Masuk Medio Triwulan Kedua, Tunjangan Sertifikasi Guru Belasan Miliar di Daerah Ini, Belum Cair

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Bengkulu Utara, Masrup, S.St.Pi, M.Si-Radar Utara/ Benny Siswanto-

RADARUTARA.BACAKORAN.CO - Tunjangan sertifikasi ribuan guru, untuk triwulan pertama tahun 2024 yang belum dibayarkan, masih terganjal anggaran. 

Anggaran yang mengait pada hampir 1.500 guru di Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu ini, sebelumnya lambat diproses yang diklaim daerah lantaran Surat Keputusan Tunjangan Profesi atau SKPT yang belum terbit. 

Belakangan, surat keputusan yang diterbitkan pemerintah yang lazimnya diterbitkan 2 kali dalam setahun itu, sudah rilis sehingga instansi teknis di daerah dapat memproses usulan pencairannya, dalam mekanisme akuntansi pemerintah. 

Namun hingga memasuki medio triwulan kedua tahun 2024 ini, anggaran tunjangan triwulan pertama yang totalnya mencapai Rp 14 miliar lebih itu, belum juga dibayarkan pemerintah. 

BACA JUGA:Pemda Ini Bakal Lelang Jabatan Eselon Utama, Tunjangan Tertingginya Nyaris Tembus 30 Juta Perbulan

BACA JUGA:Ini Progres Baru, Soal Anggaran Sertifikasi Guru di Daerah Bengkulu Utara

Sebelumnya, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Bengkulu Utara, Masrup, S.St.Pi, M.Si, saat dikonfirmasi RU menyampaikan proses yang telah berjalan di daerah, terkait pembayaran tunjangan sertifikasi ini sudah dilakukan. Sudah pula rampung. 

Proses yang sudah berjalan itu, kata Masrup, begitu kerja teknis yang telah rampung oleh Dinas Pendidikan, berlanjut dengan proses rekonsiliasi. 

Rekonsiliasi ini, terus dia lagi, yakni data antara pihak kementerian (Kemendikbud dan Kemenkeu) dilakukan padupadan bersama dengan data dari pemerintah daerah.

"Alhamdulillah proses ini tuntas," ungkapnya, dua pekan lalu. 

BACA JUGA:Sertifikasi Guru Bengkulu Utara, Rp18 M/Triwulan

BACA JUGA:Lulusan SMK Banyak Nganggur, Tamparan Keras Dirjen Vokasi? Begini Sejarah Lahirnya Direktorat yang Mengurusi

Itu artinya, administrasi yang tengah ditunggu pemerintah daerah adalah terbitnya rekomendasi dari pihak Kemendikbud-Ristek ke Kementerian Keuangan atau Kemenkeu.

Dalam wawancara pekan lalu itu, Masrup juga menyampaikan, pihaknya masih menunggu proses penyaluran dana dari Direktorat Jenderal Perimbangan (DJPK) Kemenkeu ke Rekening Kas Umum Daerah atau RKUD.

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan