Angka Kekerasan Perempuan dan Anak Masih Tinggi, DPRD Minta Pemerintah Mengimplementasikan Perda No 4

Reporter: Wahyudi Ndut |

Editor: Ependi |

Jumat , 24 May 2024 - 19:59

Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Utara, Agus Riyadi, S.Si, M.Si-Radar Utara/Wahyudi Ndut-

angka kekerasan perempuan dan anak masih tinggi, dprd minta pemerintah mengimplementasikan perda no 4                             radarutara.bacakoran.co - tingginya kasus kekerasan perempuan dan anak di kabupaten bengkulu utara sejak 3 tahun terakhir ini.
disikapi oleh dprd kabupaten bengkulu utara dengan mendorong dan meminta agar pemerintah bisa fokus untuk mengimplementasikan perda no 4 tahun 2015.
perda ini mengatur tentang perlindungan, pencegahan dan penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
namun efektifitasnya masih belum berjalan dengan maksimal sehingga kasus perempuan dan anak sering terjadi di setiap tahun.
baca juga:jika kelurahan jadi desa, asetnya kemana? ini penjelasanya versi uu desa 
baca juga:arie s adinata dan andaru pranata, duet atau head to head 
untuk itu, dalam lkpj bupati 2023, dprd bengkulu utara memberikan catatan dan merekomendasikan agar bupati bengkulu utara.
dapat menekankan kepada dinas atau opd terkait dan mitra kerja, agar mengimplementasikan perda yang telah disahkan tersebut.
--
anggota dprd kabupaten bengkulu utara, agus riyadi, s.si, m.si mengatakan bahwa urusan wajib pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ini.
memang menjadi persoalan yang serius sehingga harus dilakukan langkah konkret dalam penanganannya.
baca juga:ultah kesatuan perempuan partai golkar bengkulu utara, mengusung semangat pemberdayaan partisipatif & gender
baca juga:jangan asal cukur! ini cara tepat mencukur bulu kemaluan, supaya tidak mengakibatkan gatal
ini mengingat, kabupaten benkulu utara hingga sangat ini, masih tinggi dengan kasus kekerasan perempuan dan anak.
baik kekerasan seks ataupun kekerasan dalam rumah tangga yang rata-rata terjadi pada keluarga dengan ekonomi menengah ke bawah atau ekonomi lemah.
"mengacu pada undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang tindak pidana kekerasan seks, tentunya ini menjadi urgen oleh skpd dalam melakukan penanganannya," jelas agus riyadi. 
politisi gerindra dapil 2 ini, juga menyampaikan, sesuai dengan catatan dan rekomendasi drpd dalam lkpj bupati tahun 2023.
pihaknya mendorong bupati agar menekankan kepala skpd yang bersangkutan. 
baca juga:ultah kesatuan perempuan partai golkar bengkulu utara, mengusung semangat pemberdayaan partisipatif & gender
baca juga:jangan asal cukur! ini cara tepat mencukur bulu kemaluan, supaya tidak mengakibatkan gatal
untuk melakukan sosialisasi secara intens kepada anak dan perempuan. 
kemudian senantiasa melakukan upaya preventif untuk mencegah terjadinya kekerasan pada perempuan dan anak 
selain itu, lanjut agus, pihaknya juga memandang perlu untuk melakukan komunikasi dan koordinasi secara intens.
dengan lembaga penguatan lainnya seperti lembaga keagamaan, lembaga adat atau tim penggerak wanita dan lain lainnya.
"dan pemerintah juga harus menyiapkan anggaran untuk pendampingan psikologis serta pendampingan kasus ini," kata agus.
baca juga:pemberdayaan perempuan dan kenakalan remaja dari segi hukum dan agama
baca juga:untuk anak sma, cuma modal hp maka 15 pekerjaan ini sangat mudah dapat duit
tentunya, untuk memaksimalkan kinerja ini semua serta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap efek aktifitas anak dan perempuan bukanlah hal yang mudah.
untuk itu, pemerintah juga harus menyiapkan anggaran operasional yang mencukupi serta menyediakan fasilitas infrastruktur terkait masalah ini," demikian disampaikan agus riyadi. (adv)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 25 Mei 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan