Berharap Kebijakan Pemerintah, Pemulihan Hutan Jangan Korbankan Masyarakat

Reporter: Sigit Haryanto |

Editor: Ependi |

Selasa , 25 Nov 2025 - 21:40

Kades berupaya menyampaikan imbauan agar warga tetap menjaga diri dan tidak melakukan hal yang dapat merugikan selama proses penertiban kawasan hutan oleh Satgas Marah Putih.-Radar Utara/ Sigit Haryanto-

Hal ini, kata dia, seharusnya dapat dilakukan sebelum langkah tegas berupa eksekusi lapangan dilakukan.

"Kita sangat prihatin, melihat nasib masyarakat yang benar-benar karena ketidaktahuan dan terpaksa karena didorong kebutuhan hidup keluarganya. Harus menyaksikan sawitnya dibabat habis, pondok yang menjadi rumahnya, dibongkar," lirih kades.

Lebih jauh, Kades berharap agar pemerintah baik pemerintah daerah Bengkulu Utara maupun pemerintah Provinsi dan pihak terkait lainnya.

Dapat memberikan kebijakan dengan melibatkan semua elemen masyarakat di desa sehingga dapat bersama-sama mencari solusi terbaik yang tidak mengorbankan masyarakat.

"Kami berharap, ada kebijakan bersama dan langkah bersama. Agar ada pemahaman yang sama akan pentingnya kelestarian alam, pemulihan hutan dan langkah tegas yang dilakukan ini didukung oleh masyarakat," harap Kades.

Sejauh ini, dikatakan Kades, pihaknya terus berupaya memberikan pemahaman kepada masyarakat dan mensosialisasikan, pentingnya menjaga situasi tetap kondusif.

"Kita terus mensosialisasikan kepada masyarakat dan menyampaikan agar tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan," ujarnya. (*)

berharap kebijakan pemerintah, pemulihan hutan jangan korbankan masyarakat                            ketrina, radarutara.bacakoran.co - langkah tegas tim satgas dalam melaksanakan operasi lanskip bentang alam sebelat sebagai upaya untuk pemulihan kawasan hutan koridor gajah, dinilai sebuah langkah yang positif. 
hanya saja, ketegasan dalam penegakan hukum untuk memulihkan kelestarian alam itu, diharapkan dapat mengkaji dan memperhatikan kehidupan masyarakat khususnya warga yang benar-benar benar menggantungkan hidup dari bertani. 
sebagaimana disampaikan oleh kades suka maju kecamatan marga sakti sebelat, irwanto, s.pi.
kata irwanto, sebagai perpanjangan tangan pemerintah di lapisan paling bawah dan berhadapan langsung dengan masyarakat, pihaknya banyak menerima aspirasi, masukan dan harapan dari warganya. 
terutama, kata dia, ada sejumlah sekitar 50-an warga suka maju yang sudah terlanjur berkebun dan menggantungkan kehidupan keluarganya dari hasil kebun itu. 
namun belakangan diketahui, pihak perusahaan sudah memasang pamplet/papan peringatan bahwa kawasan itu masuk dalam area izin penguasaan pt api. 
baca juga:gakkum kehutanan bakal habisi kebun sawit ilegal di kawasan hutan mukomuko
baca juga:operasi merah putih lanskap seblat, 2 perusahaan tak taat regulasi kehutanan
'ini yang kita sesalkan dan kecewa, tanpa aba-aba dan peringatan awal, perusahaan langsung memasang merk," ujarnya. 
kondisi ini, lanjut dia, sejalan dengan operasi merah putih oleh satgas untuk pemulihan kawasan hutan koridor gajah sumatera. 
tentu, lanjut kades, masyarakat awam sulit memahami kondisi yang terjadi di lapangan hingga memicu munculnya kepanikan, cemas dan khawatir hingga terjadi bias informasi atau miskomunikasi.
"ini yang kita khawatirkan, berbahaya jika kondisi ini dibiarkan sehingga situasi di lapangan sulit kita prediksi.jangan sampai, masyarakat kita jadi korban," ujar kades.
dikatakan kades, sebagai negara hukum, tentu masyarakat dan warga negara harus dan wajib taat dengan aturan yang ada. 
meski demikian, pihaknya berharap, ada tahapan-tahapan persuasif yang dapat dilakukan bersama dengan seluruh elemen terkait tak terkecuali penegak hukum.
baca juga: tinjau bentang alam seblat, wamen kehutanan ke bengkulu
baca juga:dugaan kejahatan kehutanan pada habitat gajah di bas, forum kee bengkulu surati menhut ri
hal ini, kata dia, seharusnya dapat dilakukan sebelum langkah tegas berupa eksekusi lapangan dilakukan. 
"kita sangat prihatin, melihat nasib masyarakat yang benar-benar karena ketidaktahuan dan terpaksa karena didorong kebutuhan hidup keluarganya. harus menyaksikan sawitnya dibabat habis, pondok yang menjadi rumahnya, dibongkar," lirih kades. 
lebih jauh, kades berharap agar pemerintah baik pemerintah daerah bengkulu utara maupun pemerintah provinsi dan pihak terkait lainnya. 
dapat memberikan kebijakan dengan melibatkan semua elemen masyarakat di desa sehingga dapat bersama-sama mencari solusi terbaik yang tidak mengorbankan masyarakat. 
"kami berharap, ada kebijakan bersama dan langkah bersama. agar ada pemahaman yang sama akan pentingnya kelestarian alam, pemulihan hutan dan langkah tegas yang dilakukan ini didukung oleh masyarakat," harap kades. 
baca juga:gakkum kehutanan bakal habisi kebun sawit ilegal di kawasan hutan mukomuko
baca juga:operasi merah putih lanskap seblat, 2 perusahaan tak taat regulasi kehutanan
sejauh ini, dikatakan kades, pihaknya terus berupaya memberikan pemahaman kepada masyarakat dan mensosialisasikan, pentingnya menjaga situasi tetap kondusif.
"kita terus mensosialisasikan kepada masyarakat dan menyampaikan agar tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan," ujarnya. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR UTARA, 26 NOVEMBER 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan