Dinas Pertanian Kaget, Lahan Cetak Sawah Ditanami Sawit

Reporter: Wahyudi |

Editor: Ependi |

Kamis , 08 Feb 2024 - 19:23

Kantor Dinas pertanian Kabupaten Mukomuko-Radar Utara/ Wahyudi -

dinas pertanian kaget, lahan cetak sawah ditanami sawit                            mukomuko, radarutara.bacakoran.co- ini ujian bagi dinas pertanian kabupaten mukomuko. betapa tidak, lahan pertanian milik warga yang sebelumnya mendapatkan program cetak sawah dari pemerintah pusat.
kini bukanya ditanami tanaman pangan baik padi maupun  jagung. justru lahan cetak sawah tersebut disulap menjadi lahan perkebunan sawit.
terkait kondisi itu, dinas pertanian terus berupaya melakukan pencegahan terhadap petani yang mengalihfungsikan lahan sawah menjadi perkebunan sawit.
"tahun 2023 lalu ada lahan yang mendapatkan program cetak sawah beralih fungsi menjadi lahan perkebunan sawit. jadi kami berupaya agar alih fungsi lahan tidak terjadi lagi," kata plt kepala dinas pertanian kabupaten mukomuko, fitriani ilyas.
baca juga:pemkab siapkan 1.000 dosis vaksin anti rabies
baca juga:mukomuko butuh laboratorium kesehatan daerah
data yang ia miliki, ada seluas 28 hektare lahan pertanian di desa kota praja dan desa agung jaya, kecamatan air manjuto. 
tahun lalu mendapatkan program cetak sawah dari pemerintah pusat. namun ada sekitar 9 hektare telah beralih fungsi menjadi lahan kebun sawit. 
data tersebut dari hasil peninjauan lokasi  dan laporan dari kades dan ketua kelompok tani terkait lahan persawahan yang beralih fungsi menjadi kebun sawit. 
dan tindak lanjut dari peninjauan ke lokasi itu, pihaknya mengadakan pertemuan dengan kades dan ketua kelompok tani. lalu mereka diminta untuk melakukan validasi data lahan yang sudah dan belum ditanami tanaman sawit.
baca juga: kejaksaan kawal proses pemilu 2024 di mukomuko
baca juga: subsatgas operasi mantap brata cek personil pengamanan pemilu 2024
"tindak lanjut dari hasil pertemuan dengan kades dan kelompok tani. dibuat berita acara, dan dinas bersurat ke desa agar dapat memberikan imbauan yang menjelaskan dasar dasar hukum terkait dengan alih fungsi lahan. adapun salah satu dasar hukum tentang larangan melalukan alih fungsi lahan pertanian diatur dalam undang-undang no. 41 tahun 2009 dan peraturan lainnya.
"selain kami memberikan surat imbauan kepada desa. kami juga minta agar pemerintah desa juga ikut memberikan imbauan bahwa alih fungsi lahan itu tidak dibenarkan," ujarnya.
surat imbauan yang ia keluarkan itu, sambung fitri, tidak hanya untuk dua desa di kecamatan air manjuto. 
namun untuk seluruh desa yang mendapat program cetak sawah dari pemerintah pusat. ke depan, pihaknya  akan melakukan pertemuan di kecamatan dengan mengundang seluruh anggota kelompok tani, desa, dan camat terkait dengan larangan melakukan alih fungsi lahan pertanian.
baca juga:dinkes turunkan 85 tim medis, periksa kesehatan penyelenggara pemilu 2024
baca juga: siring jalan poros desa, ancam longsor dan penyebab banjir. ini harapan kades
pihaknya nanti juga minta polres dan kejari menjadi narasumber untuk mempertegas regulasi.
"sebab kalau ia yang berbicara maka orang santai. itu sebabnya nanti akan kami minta polres mukomuko dan kejari mukomuko menjadi narasumbernya. agar masyarakat bisa memahami kalau kegiatan alih fungsi lahan cetak sawah menjadi lahan perkebunan sawit itu tidak dibenarkan," jelasnya.
untuk diketahui, setidaknya ada seluas 956,93 hektare lahan perkebunan kelapa sawit dan rawa yang ada di daerah ini telah dicetak menjadi sawah melalui program cetak sawah baru sejak tahun 2016 sampai 2019. 
dari lahan perkebunan sawit dan rawa yang telah dicetak menjadi sawah baru seluas 956,93 hektare tersebut. setidaknya ada seluas 556,92 hektare di antaranya dicetak menjadi sawah baru melalui program cetak sawah pada 2017 dan program cetak sawah baru pada 2018 seluas 400,01 hektare. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 9 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan