Rogoh Dana Belanja Tak Terduga Untuk Irigasi Jebol. Ini Saran Ketua KTNA...

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Senin , 05 Feb 2024 - 21:07

Rogoh Dana Belanja Tak Terduga Untuk Irigasi Jebol. Ini Saran Ketua KTNA...-Radar Utara/ Benny Siswanto -

rogoh dana belanja tak terduga untuk irigasi jebol. ini saran ketua ktna...                            radarutara.bacakoran.co - jebol jaringan irigasi penghantar air sawah antara kemumu dan tebing kaning, dapat disikapi dengan merogoh pos belanja tak terduga (btt).
dalam r apbd bengkulu utara (bu) tahun 2024 yang tak kunjung mendapat nomor register sehingga menyebabkan program di kabupaten menjadi terhambat.
diketahui, pemda bu mengalokasikan anggaran situasi kahar itu, sebesar rp 30 miliar. sama dengan awal tahun lalu. 
namun dipantau dari sistem pelaporan keuangan resmi, dicatat anggaran btt tahun 2023 nilainya rp 10 miliar. terpakai 340-an juta. 
baca juga:terus jadi sorotan, asn semakin nekat!
baca juga: irigasi utama kemumu ke tebing kaning, jebol 
politisi pks yang juga ketua kontak tani nelayan andalan (ktna) bu, ir h supriyanto, mendorong penggunaan anggaran darurat itu. dia menilai, cukup berdasar, anggaran itu digunakan saat ini. 
"pasalnya, memasuki masa turun sawah. apalagi, masih ada hamparan relatif luas yang terdampak dengan kejadian jebolnya irigasi itu," ujar supriyanto. 
dia menilai, persoalan di sektor pangan ini sangatlah penting. dari sisi obyeknya, btt, didesain wajib sebagai komponen anggaran di pusat hingga daerah, mengantisipasi hal-hal yang di luar kendali manusia atau kahar. 
"maka penggunaan btt ini perlu segera dikaji daerah, untuk menyikapi persoalan yang terjadi," ungkapnya. 
baca juga: bupati mian siap pertahankan wtp kali ketujuh
baca juga: bahas operasi gi arga makmur akhir juni 
catatan ru, beleid eksekutorial oleh pemda bu atas anggaran 2024 sebagai payung hukum penggunaannya, sudah diterbitkan dalam peraturan bupati (perbup) nomor 1 tahun 2024.
direktif kepala daerah ini sebagai payung hukum atas pengeluaran belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib tahun 2024.
lebih jauh, supriyanto juga turut menyoroti soal laju kegiatan anggaran yang belum berjalan di kabupaten. dia meminta, persoalan administratif yang cenderung dibarengi nuansa politis antar jenjang pemerintahan, sudah perlu disikapi pemerintah pusat. 
tak hanya itu saja, supriyanto juga menilai perlunya persoalan ini dinaikkan ke jenjang lebih tinggi. langkah ini, kata dia, agar didapatkan benang merah persoalan. 
baca juga:ditilep tersangka, duit spp tak kunjung dikembalikan ke negara
baca juga:perkembangan kehidupan nelayan jadi fokus pemprov bengkulu
di tengah tahun politik seperti saat ini, kata dia, fokus layanan dasar dan penyelenggaraan pemerintahan yang kondusif sangat dibutuhkan. berlarut-larutnya, persoalan ini, justru akan menjadi preseden atau justifikasi negatif secara politis. 
"jangan sampai persoalan teknis dan administratif, apalagi politis, lantas mengabaikan kepentingan publik yang lebih prinsip," ungkapnya. 
"karena pemerintah adalah sistem. bukan personality," jelasnya lagi. 
terpisah, plt kepala dinas tanaman pangan holtikultura dan peternakan (dpthp) bu, juita abadi, dikonfirmasi soal jebolnya irigasi yang terintegrasi dalam daerah irigasi (di) air nokan rama agung, mengaku sudah mendapat laporannya.
baca juga:teman alumni smp bertanya soal jalan, sujono: saya sebenarnya malu
baca juga:waspada banjir, pantau debit air sungai. begini pesan kapolsek ketahun..
"sudah kita sampaikan ke opd teknisnya dek, untuk disikapi," ujar juita.
untuk diketahui, irigasi yang jebol itu merupakan irigasi sekunder yang menjadi kewenangan kabupaten. maka penyelenggaraannya, dilakukan oleh dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (pupr) lewat bidang sumber daya air. 
sementara, kata juita, langkah penanganannya, dilakukan bersama masyarakat dalam gotong royong. kata juita, dengan entitas sosial masyarakat yang masih sangat terjaga ini, menjadi basis penguatan kolaboratif dan partisipatif. 
"fokusnya dalam penanganan darurat ini adalah menjalankan fungsi irigasi, sembari dibarengi dengan kajian teknis oleh satker berkompeten," terangnya. 
baca juga:dp2kbp3a bakal dampingi korban fitnah, kekerasan dan asusila
baca juga:kenaikan gaji pns 8 persen, pemerintah mukomuko tunggu petunjuk pusat
sekadar menginformasikan, total sawah di daerah ini seluas 3.400 hektar. 
kecamatan marga sakti sebelat (mss), contohnya, dalam perda lahan pertanian pangan berkelanjutan (lp2b) luasnya 250-an hektar.
titik hamparan terluasnya berada di wilayah itu seperti di desa karya jaya, sudah memulai olah tanah. sawah di sana luasnya lebih kurang 85 hektar. selanjutnya, suka baru seluas 50-an hektar.
begitu juga di wilayah lain. sebut saja kecamatan arma jaya. sawah yang berada di kawasan ini, menempati posisi kedua terluas : 400-an hektar. 
baca juga:terus jadi sorotan, asn semakin nekat!
baca juga:warga harus peka terhadap ancaman bencana
kecamatan hulu palik 900-an hektar, arma jaya 400 hektar, tanjung agung palik 130 hektar. 
kecamatan batiknau 100-an hektar, kerkap 350-an hektar, padang jaya 250-an hektar, air napal 80-an hektar, enggano 150-an hektar, lais 200-an hektar serta putri hijau di kisaran 60-an hektar. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 6 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan