Tindaklanjuti Keluhan Warga, DPRD Provinsi Bengkulu RDP Dengan Dinkes dan BPJS Kesehatan

Reporter: Doni Aftarizal |

Editor: Ependi |

Selasa , 19 Mar 2024 - 21:17

Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Edwar Samsi, S.Ip, MM saat memimpin RDP bersama Dinkes dan BPJS Kesehatan-Radar Utara/Doni Aftarizal-

tindaklanjuti keluhan warga, dprd provinsi bengkulu rdp dengan dinkes dan bpjs kesehatan                            bengkulu ru - dalam menindaklanjuti keluhan warga terkait kepesertaan badan penyelenggara jaminan kesehatan (bpjs) kesehatan, komisi iv dprd provinsi bengkulu menggelar rapat dengar pendapat (rdp) dengan dinas kesehatan dan bpjs kesehatan cabang bengkulu.
ketua komisi iv dprd provinsi bengkulu, edwar samsi, s.ip, mm mengatakan, rdp ini sengaja digelar pihaknya, tujuannya tak lain untuk menindaklanjuti keluhan warga.
"terutama berkaitan dengan pelayanan dan kepesertaan bpjs kesehatan di wilayah bengkulu, yang sejauh ini masih kerap menimbulkan berbagai permasalahan bagi masyarakat ketika ingin mendapatkan pelayanan kesehatan," ungkap edwar.
idealnya, lanjut edwar, berbagai persoalan itu tidak lagi terjadi. mengingat provinsi bengkulu sendiri telah memperoleh predikat uhc (universal health coverage) atau cakupan kesehatan semesta.
baca juga:mengenal aturan baru plts atap
baca juga: gasifikasi pembangkit listrik menuju bebas emisi karbon
"jadi lucu ketika masih muncul permasalahan, seperti masyarakat tidak dilayani lantaran bpjs kesehatannya menunggak ataupun sebab lainnya," kata edwar.
menurut edwar, dari rdp yang telah dilakukan, terkait dengan uhc diketahui hanya melayani pasien yang benar-benar sakit di rumah sakit, dan harus disertai dengan foto. 
rdp menyikapi kepesertaan bpjs kesehatan-radar utara/doni aftarizal-
"hal sedemikian harusnya disosialisasikan di tengah-tengah warga. apalagi sebelumnya, pak gubernur menyatakan jika untuk berobat warga cukup dengan membawa kartu tanda penduduk (ktp) saja, tapi faktanyakan tidak," sesal edwar.
disisi lain, edwar memaparkan, dari sisi penganggaran bpjs gratis atau program jaminan kesehatan nasional (jkn), tidak ada permasalahan. 
baca juga: nasib kontrak dan honor guru bantu daerah, belum gajian 3 bulan. anggota dewan ini kesal..
baca juga: wujud transparansi, desa wajib mdst hasil pembangunan ta 2024
"dimana kita sudah mengikuti aturan bahwa pajak rokok itu minimal 37,5 persen dialokasikan ke iuran kepesertaan jkn. kita sepakat dan bahkan lebih dari itu dengan harapan pelayanan kesehatan bagi warga meningkat," papar edwar.
sementara kepala dinas kesehatan provinsi bengkulu, mohd. redhwan arif menerangkan, capaian uhc di wilayah bengkulu sampai saat ini sudah diangka 99,6 persen. 
"hanya saja dengan adanya persoalan terkait dengan pelayanan dan kepesertaan bpjs yang disampaikan dalam rdp, kita kedepannya bakal lebih masif melakukan sosialisasi dan penjelasan di tengah-tengah warga," beber redhwan.
lebih lanjut redhwan menyampaikan, jumlah warga yang diakomodir dan ditanggung pemprov bengkulu untuk program jkn sebanyak 34.286 jiwa.
baca juga:puskesmas suka makmur keluarkan edaran waspada demam berdarah
baca juga:hore...blt dana desa talang baru ta 2024 cair, 22 kpm sumringah
"sisanya itu ditanggung kabupaten/kota. jika di kabupaten/kota masih ada yang tidak tercover, barulah kita ditingkat provinsi bakal menanggulanginya," demikian redwan. (prw)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 20 Maret 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan