Kepastian Skema Seleksi Panwascam Mendesak!

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Jumat , 29 Mar 2024 - 20:32

Kantor KPU Bengkulu Utara-Radar Utara/Benny Siswanto-

Sebelumnya, Ketua Bawaslu Bengkulu Utara (BU), Tri Suyanto, SE, saat dikonfirmasi soal panitia adhoc itu, mengaku masih menunggu konfirmasi resmi dari pusat.

"Sejauh ini, kita masih menunggu kabar resmi dari pusat melalui Bawaslu Provinsi," ujar Tri, Rabu, 27 Maret 2024.

Soal waktu juga penting menjadi cermatan Bawaslu Republik Indonesia, untuk segera menentukan sikap terkait perpanjangan tangan kerja-kerja pengawasan kontestasi politik.

Pertimbangannya, adalah Bawaslu mesti sudah mengawasi pengadaan panitia adhoc yang sudah juga akan dilakukan oleh KPU jajaran.

Kalau membaca Peraturan KPU atau PKPU Nomor 2 Tahun 2024, pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK, mesti sudah dilakukan Rabu, 17 April 2024 paling cepat.

Tri tak menyangkal soal ini. Hanya saja, Bawaslu di daerah lebih kepada pelaksana regulasi.

Untuk itu, kata dia, pasti pusat tengah mengkaji dan membahas serius untuk menentukan langkah-langkah strategis.

Entah itu, lanjut dia lagi, perekrutan ulang Panwascam atau opsi memperpanjangan barisan panitia adhoc yang memiliki gaji Rp 2,2 juta untuk ketua dan Rp 1,9 juta untuk anggota.

Membaca surat dari Menteri Keuangan atau Menkeu, Sri Mulyani, indeks gajinya tidak berubah Pilkada mendatang.

"Sebagai pelaksana regulasi, kita menunggu. Pastinya nanti Bawaslu memiliki pertimbangan yang paling ideal," jawab Tri.

Opsi semi perpanjangan masa kerja dengan skema evaluasi, dipandang beberapa kalangan sangat penting.

kepastian skema seleksi panwascam mendesak!                            radarutara.bacakoran.co - kepastian bawaslu soal skema seleksi panwascam untuk pilkada sepertinya mendesak. 
pandangan itu, logis. dimana, bawaslu patut melakukan pengawasan sesuai jenjang kewenangan dan setiap tahapan yang dilaksanakan oleh kpu. 
situasi tak beda, juga perlu dilakukan segera oleh kpu. penyelenggara kontestasi 2024, dihadapkan dengan adanya irisan tahapan pemilu dan pilkada. 
di tengah, besar kemungkinan panjang masa kerja badan adhoc di lingkungan kpu, memungkinkan terjadi juga dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan tahun 2024. 
baca juga:safari ke desa padang kala, wabup asa diminta tak ragu maju bupati
baca juga:langkah jitu kendalikan inflasi, pemkab mukomuko gelar pasar murah
opsi-opsi itu, sepertinya sudah kentara sejak lama. proyeksi itu sudah dirancang, ketika membaca aturan turunan seperti keputusan kpu ri nomor 476 tahun 2022. 
regulasi tersebut, mengatur tentang pedoman teknis pembentukan badan adhoc penyelenggara pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada). 
paling dekat kerja tahapan pilkada adalah pemutahiran data pemilih yang bakal dilaksanakan oleh petugas pemutahiran data pemilih atau pantarlih. 
divisi sosialisasi pendidikan pemilih, sdm dan partisipasi pemilih kpu bu, dr dedi mulyadi, ketika dikonfirmasi, tak menampik soal ini.
baca juga:ikd komponen transformasi administrasi kependudukan di indonesia 
baca juga: tingkatkan ekonomi warga, pemkab mukomuko bangun jalan di trans lapindo
meski begitu, proses rekrutmen barisan 57 atau jumlahnya 3 orang untuk setiap kecamatan, relatif masih menunggu perkembangan regulasi teknisnya.
"sejauh ini belum ada petunjuk terbaru. metodenya yang disebutkan dalam pkpu itu adalah 2 yakni evaluasi dan rekrut ulang," ujar dedi lewat aplikasi perpesan whatsapp, selasa, 5 maret 2024.
sebelumnya, ketua bawaslu bengkulu utara (bu), tri suyanto, se, saat dikonfirmasi soal panitia adhoc itu, mengaku masih menunggu konfirmasi resmi dari pusat. 
"sejauh ini, kita masih menunggu kabar resmi dari pusat melalui bawaslu provinsi," ujar tri, rabu, 27 maret 2024. 
baca juga:entaskan kemiskinan, pemkab mukomuko usulkan pembangunan ribuan rtlh
baca juga: operasional rs pratama tunggu izin dan listrik
soal waktu juga penting menjadi cermatan bawaslu republik indonesia, untuk segera menentukan sikap terkait perpanjangan tangan kerja-kerja pengawasan kontestasi politik. 
pertimbangannya, adalah bawaslu mesti sudah mengawasi pengadaan panitia adhoc yang sudah juga akan dilakukan oleh kpu jajaran. 
kalau membaca peraturan kpu atau pkpu nomor 2 tahun 2024, pembentukan panitia pemilihan kecamatan atau ppk, mesti sudah dilakukan rabu, 17 april 2024 paling cepat. 
tri tak menyangkal soal ini. hanya saja, bawaslu di daerah lebih kepada pelaksana regulasi. 
baca juga:satpol pp mukomuko tutup usaha karaoke bodong
baca juga:pemakaian gas elpiji 3 kg meningkat, disperindag pastikan stok cukup
untuk itu, kata dia, pasti pusat tengah mengkaji dan membahas serius untuk menentukan langkah-langkah strategis. 
entah itu, lanjut dia lagi, perekrutan ulang panwascam atau opsi memperpanjangan barisan panitia adhoc yang memiliki gaji rp 2,2 juta untuk ketua dan rp 1,9 juta untuk anggota. 
membaca surat dari menteri keuangan atau menkeu, sri mulyani, indeks gajinya tidak berubah pilkada mendatang. 
"sebagai pelaksana regulasi, kita menunggu. pastinya nanti bawaslu memiliki pertimbangan yang paling ideal," jawab tri. 
opsi semi perpanjangan masa kerja dengan skema evaluasi, dipandang beberapa kalangan sangat penting. 
baca juga:sangat jarang diketahui, ini manfaat dari kedondong
baca juga:waspada!! ini bahayanya jika baju lebaran langsung dipakai tanpa dicuci 
suara ini seperti diungkapkan aktivis sosial, alfian yudiansyah, s.sos. versinya, kinerja pengawasan oleh jajaran bawaslu, sudah sangat mungkin dilakukan. 
parameter evaluasinya pun, kata dia, sangat jelas dan terukur. mulai dari tertib administrasi sampai dengan pelaksanaan fungsi selama pengawasan pemilu yang hajat utamanya baru saja berlalu. 
"kalau pun opsi perpanjangan dipilih, hendaknya dibarengi evaluasi. sehingga bawaslu bisa melakukan perbaikan, menuju pengawasan pilkada yang juga tinggal menghitung hari," kata alfian. 
untuk diketahui, bawaslu menjadi jujugan hibah anggaran untuk penyelenggaraan pilkada 2024. 
baca juga:safari ke desa padang kala, wabup asa diminta tak ragu maju bupati
baca juga:langkah jitu kendalikan inflasi, pemkab mukomuko gelar pasar murah
lembaga pengawasan itu, menerima hibah sebesar rp 10,2 miliar. sementara kpu mendapatkan rp 28,8 miliar. 
di sektor pengamanan laju elektoral di daerah, mapolres bengkulu utara juga menjadi jujugan hibah sebesar rp 4 miliar dan kodim 0423 bu sebesar rp 1,3 miliar. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 30 Maret 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan