Waduh, Baru 76 Desa Usulkan Pencairan DD Tahap I

Reporter: Wahyudi |

Editor: Ependi |

Kamis , 07 Mar 2024 - 20:44

Plt Kepala DPMD Mukomuko, Abdul Hadi, S.Sos memaparkan, Baru 76 Desa Usulkan Pencairan DD Tahap I-Radar Utara/ Wahyudi -

waduh, baru 76 desa usulkan pencairan dd tahap i                            mukomuko.radarutara.bacakoran.co - data dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (pmd) kabupaten mukomuko. hingga saat ini, baru tercatat sebanyak 76 dari 148 desa di daerah ini yang baru  mengajukan penyaluran dana desa (dd) tahap satu sebesar 40 persen. 
selanjutnya, untuk desa yang mengajukan pencairan alokasi dana desa (add) tahap satu sebanyak 86 desa. 
plt kepala dpmd kabupaten mukomuko, abdul hadi, s.sos melalui kabid pemerintahan desa, eka purwanto, sh mengatakan. berkas pengajuan penyaluran dd dari 76 desa sudah sampai ke badan keuangan daerah (bkd).
"kalau berkas usulan dd sudah kita sampaikan. dan hari ini kami akan menyampaikan berkas pengajuan add dari 86 desa ke bkd," katanya.
baca juga: dinas dukcapil pastikan blangko ktp elektronik aman
baca juga: 66 calon anggota paskibraka tes pbb dan kesamaptaan, 30 orang bakal gugur?
kendati sebagian besar desa telah mengajukan penyaluran dd dan add tahap pertama. namun masih terdapat desa-desa lain yang belum mengajukan permohonan ke dinas. 
adapun batas pengajuan dd dan add tahap pertama tahun ini maksimal bulan juni 2024. 
aturan itu memberikan kesempatan bagi desa yang belum mengajukan untuk segera melakukannya sebelum batas waktu tersebut.
"dalam penggunaan dd tahap pertama, terdapat tiga kegiatan utama yang termasuk dalam alokasi anggaran, yakni bantuan langsung tunai (blt), program ketahanan pangan, dan penanganan stunting. sisanya dialokasikan untuk kegiatan lain yang mendukung pembangunan di tingkat desa," jelasnya.
baca juga:kementerian ambil alih pengesahan perda rtrw mukomuko
baca juga:pedagang takjil ramadhan dilarang jualan di bundaran mukomuko
ditambahkan eka, pemerintah daerah menetapkan kewajiban bagi setiap desa untuk mengalokasikan anggaran maksimal 25 persen untuk blt, tanpa batasan minimal anggaran yang harus dialokasikan. 
tidak hanya blt, setiap desa juga diwajibkan untuk mengalokasikan anggaran untuk program ketahanan pangan dan penanganan stunting. 
hal ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mengatasi masalah gizi buruk di wilayah tersebut.
"pemkab mukomuko juga menginisiasi program bantuan keuangan untuk desa yang memiliki pendapatan asli desa (pades) dan pendapatan ini termasuk dalam anggaran pendapatan dan belanja desa (apbdes)," jelasnya.
baca juga: parah, bangunan gedung sdn 06 v koto bolong!!
baca juga: usai terjaring satpol pp, 30 pekerja panti pijat diceramahi ustadz
untuk diketahui, sebanyak 45 desa di 11 kecamatan. telah dijadwalkan akan menerima bantuan keuangan sebesar rp650 juta pada tahun 2024 dari pemerintah daerah. 
selain itu, 148 desa di wilayah ini juga akan menerima dana desa sebesar rp118 miliar dari pemerintah pusat melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (apbn). 
jumlah itu mengalami kenaikan rp1 miliar dibandingkan tahun 2023. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 8 Maret 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan