Dugaan Pemalsuan Dokumen, Peserta Lulus Tes PPPK Bawaslu Dibatalkan, Ini Data dan Penggantinya

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Jumat , 26 Apr 2024 - 11:08

Ilustrasi: PPPK-umsu.ac.id-

"Paling lambat, Jumat, 3 Mei 2024 Pukul 23.59 WIB," tegas di penghujung pengumuman, tertanggal 24 April 2024 yang diteken Sekjen KPU, Ichsan Faudy.

Perihal seleksi ASN 2024 di lingkungan Bawaslu, dalam warta sebelumnya, radarutara.bacakoran.co melansir soal ijin prinsip kebutuhan sekretariat Bawaslu yang disetujui Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemen PANRB.

Diketahui, sejak Kamis, 18 April hingga Jumat, 19 April 2024, Kemen PANRB mengonfirmasi perihal ijin prinsip usulan formasi dari beberapa lembaga.

Salah satunya untuk kebutuhan di lingkungan Bawaslu. Pemerintah memberikan alokasi sebanyak 18.017 formasi kepada lembaga wasit elektoral tersebut.

Ijin prinsip berupa alokasi itu, disampaikan langsung Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas kepada Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja di Kantor Bawaslu.

Kisi-kisi tentang siapa-siapa saja bakal memiliki kans besar menjadi ASN di lingkungan sekretariat Bawaslu juga sudah mulai terpetakan.

Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, berujar alokasi formasi yang sudah disetujui pemerintah itu, bakal mengutamakan SDM di lingkungan Bawaslu yang telah mengabdi.

Untuk diketahui, selain ASN. Jauh sebelum pemberlakuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK.

Lingkungan sekretariat jenderal yang menaungi seluruh kegiatan kesekretariatan se Indonesia, termasuk SDM, diselenggarakan dengan melibatkan pegawai non ASN.

Statusnya saat itu adalah Pegawai Pemerintan Non Pegawai Negeri atau PPNPN. Mereka merupakan petugas kesekretariatan sampai dengan sekuriti.

dugaan pemalsuan dokumen, peserta lulus tes pppk bawaslu dibatalkan, ini data dan penggantinya                            radarutara.bacakoran.co - pembatalan kelulusan peserta lulus tes pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau pppk dilakukan oleh badan pengawas pemilu atau bawaslu. 
membaca pengumuman nomor 4/kp.01/sj/04/2024, lembaga pengawas pemilihan yang bakal membuka formasi tes asn tahun 2024 ini, pembatalan yang berlanjut penggantian peserta lulus itu, salah satunya lantaran peserta yang meninggal dunia. 
tak hanya itu saja, indikasi pemalsuan dokumen persyaratan turut terungkap atas hasil penetapan kelulusan yang sudah dilakukan sebelumnya. 
bawaslu yang kemudian menegasi, peserta yang mulanya lulus itu akhirnya dibatalkan. 
baca juga:harimau sumatera, kucing besar yang terancam punah
baca juga:telegram blast soal bantuan pkh ini sesat, jangan diikuti!
lantas setelah dilakukan pelacakan, ditemukan fakta peserta lulus tersebut bukan merupakan tenaga non asn bawaslu. 
sementara, saat pendaftaran yang bersangkutan melamar untuk kebutuhan formasi khusus. 
lengkap pengumuman, klik link ini (isi dengan form pengumuman)
bawaslu juga menyampaikan, bagi peserta yang namanya tercantum sebagai pengganti untuk segera melakukan pemberkasan secara daring melalui akun sscasn. 
baca juga:pelanggan listrik sokong utama pad yang ditarget 27 miliar, segini realiasasinya
baca juga:pendaftaran ppk pilkada, tiga kecamatan ini tingkat persaingannya rendah 
dokumen yang mesti diunggah peserta tersebut, sebagaimana dalam pengumuman pengumuman sekretaris jenderal nomor 20/kp.01/sj/12/2023 tanggal 11 desember 2023. 
pengumuman itu, tentang hasil akhir seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja jabatan fungsional badan pengawas pemilihan umum tahun anggaran 2023. 
"paling lambat, jumat, 3 mei 2024 pukul 23.59 wib," tegas di penghujung pengumuman, tertanggal 24 april 2024 yang diteken sekjen kpu, ichsan faudy. 
perihal seleksi asn 2024 di lingkungan bawaslu, dalam warta sebelumnya, radarutara.bacakoran.co melansir soal ijin prinsip kebutuhan sekretariat bawaslu yang disetujui kementerian pemberdayaan aparatur negara dan reformasi birokrasi atau kemen panrb. 
baca juga:kelurahan menjadi desa, tahapan ini yang melibatkan dprd
baca juga: bupati mian terima penghargaan sdi, apa itu sdi?
diketahui, sejak kamis, 18 april hingga jumat, 19 april 2024, kemen panrb mengonfirmasi perihal ijin prinsip usulan formasi dari beberapa lembaga. 
salah satunya untuk kebutuhan di lingkungan bawaslu. pemerintah memberikan alokasi sebanyak 18.017 formasi kepada lembaga wasit elektoral tersebut. 
ijin prinsip berupa alokasi itu, disampaikan langsung menteri panrb, abdullah azwar anas kepada ketua bawaslu, rahmat bagja di kantor bawaslu. 
kisi-kisi tentang siapa-siapa saja bakal memiliki kans besar menjadi asn di lingkungan sekretariat bawaslu juga sudah mulai terpetakan. 
baca juga:ribuan guru bakal sumringah, berkas usulan sertifikasi triwulan pertama lengkap, tinggal teken kadis
baca juga:bursa panwascam pilkada 2024, didominasi wajah lama. ini penyebabnya 
ketua bawaslu, rahmat bagja, berujar alokasi formasi yang sudah disetujui pemerintah itu, bakal mengutamakan sdm di lingkungan bawaslu yang telah mengabdi. 
untuk diketahui, selain asn. jauh sebelum pemberlakuan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau pppk. 
lingkungan sekretariat jenderal yang menaungi seluruh kegiatan kesekretariatan se indonesia, termasuk sdm, diselenggarakan dengan melibatkan pegawai non asn. 
statusnya saat itu adalah pegawai pemerintan non pegawai negeri atau ppnpn. mereka merupakan petugas kesekretariatan sampai dengan sekuriti. 
baca juga:kemendikbud-ristek rilis jadwal asesmen nasional tahun 2024. ini tanggal dan materi kegiatannya
baca juga:pemda bisa ubah status kelurahan jadi desa, syaratnya atas prakarsa masyarakat
"formasi tersebut akan lebih diutamakan kepada tenaga honorer bawaslu yang telah mengabdi selama puluhan tahun," kata rahmat bagja, usai menerima ijin prinsip formasi dari menteri panrb di kantornya, kamis, 18 april 2024. 
kebutuhan sumber daya manusia atau sdm, khususnya asn, sangat penting dan urgen diperlukan jajaran bawaslu, khususnya di sektor kesekretariatan. 
tak jarang, asn yang bertugas di sekretariat bawaslu dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota, merupakan asn yang ditugaskan dari pemerintah daerah setempat. 
potensi "tabrakan kepentingan" sangat mungkin terjadi dalam pelaksanaan tugas-tugas pengawasan oleh bawaslu. 
baca juga:harimau sumatera, kucing besar yang terancam punah
baca juga:telegram blast soal bantuan pkh ini sesat, jangan diikuti!
di samping, hubungan antar lembaga tak jarang menempatkan bawaslu, menjadi jujugan hibah anggaran yang secara regulasi juga memang mengatur demikian. 
selain itu, lembaga "wasit" kontestasi itu pun tak jarang menjadi obyek pinjam pakai kendaraan dinas dari pemerintah daerah. 
belum lagi, soal kantor atau sekretariat bawaslu yang rerata, masih menumpang aset milik pemerintah daerah. 
kasus lainnya adalah menuju status sekretariat penuh, sehingga memberikan otonomisasi pengelolaan anggaran, juga acap terpengaruh oleh kasus-kasus di atas.
baca juga:pemda bisa ubah status kelurahan jadi desa, syaratnya atas prakarsa masyarakat
baca juga:kemendikbud-ristek rilis jadwal asesmen nasional tahun 2024. ini tanggal dan materi kegiatannya 
mulai dari status kantor yang masih dipinjampakaikan, belum dihibahkan. kekurangan jumlah sdm kesekretariatan.
menyebabkan, baru sedikit sekretariat bawaslu di indonesia yang sudah memiliki kewenangan penuh, khususnya dalam manajemen keuangan secara otonom. 
padahal, sebagai wilayah-wilayah yang memiliki karakteristik berbeda-beda, kasuistik, kultur sosial hingga dinamika regulasi, membutuhkan keleluasaan pengelolaan di sektor anggaran. 
mereka yang belum berstatus sekretariat penuh, mesti harus menunggu persetujuan pejabat sekretariat di atasnya, sesuai jenjang. 
baca juga:bursa panwascam pilkada 2024, didominasi wajah lama. ini penyebabnya
baca juga:ribuan guru bakal sumringah, berkas usulan sertifikasi triwulan pertama lengkap, tinggal teken kadis 
beda hal dengan mereka yang telah berstatus sekretariat penuh, dapat melakukan revisi anggaran.
sehingga, peranan sekretariat akan lebih dapat mendukung performa kelembagaan bawaslu dalam menjalankan fungsinya. 
dalam temu bersama menteri, abdullah anas, bagja turut menggamblang beberapa formasi yang tahun ini bakal dibuka. 
diantaranya seperti formasi analisis hukum, analisis pengawasan, it, analis peraturan perundang-undangan hignga analisis kebijakan publik. 
baca juga: bupati mian terima penghargaan sdi, apa itu sdi?
baca juga:kelurahan menjadi desa, tahapan ini yang melibatkan dprd 
selain, lanjut bagja, kebutuhan yang bakal mengakomodir fresh graduate, sangat dibutuhkan oleh bawaslu dalam mendukung sosialisasi di bidang teknologi. 
kata menteri panrb, formasi yang kini telah disampaikan pemerintah kepada bawaslu, dari sisi jumlah merupakan lokus alokasi 10 besar nasional. 
dia juga berharap, dukungan formasi ini akan kian memberikan daya dobrak secara kelembagaan untuk meningkatkan kualitas dan performasi bawaslu dalam melaksanakan fungsinya. 
"ini merupakan bentuk dukungan konkret pemerintah dalam semangat pengawasan pemilu yang bermartabat," pungkasnya. (*)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Radar Utara, 8 JULI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan