Pemdes Tebing Kaning Kembalikan Berkas dan Uang Pendaftaran PTSL Kepada Warga. Ternyata, Ini Alasanya..

Reporter: wahyudi ndut |

Editor: Ependi |

Jumat , 15 Mar 2024 - 10:58

Berkas pengajuan program PTSL dan biaya pendaftaranya, dikembalikan oleh Pemdes Tebing Kaning kepada warga.-Radar Utara/ Wahyudi Ndut-

pemdes tebing kaning kembalikan berkas dan uang pendaftaran ptsl kepada warga. ternyata, ini alasanya..                            armajaya.radarutara.bacakoran.co- usai melaksanakan sosialisasi pendaftaran tanah sistematis lengkap (ptsl) bersama warga dan pihak badan pertanahan nasional (bpn) bengkulu utara. 
pemerintah desa (pemdes) tebing kaning kecamatan arma jaya kabupaten bengkulu utara, mengembalikan berkas dan uang pendaftaran ptsl kepada warga.
hal ini dilakukan, setelah sebelumnya, banyak warga yang mengikuti program prona atau ptsl, yang diselenggarakan oleh pemerintah desa namun terhalang dengan aturan administrasi di bpn.
untuk itu, selain mengajak masyarakat untuk mengikuti sosialisasi secara langsung terkait dengan petunjuk teknis (juknis) dan aturan yang ada dalam bpn. 
baca juga:ungkap dalang korupsi rp4,8 miliar di rsud mukomuko, menanti nyanyian 7 tersangka
baca juga:breaking news...mantan direktur rsud mukomuko dan enam pegawainya ditetapkan tersangka korupsi
dihari yang sama, pihak pemerintah desa juga mengembalikan berkas dan uang pendaftaran ptsl sebesar rp200 ribu kepada warga yang mengikuti program prona tersebut.
"kita sesuaikan dengan aturan dan undang undang yang ada. tujuan kita baik, namun jika bertumburan dengan undang-undang, ya kita harus kembali untuk menyesuaikan dan harus kita patuhi," jelas kades tebing kaning, slamet riyadi, usai acara pengembalian berkas di kantor desa setempat. 
sebelumnya, dalam sosialisasi ptsl bersama warga dan bpn bengkulu utara,.
slamet riyadi juga mengatakan bahwa, sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah desa, selain mengedukasi masyarakat terkait dengan tatacara kepengurusan sertifikat tanah.
baca juga:15 jamaah ikut ibadah suluk di bengkulu utara 
baca juga:gaji asn naik, salary pppk tembus rp7,3 juta/bulan 
juga sebagai wujud transparasi pemerintah desa dalam memberikan informasi secara langsung ke warga, yang sumbernya langsung dari pihak yang pas dan tepat yakni bpn.
"sengaja kita hadirkan pihak bpn agar semua permasalahan menjadi terang benderang, ada transparansi sekaligus edukasi tentang juknis kepengurusan sertifikat yang baik dan benar sesuai dengan aturan yang berlaku," kata slamet.
seperti yang diwartakan radarutara.bacakoran.co sebelumnya, dimana ada puluhan warga yang sudah mendaftar dan mengikuti pendaftaran program prona yang dilakukan oleh pemerintah desa.
semua administrasi ditingkat warga juga sudah sudah diselesaikan, namun saat dimasukan ke bpn ternyata ada kendala pada aturan admistrasi secara fital sehingga tidak bisa dilanjutkan prosesnya.
baca juga:apbd bakal dirogoh untuk thr dan gaji 13 kada, dewan hingga asn
baca juga: 57 berkas pppk dikembalikan bkn ke daerah
"sekali lagi, kita apresiasi animo masyarakat untuk mendapatkan surat hak miliki tanah mereka, namun karena terhalang pada aturan, maka masyarakat punya alternatif untuk mengurus sertifikat tanahnya secara mandiri. mudah-mudahan ini akan menjadi pembelajaran bagi kita untuk lebih teliti dan hati-hati lagi dalam beraktifitas dan bersikap," harap slamet.
sementara itu, pihak bpn bengkulu utara, ahmad rizky saat menyampaikan sosialisasi mengatakan.
bahwa tahapan demi tahapan secara admistrasi sudah dilalui dengan baik. mulai dari tujuan program sampai pada pembiayaan.
seiring berjalannya waktu selama tahun anggaran, pihaknya terus melakukan tahapan proses kepengurusan sertifikat tersebut terus dilakukan. 
baca juga:apbd bakal dirogoh untuk thr dan gaji 13 kada, dewan hingga asn
baca juga:potensi muncul masalah, fokus penyelesaian aset
namun setelah data diolah, khususnya saat dilakukan tahapan pengukuran. ternyata hasil pengolahan data menunjukkan bahwa data yang dimohonkan untuk kegiatan ptsl itu sudah ada induknya. 
"masing-masing sudah ada sertifikat induknya, jadi tidak bisa dilanjutkan prosesnya. karena untuk program ptsl adalah untuk bidang tanah yang belum bersertifikat," jelas ahmad risky
selanjutnya, kata ahmad risky yang juga didampingi oleh rekannya yakni setyowati dan dwi setya. karena semua syarat dan administrasi dari warga sudah diterimanya untuk diproses. 
"namun ternyata belum bisa dilanjutkan prosesnya karena terbentur aturan, maka pihaknya juga mengembalikan semua syarat dan administrasi kepada panitia desa," demikian ahmad rizky. (*)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Radar Utara, 6 OKTOBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan