HEBOH..Oknum Kadis Pendidikan Kedapatan Kampanyekan Calon DPR RI. Alibinya Bikin Kaget...

Reporter: Wahyudi |

Editor: Ependi |

Jumat , 02 Feb 2024 - 13:34

Tangkapan layar dari tampilan status whatshapp oknum kepala dinas yang diduga berkampanye-Radar utara/ Wahyudi-

heboh..oknum kadis pendidikan kedapatan kampanyekan calon dpr ri. alibinya bikin kaget...                            radarutara.bacakoran.co - ada-ada saja ulah  oknum kepala dinas (kadis) pendidikan dan kebudayaan kabupaten mukomuko, epi mardiani, s.pd. 
netralitasnya selaku aparatur sipil negara (asn) dalam pemilihan umum (pemilu) 2024 patut dipertanyakan. 
pasalnya, ia kedapatan secara terang-terangan, diduga kuat ikut mengkampanyekan salah satu calon anggota dpr ri asal daerah pilihan (dapil) provinsi bengkulu. 
kampanye yang dilakukan epi, dengan memposting kartu nama calon anggota dpr ri di history whatsapp miliknya. 
baca juga: realisasi program pemerintah, masyarakat kerap merasa dibohongi
baca juga: keselamatan, kesehatan dan keamanan kerja didorong menjadi budaya
dalam postingannya itu, terlihat nama calon anggota dpr ri, nomor urut dan nama partai pengusung. 
sontak saja ulah yang dilakukan oleh kadis pendidikan kabupaten mukomuko, mengundang pertanyaan besar bagi masyarakat atas netralitasnya sebagai asn dan pejabat. 
ketika dikonfirmasi di kantornya, jumat 2 februari 2024. 
epi mardiani justru mengaku terkejut atas postingan calon anggota dpr ri di history whatsapp miliknya. 
baca juga:kerusakan tutupan hutan tinggi, pemprov bengkulu lakukan ini
baca juga: harus punya second plan, kpu: pulo tello fix 
epi mengelak kalau itu bukan postinganya. karena handphonnya kini sedang tidak sedang baik-baik saja. 
kadang-kadang menelepon orang sendiri dan memposting poto sendiri di history whatsapp dan lainnya. 
"hp saya ini jalan sendiri. padahal saya tidak telepon, tapi terpencet sendiri. saya tidak memposting poto, tiba-tiba ada postingan poto di history whatsapp. jadi kalau poto calon dpr ri yang terposting di history whatsapp saya, bukan saya yang posting. tapi terposting sendiri. saya juga mohon maaf atas kejadian ini," ungkap epi. 
atas turut serta dugaan mengkampanyekan salah satu calon anggota dpr ri. 
 baca juga: harus punya second plan, kpu: pulo tello fix 
baca juga: sorot dugaan politisasi anggaran di bengkulu utara
maka yang bersangkutan diduga melanggar uu pemilu nomor 7 tahun 2017 jo. uu nomor 7 tahun 2023 yang mengatur netralitas asn. 
dan dalam uu tersebut, juga terdapat sanksi pidana bagi asn yang terlibat politik praktis. 
sanksi pidana bagi pelanggarannya yaitu setiap asn, anggota tni dan kepolisian negara republik indonesia, kepala desa, perangkat desa, dan/ atau anggota badan permusyawaratan desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama i (satu) tahun dan denda paling banyak rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) (pasal 494). (*)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Radar Utara, 6 OKTOBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan