanaan tahapan pantarlih," pungkasnya. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 3 JUNI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan