Ragam Permasalahan BUMDes Hingga Sulit Maju di Mukomuko

Reporter: Wahyudi |

Editor: Ependi |

Sabtu , 09 Mar 2024 - 17:43

Inspektur Ipda Mukomuko, Apriansyah, ST membeberkan ragam kendala yang menghambat BUMDes untuk maju dan berkembang. -Radar Utara/ Wahyudi -

ragam permasalahan bumdes hingga sulit maju di mukomuko                            mukomuko.radarutara.bacakoran.co - setidaknya ada sekitar 80 badan usaha milik desa (bumdes). telah dilakukan  pemeriksaan inspektorat daerah (ipda) kabupaten mukomuko. 
inspektorat menemukan permasalahan atau kendala-kendala bumdes sehingga sulit maju dan berkembang. 
inspektur ipda kabupaten mukomuko, apriansyah, st dikonfirmasi menegaskan. tahun 2023 lalu, seluruh desa sudah diperiksa.
"fokus kita, itu realisasi belanja atau penggunaan dana desa dan alokasi dana desa (dd/add) serta bumdes," katanya.
baca juga: wujudkan 9 kecerdasan anak, pelindo perkuat sektor pendidikan
baca juga: matangkan persiapan calon jamaah haji, kemenag mukomuko gelar manasik haji 2024
setidaknya, ada 80 dari 148 desa yang fokus jadi objek pemeriksaan itu bumdes-nya. sisanya fokus pemeriksaan tim, itu belanja dd dan add. 
ia mengungkapkan, ditemukan permasalahan bumdes di kabupaten mukomuko yaitu usaha bumdes stagnant atau tidak mengalami perkembangan. 
hal itu dipicu, karena gonta ganti pengurus bumdes dan pengurus bumdes belum memahami peraturan-peraturan mengenai perusahaan milik desa. 
hasil pemeriksaan tim inspektorat juga menemukan ada bumdes yang usahanya stagnant namun penyertaan modal dari keuangan desa sudah berkurang.
baca juga:saat wabup asa bicara soal kampus
baca juga:pemkab bakal siapkan dana hibah untuk baznas mukomuko
"permasalahanya itu. tapi tidak semua, ya. ada juga sejumlah bumdes yang kita periksa sudah bagus. sudah memberikan kontribusi dan dividen bagi keuangan desa," ujarnya.
pemerintah mulai dari pusat hingga daerah, terus mendorong desa membentuk bumdes bukan tanpa alasan. 
pertama, tentu sebagai salah satu motor penggerak ekonomi masyarakat desa dan tentu sebagai sumber pendapatan asli desa (pades) sehingga pemerintah desa memiliki kemandirian keuangan.
"yang perlu digarisbawahi, bahwa penyertaan modal dari keuangan desa yang umumnya bersumber dari dana desa itu adalah uang negara. maka, penggunaan dan laporan mesti sesuai peraturan yang berlaku. pertanggungjawaban penggunaan anggarannya pun harus jelas," pungkasnya. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 10 Maret 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan