DPRD Bengkulu Utara Desak Dinsos Jemput Bola, Selamatkan Akses Kesehatan Warga Miskin
Wakil Ketua Komisi I DPRD Bengkulu Utara, Febri Yurdiman, SE-Radar Utara/ Sigit Haryanto-
KETRINA, RADARUTARA.BACAKORAN.CO- Wakil Ketua Komisi I DPRD Bengkulu Utara, Febri Yurdiman, SE, meminta Dinas Sosial (Dinsos) Bengkulu Utara untuk segera bergerak cepat menindaklanjuti kebijakan Kementerian Sosial (Kemensos) RI.
Terkait penonaktifan peserta BPJS PBI/JKN yang saat ini berdampak langsung terhadap masyarakat kurang mampu.
Menurut Febri, Dinsos tidak boleh tinggal diam melihat kondisi tersebut.
Ia menegaskan pentingnya langkah jemput bola dengan melakukan koordinasi lintas sektor bersama Dinas Kesehatan Bengkulu Utara dan pihak BPJS Kesehatan guna menyisir kembali database peserta BPJS PBI yang terdampak kebijakan pusat itu.
“Dinsos harus segera berkoordinasi dengan Dinkes dan BPJS untuk memastikan data masyarakat yang dinonaktifkan. Jangan sampai warga kurang mampu kehilangan akses layanan kesehatan,” tegas Febri.
BACA JUGA:Pemerintah Tetap Bayarkan Iuran PBI BPJS Kesehatan untuk Tiga Bulan ke Depan
BACA JUGA:BPJS PBI Dinonaktifkan, Harmen: Jangan Panik, Datang Saja Berobat!
Ia menjelaskan, program jaminan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu pada dasarnya bersumber dari dua skema pembiayaan.
Pertama, JKN PBI yang iurannya ditanggung pemerintah pusat melalui Kemensos RI.
Kedua, BPJS PBU yang dibiayai oleh pemerintah daerah.
“Yang sedang bermasalah saat ini adalah BPJS PBI yang dibiayai pemerintah pusat. Untuk BPJS PBU yang ditanggung pemda, sementara tidak ada persoalan. Jadi kebijakan Kemensos tidak berdampak ke sana,” jelasnya.
Meski demikian, Febri menekankan agar Dinsos tetap harus proaktif menindaklanjuti penonaktifan BPJS PBI tersebut.
Pasalnya, mayoritas peserta yang dinonaktifkan merupakan masyarakat dari golongan kurang mampu yang sangat bergantung pada layanan itu.
BACA JUGA:Kebijakan Kemensos Berdampak ke Daerah, 640 Peserta BPJS PBI di Tanjung Harapan Dinonaktifkan
- Tag
- Share
-
-
