Ada Peserta Tes PPPK Bermasalah Soal Dokumen, Bisa Gagal jadi ASN. Ini kata BKN

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Kamis , 08 Feb 2024 - 20:00

Ada Peserta Tes PPPK Bermasalah Soal Dokumen, Bisa Gagal jadi ASN. Ini kata BKN-ayojakarta.com-

ada peserta tes pppk bermasalah soal dokumen, bisa gagal jadi asn. ini kata bkn                            radarutara.bacakoran.co - verifikasi dokumen oleh badan kepegawaian negara (bkn), menemukan persoalan pada peserta tes pppk dari kabupaten bengkulu utara (bu).
diterangkan bkn, persoalan dokumen itu yang mengait dengan peserta tes dari pelamar formasi khusus dan formasi umum.  
kepala badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (bkpsdm) bu, syarifah inayati, se, menuturkan persoalan ini. 
dijelaskan inayati, informasi tersebut telah disampaikan kepada calon pppk kabupaten bengkulu utara formasi tenaga kesehatan dan tenaga teknis.
baca juga: memotret angka kemiskinan lewat susenas di bengkulu utara
baca juga:dugaan tpp elisa menguat, bawaslu lakukan kajian dan penyelidikan
kasusnya, kata dia, bahwa saat ini berkas dinyatakan belum lengkap (btl) oleh bkn.
 lantaran beberapa file saat mendaftar tidak diunggah ketika pengisian daftar riwayat hidup atau drh. 
"kepada peserta yang bersangkutan, agar segera mengunggah filenya," jelas inayati. 
lebih detil, turut disampaikan untuk persoalan pelamar formasi khusus meliputi 
baca juga: cawapres mahfud semobil dengan arie septia adinata 
baca juga:haji 2024, berangkat medio mei, tiba di tanah air juli
drh, portofolio, surat keterangan pengalaman kerja, surat keterangan aktif bekerja.
sedangkan untuk pelamar formasi umum, meliputi drh, portofolio, surat pengalaman kerja. inayati menegasi, tenggat waktu penyampaian kekurangan dokumen dimaksud.
"berkas digabungkan menjadi 1 (satu) file dengan ukuran file maksimal 1 mb. paling lambat tanggal 9 februari 2023 jam 2 siang," tegasnya.
dokumen-dokumen itu dikirim pada link https://bit.ly/pemberkasanpppkbu2023.
baca juga:tarik retribusi tiga layanan ini, ilegal?
baca juga:pasal nomor registrasi apbd, ditjen keuda surati gubernur
dijelaskan pula, format portofolio sebagaimana dalam link https://docs.google.com/document/d/1f85dmyptfzsfh_usqll0tssrsyjk4u9e/edit?usp=drivesdk&ouid=117509157591959299812&rtpof=true&sd=true
"format penamaan file, untuk formasi khusus : nama_drh_khusus.pdf dan formasi umum : nama_drh_umum.pdf," terangnya.
warta sebelumnya, setidaknya ada 5 peserta lulus tes pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) di kabupaten bengkulu utara (bu), tidak menjadi bagian usulan nomor induk (ni) pppk. 
itu artinya, pengusulan dasar penerbitan sk pengangkatan oleh kepala daerah tersebut, jumlahnya tidak sampai 1.564 usulan. 
baca juga: musrenbangcam, camat beraharap usulan prioritas dari desa terealisasi ta 2025
baca juga: mahfud md do'akan arie septia adinata sukses jadi pemimpin bengkulu utara
kepala bkpsdm bu, syarifah inayati, se melalui kabid perencanaan dan sdm, muchsinin azshabat, kepada media menjelaskan soal berkurangnya komposan usulan ni pppk yang ditenggat pusat untuk tuntas paling lambat 30 januari 2024 itu. 
"empat peserta lulus mengundurkan diri. seorang lagi, gagal resume saat proses unggah dokumen," ujarnya, menjelaskan. 
pantauan ru, kelima peserta lulus yang dianggap mundur itu, terbagi 2 orang berasal dari formasi guru dan sisanya dari formasi kesehatan. 
lebih teknis, azhabat bilang, keempat peserta lulus itu, tidak melakukan pengisian daftar riwayat hidup (drh).
baca juga:breaking news...pacaran, siswi smp jadi korban asusila. kronologisnya bikin geleng kepala... 
baca juga:cawapres mahfud md diagendakan ke bengkulu utara. hadiri istighosah dan doa bersama di ponpes ini... 
secara aturan, kata dia, masa pengisian drh untuk pengajuan ni pppk paling lambat minggu (14/1), harus diresume oleh setiap peserta yang dintayakan lulus.
"tiga orang dari tenaga kesehatan, sedangkan dua orang lainnya adalah tenaga guru," jabarnya. 
lagi-lagi, kasus penempatan tugas menjadi pangkal soal sehingga menyebabkan peserta lulus itu mengurungkan niatnya menjadi abdi negara. 
baca juga:gandeng media dan pelajar, kpu ajak masyarakat dan generasi milenial sukseskan pemilu 2024
baca juga: capaian target investasi tahun 2023, mukomuko unggul
hal itu pun tak ditepis daerah. walaupun, lanjut dia, pihaknya sudah berupaya mengkonfirmasi kepada yang bersangkutan. untuk diketahui, tiga orang peserta lulus nakes itu satu diantaranya adalah dokter yang memiliki penempatan di luar kota arga makmur. dokter itu keberatan dan memilih mundur. 
sedangkan untuk dua peserta lulus formasi guru, sedikit berbeda kasus. 
diterangkan muchsinin, satu orang yang memilih mundur itu beralasan pindah domisili ke provinsi bengkulu. 
khusus seorang lagi, lanjut dia, tengah dilakukan konsolidasi ke pusat. pasalnya, seorang peserta lulus itu tak bisa melanjut ke tahapan pengusulan ni pppk, lantaran gagal resume. 
baca juga:bawaslu warning caleg tidak boleh kampanye pada masa tenang
baca juga:dinas pertanian kaget, lahan cetak sawah ditanami sawit
konon, peserta tersebut mengklaim terkendala jaringan. 
"untuk yang satu ini (kasus gagal resume,red) masih kita koordinasikan ke pusat," tukasnya.
proyeksi penyerahan sk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) bulan maret tahun ini, dikebut dalam usulan ni pppk. 
pemda bengkulu utara (bu), tengah menggarap proses itu ke badan kepegawaian nasional (bkn). 
baca juga:pemkab siapkan 1.000 dosis vaksin anti rabies
baca juga:mukomuko butuh laboratorium kesehatan daerah
setidaknya ada 5 peserta lulus tes pppk di daerah ini tidak menjadi bagian usulan. 
kepala bkpsdm bu, syarifah inayati, se melalui kabid perencanaan dan sdm, muchsinin azshabat, kepada media menjelaskan soal berkurangnya komposan usulan ni pppk. 
proses yang ditenggat pusat itu, lantaran penerapan aturan teknis yang menjadi pakem tahapan seleksi pppk tahun lalu.
itu artinya, pengusulan dasar penerbitan sk pengangkatan oleh kepala daerah tersebut, jumlahnya tidak sampai 1.564 usulan. 
baca juga: siring jalan poros desa, ancam longsor dan penyebab banjir. ini harapan kades
baca juga:kata panwascam, laporan pelanggaran pemilu dari masyarakat masih minim
sebagaimana dalam pengumuman kelulusan. kelulusan yang juga kini menuai sorotan miring dengan ragam dugaan. 
isu soal perekrutan pppk tahun lalu itu, bakal menjadi obyek orasi yang bakal dilakukan sekelompok pegiat sosial di daerah. 
"empat peserta lulus mengundfurkan diri. seorang lagi, gagal resume saat proses unggah dokumen," jelas muchsinin. 
data terhimpun, kelima peserta lulus yang dianggap mundur itu, terbagi 2 orang berasal dari formasi guru dan sisanya dari formasi kesehatan. 
baca juga:ptps akan awasi logistik pemilu hingga pendistribusian undangan ke pemilih
baca juga: 4 ruang kelas, wc dan perpustakaan sdn 061 bengkulu utara desa lebong tandai rusak. begini kondisinya...
lebih teknis, azhabat bilang, keempat peserta lulus itu, tidak melakukan pengisian daftar riwayat hidup (drh).
secara aturan, kata dia, masa pengisian drh untuk pengajuan ni pppk paling lambat 
minggu, 14 januari 2024, harus diresume oleh setiap peserta yang dintayakan lulus.
"tiga orang dari tenaga kesehatan, sedangkan dua orang lainnya adalah tenaga guru," jabarnya. 
lagi-lagi, kasus penempatan tugas menjadi pangkal soal sehingga menyebabkan peserta lulus itu mengurungkan niatnya menjadi abdi negara. 
baca juga:gandeng media dan pelajar, kpu ajak masyarakat dan generasi milenial sukseskan pemilu 2024
baca juga: capaian target investasi tahun 2023, mukomuko unggul
hal itu pun tak ditepis daerah. walaupun, lanjut dia, pihaknya sudah berupaya mengkonfirmasi kepada yang bersangkutan. 
untuk diketahui, tiga orang peserta lulus nakes itu, satu diantaranya adalah dokter yang memiliki penempatan di luar kota arga makmur. 
dokter itu keberatan dan memilih mundur. sedangkan untuk dua peserta lulus formasi guru, sedikit berbeda kasus. 
diterangkan muchsinin, satu orang yang memilih mundur itu beralasan pindah domisili ke provinsi bengkulu. 
baca juga:bawaslu warning caleg tidak boleh kampanye pada masa tenang
baca juga:dinas pertanian kaget, lahan cetak sawah ditanami sawit
khusus seorang lagi, lanjut dia, tengah dilakukan konsolidasi ke pusat. pasalnya, seorang peserta lulus itu tak bisa melanjut ke tahapan pengusulan ni pppk, lantaran gagal resume. 
konon, peserta tersebut mengklaim terkendala jaringan. 
"untuk yang satu ini (kasus gagal resume,red) masih kita koordinasikan ke pusat dan masih menunggu petunjuk dari bkn," jelasnya.
soal rencana pengadaan asn tahun ini, muchsinin mengaku masih menunggu petunjuk teknis dari pusat. 
baca juga:pemkab siapkan 1.000 dosis vaksin anti rabies
baca juga:mukomuko butuh laboratorium kesehatan daerah
pantauan ru, pemda bu telah menyampaikan usulan formasinya. 
usulan itu, terbagi dalam 2 bagian. usulan berdasarkan permintaan dari kementerian panrb dan usulan yang diminta dari kementerian dalam negeri (kemendagri). 
"nah kalau tes asn 2024, kita masih menunggu pusat. untuk usulannya sudah kita sampaikan juga ke pusat," tandasnya. 
sebelumnya, sekda bu, h fitriansyah, s.stp,  mm, mengamini soal urgensi kembali dilakukannya perekrutan asn tahun depan. 
baca juga: siring jalan poros desa, ancam longsor dan penyebab banjir. ini harapan kades
baca juga:kata panwascam, laporan pelanggaran pemilu dari masyarakat masih minim
bahkan, lanjut dia, anyar-anyar disahkannya undang-undang asn, yang merupakan buah revisi undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara (asn) yang disahkan 3 oktober 2023, kementerian dalam negeri (kemendagri), kata dia, menggelar rapat koordinasi (rakor). 
dalam ruang temu nasional itu, cukup banyak tema-tema yang tersiar dari setiap daerah. 
selain, pemerintah pusat juga tengah menjumput aspirasi dan masukan dari bawah, pasalnya cukup banyak aturan turunan yang mesti ditelurkan sejalan dengan pemberlakuan uu asn anyar tersebut. 
"salah satunya adalah soal formasi yang belum terisi, karena ketiadaan pendaftar atau kosong karena disebabkan oleh pertimbangan teknis, ini memang dibincangkan dan semoga akan dilanjut dengan direktif baru," ungkapnya.
baca juga:ptps akan awasi logistik pemilu hingga pendistribusian undangan ke pemilih
baca juga: 4 ruang kelas, wc dan perpustakaan sdn 061 bengkulu utara desa lebong tandai rusak. begini kondisinya...
dalam seleksi pegawai tahun 2023, dari total 1.924 formasi yang dibuka daerah, total yang terisi 1.564 formasi. 
hal itu ditegas dalam pada 22 desember, lewat pengumuman nomor : 810/1805/bkpsdm/ii/2023 hasil seleksi kompetensi pppk untuk jabfung di lingkungan pemerintah kabupaten bengkulu utara tahun 2023.
diketahui, pemda bu sejak dibuka pendaftarannya, 20 september 2023, daerah ini memiliki 1.924 formasi pppk. 
terbagi mulai dari formasi kesehatan dan teknis, masing-masing kuota 787 formasi dan 73 formasi. 
baca juga:gandeng media dan pelajar, kpu ajak masyarakat dan generasi milenial sukseskan pemilu 2024
baca juga: capaian target investasi tahun 2023, mukomuko unggul
disusul lagi dengan jumlah lowongan kerja terbanyak yakni pppk guru dengan 1.064 formasi. 
seluruh formasi itu, didaftar 2.297 orang. formasi nakes terdiri dari 801 pendaftar, formasi teknis diikuti oleh 226 pendaftar sedangkan guru 1.270 pendaftar. 
dalam pengumuman tersebut, diketahui keterisian formasi guru 903 orang, nakes 602 orang serta teknis sebanyak 59 orang yang dinyatakan lulus. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 9 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan