Menteri Investasi: Pelibatan Masyarakat Penting Dilakukan dalam Proyek Investasi di Daerah

Reporter: Debi Susanto |

Editor: Ependi |

Jumat , 17 May 2024 - 21:36

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia saat Rapat Koordinasi Percepatan Swasembada Gula dan Bioetanol di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan yang diadakan di Kantor Kementerian Investasi/BKPM-Humas Kementerian Investasi/BKPM-

menteri investasi: pelibatan masyarakat penting dilakukan dalam proyek investasi di daerah                            radarutara.bacakoran.co - menteri investasi/kepala badan koordinasi penanaman modal (bkpm) bahlil lahadalia kembali menegaskan pentingnya pelibatan masyarakat lokal dalam proyek investasi di daerah, khususnya dalam industri gula dan bioetanol. 
hal itu disampaikan bahlil pada rapat koordinasi percepatan swasembada gula dan bioetanol di kabupaten merauke, provinsi papua selatan yang diadakan di kantor kementerian investasi/bkpm.
sebelumnya, presiden joko widodo (jokowi) telah menandatangani keputusan presiden (keppres) republik indonesia nomor 15 tahun 2024 tentang satuan tugas (satgas) percepatan swasembada gula dan bioetanol di kabupaten merauke, provinsi papua selatan. 
pembentukan satgas tersebut bertujuan untuk melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan investasi perkebunan terintegrasi dengan industri gula, bioetanol, dan pembangkit listrik biomassa di kabupaten merauke, provinsi papua selatan.
baca juga:pemerintah perluas kewenangan penetapan kehalalan produk
baca juga:percepat transisi, indonesia dorong perluasan akses energi bersih
dalam menindaklanjuti keppres tersebut, pemerintah akan mengembangkan perkebunan tebu terintegrasi dengan industri gula dan bioetanol seluas dua juta hektar di kabupaten merauke yang terbagi dalam 4 klaster dan melibatkan investor dari badan usaha milik negara (bumn) dan swasta.
dalam merealisasikan investasi tersebut, bahlil yang juga merupakan ketua satgas mengungkapkan telah menyampaikan kepada investor untuk tidak hanya memperhatikan hak-hak masyarakat setempat, namun juga melibatkan mereka untuk berkolaborasi dalam menjalankan kegiatan usahanya.
“saya katakan bahwa boleh kita masuk investasi di sana, tapi kita harus pastikan hak-hak daerah. hak-hak daerah kita perhatikan, pelepasan tanah adat kita perhatikan. dan harus ada orang daerah yang ikut dalam usaha tersebut,” kata bahlil dalam siaran pers yang diterima infopublik.
kepala bkpm itu juga menjelaskan skema kemitraan inti plasma yang nantinya akan diterapkan dalam pengembangan perkebunan tebu terintegrasi di kabupaten merauke.
baca juga: pemerintah terus dorong keberlanjutan prakerja
baca juga:industri indonesia melaju di tengah konflik global
dalam skema tersebut, investor memiliki tugas untuk membantu plasma atau masyarakat setempat dalam mengembangkan perkebunan yang dikelola oleh masyarakat. 
dukungan tersebut dapat berupa pembiayaan, bantuan teknologi, dan berbagai pembinaan lainnya, agar plasma mendapatkan hasil panen yang akan diolah oleh investor.
hal ini harus dilakukan agar industri dan masyarakat setempat dapat maju bersama-sama.
keberhasilan skema inti plasma tersebut akan memberikan manfaat bagi berbagai pihak.
baca juga:hut ke-44 dekranas siap majukan warisan bangsa indonesia
baca juga:tingkatkan kompetensi, ppsdm migas gelar pelatihan gratis
“supaya tidak ada terjadi intinya maju, tapi plasmanya mati. biasanya kita punya sawit kan seperti itu. inti hidup, plasma mati. kepentingan nasional terwujud, ketahanan pangan. investasinya berkembang, dapat untung. tapi masyarakat lokal dan daerah juga mendapatkan bagian. tidak boleh diabaikan. ini satu kesatuan,” ujar bahlil. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 18 Mei 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan