Tutupi Defisit Rp 71 M, Banggar dan TAPD Cari Formulasi yang Tepat

RADARUTARA.BACAKORAN.CO - Dalam pembahasan Rancangan APBD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran (TA) 2026, dipastikan untuk mencari formulasi yang tepat untuk menutupi defisit yang mencapai Rp 71 miliar.

Demikian disampaikan Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, Drs. H. Sumardi, MM. Menurut Sumardi, pembiayaan atau defisit Rp 71 miliar dalam KUA-PPAS APBD, tentunya menjadi fokus perhatian.

"Terutama saat Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), membahas Rancangan APBD Provinsi Bengkulu TA 2026," ungkap Sumardi.

Menurut Sumardi, meskipun harus dicari formulasi yang tepat untuk menutupi defisit tersebut, pihaknya tetap optimistis jika APBD TA 2026 disahkan tepat waktu.

BACA JUGA:APBD 'Tekor' Hampir 40 Miliar, Paling Lambat Jumat ke Gubernur

BACA JUGA:KUA-PPAS APBD TA 2026 Diteken, Gubernur Helmi: Tekad dan Komitmen Kita dengan DPRD Sama

"Sekarang ini kita fokus membahas Rancangan APBD, dan salah satunya terkait defisit tersebut. Pasti kita carikan solusi yang tepat, sehingga nantinya defisit dapat tertutupi," tegas Sumardi.

Sebelumnya, Wakil Gubernur (Wagub) Bengkulu, Ir. H. Mi'an mengatakan, total APBD TA 2026 senilai Rp 2,6 triliun, lebih dari setengahnya secara langsung kembali ke masyarakat Bengkulu melalui pembangunan infrastruktur.

"Kemudian layanan kesehatan, pendidikan dan berbagai program bantuan rakyat lainnya," papar Mi'an.

Mi'an menambahkan, pemerintah tentunya memastikan setiap rupiah yang bersumber dari APBD, diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

BACA JUGA:Target Ketok Palu APBD Anjlok dan Tantangan Genjot PAD

BACA JUGA:Bahas RAPBD TA 2026, Banggar DPRD dan TAPD Provinsi Bengkulu Berjuang Melawan Waktu

"Walaupun pemenuhan kebutuhan dasar tersebut, tetap harus kita sesuaikan dengan kamampuan atua fiskal daerah yang sama-sama kita ketahui juga terbatas. Ditambah lagi adanya kebijakan efisiensi dari pusat," kata Mi'an

Lebih lanjut Mi'an menyampaikan, terkait defisit anggaran, tentunya nanti harus ada penyesuian dengan ketersediaan anggaran yang dimiliki daerah.