Tegas, Komitmen Pemkab Bengkulu Utara Tuntaskan Konflik Agraria Batik Nau-Air Padang

Reporter: Doni Aftarizal |

Editor: Ependi |

Senin , 24 Nov 2025 - 21:18

Tegas, Komitmen Pemkab Bengkulu Utara Tuntaskan Konflik Agraria Batik Nau-Air Padang-Radar Utara / Doni Aftarizal-

Pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bengkulu Utara menjelaskan bahwa dua perusahaan perkebunan, yakni PT. Agro Perak Sejahtera (APS) dan PT. Grand Jaya Niaga (GJN), telah mengantongi Hak Guna Usaha (HGU) yang sah.

Sementara itu, PT. Diamond Prima Cemerlang (DPC) saat ini masih dalam proses penerbitan HGU dan telah mendapatkan surat keterangan resmi terkait status tersebut.

“Untuk PT APS dan PT GJN, HGU mereka sudah sah dan terdata secara resmi. Sedangkan PT DPC masih dalam proses, namun sudah ada surat keterangan bahwa HGU-nya sedang diproses,” ujar perwakilan BPN Bengkulu Utara dalam rapat mediasi.

BPN juga menegaskan bahwa PT DPC saat ini sedang mengurus perpanjangan HGU dan telah mengantongi izin usaha perkebunan (IUP) sebagai dasar operasional.

"PT DPC juga telah melengkapi IUP yang menjadi persyaratan penting dalam proses perpanjangan HGU,” tutupnya.

Rapat mediasi kemudian ditutup dengan seruan bersama agar seluruh pihak, baik masyarakat, pemerintah, maupun perusahaan dapat menjaga suasana tetap kondusif dan memberi ruang bagi proses penyelesaian yang sedang berjalan.

Pemkab Bengkulu Utara memastikan akan terus mengawal konflik ini secara akuntabel dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. (prw)

tegas, komitmen pemkab bengkulu utara tuntaskan konflik agraria batik nau-air padang                            radarutara.bacakoran.co - pemerintah kabupaten (pemkab) bengkulu utara menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan konflik agraria, antara masyarakat kecamatan batik nau dan air padang dengan pt. diamond prima cemerlang, pt. grand jaya niaga dan pt. agro perak sejahtera yang merupakan perusahaan perkebunan kelapa sawit.
komitmen tersebut tak lepas dari upaya mediasi yang telah pada jum'at 21 november 2025 lalu, antara perusahaan dengan masyarakat yang digelar di aula command center sekretariat daerah kabupaten (setdakab) bengkulu utara.
rapat resmi yang digelar selama hampir tiga jam tersebut langsung dihadiri bupati bengkulu utara, arie septia adinata, unsur forkopimda, perwakilan masyarakat desa penyangga, pemerintah desa dan kecamatan serta manajemen perusahaan.
pemerintah daerah (pemda) menegaskan komitmennya, terutama dalam menjaga ruang dialog tetap terbuka demi mencegah eskalasi di wilayah terdampak.
baca juga:konflik agraria pt agricinal : lahan eks hgu ratusan hektar siapa yang kelola? rapat bpdas menggantung 
baca juga:reforma agraria jadi solusi pembangunan berkeadilan
dalam pemaparannya, berdasarkan hasil pengecekan teknis yang dilakukan dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (pupr) bengkulu utara terhadap saluran irigasi yang menjadi salah satu titik perselisihan, ditemukan jika saluran irigasi milik balai wilayah sungai (bws) tidak berada pada titik perizinan perusahaan.
meski begitu, bupati arie memintadinas pupr bengkulu utara, untuk melakukan pemeriksaan ulang guna memastikan ketepatan atau validasi data.
“saya instruksikan pupr turun ulang ke lokasi. kita harus pastikan semuanya jelas dan akurat agar tidak ada pihak yang dirugikan,” tegas bupati arie.
bupati juga mengimbau masyarakat desa penyangga agar tetap menahan diri, dan tidak terprovokasi selama proses penyelesaian berjalan. ia menegaskan, pemda hadir sebagai penengah untuk menghasilkan solusi yang paling berkeadilan.
baca juga:konflik agraria warga muara santan-pt jop, dorong win-win solution
baca juga:kasat reskrim dan 2 kapolsek diduduki pejabat baru, konflik agraria menanti?
"saya meminta masyarakat menjaga situasi tetap kondusif. jangan mudah terpengaruh oleh pihak-pihak yang ingin memperkeruh keadaan,” ujarnya.
selain itu, arie menekankan seluruh proses penyelesaian sengketa harus ditempuh melalui jalur hukum dan mekanisme resmi. pemda memastikan siap memfasilitasi setiap langkah sesuai aturan.
“silakan menempuh jalur yang benar. pemerintah berkomitmen menyelesaikan persoalan ini dengan tertib, terbuka, dan tidak merugikan siapa pun,” kata bupati.
terkait area perkebunan yang saat ini telah diduduki warga, bupati arie meminta masyarakat untuk menarik diri secara bertahap demi menciptakan stabilitas.
baca juga:konflik agraria pt agricinal : lahan eks hgu ratusan hektar siapa yang kelola? rapat bpdas menggantung
baca juga:reforma agraria jadi solusi pembangunan berkeadilan
ia menugaskan kepala desa dan camat untuk turun langsung memberikan pemahaman kepada warga, dan senantiasa menjaga situasi di wilayah masing-masing.
"kita minta kepala desa mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum. masyarakat diminta untuk tidak melakukan eskalasi yang dapat merugikan diri sendiri dan yang lainnya," tuturnya.
perwakilan masyarakat kecamatan batik nau, jonaidi menyatakan, pihaknya menghargai proses dan keputusan dalam mediasi tersebut.
"kami menghormati apa yang telah dibahas dan diputuskan. semoga ini menjadi jalan terbaik bagi kami dan perusahaan," ucapnya.
baca juga:konflik agraria warga muara santan-pt jop, dorong win-win solution
baca juga:kasat reskrim dan 2 kapolsek diduduki pejabat baru, konflik agraria menanti?
di sisi lain, dinas lingkungan hidup (dlh) bengkulu utara merilis klarifikasi resmi terkait status dokumen lingkungan tiga perusahaan sawit yang tengah bersinggungan dengan warga.
melalui penelusuran ulang arsip lama, dlh memastikan pt. agro perak sejahtera, pt. grand jaya niaga, dan pt diamond prima cemerlang sama-sama memiliki dokumen ukl–upl sesuai ketentuan pada tahun terbitnya.
kepala dlh bengkulu utara, parpen siregar menjelaskan, klarifikasi diperlukan untuk menghindari kesalahpahaman di tengah masyarakat.
"setelah pemeriksaan lanjutan, ketiga perusahaan tersebut memiliki dokumen ukl–upl. dokumen itu diterbitkan di tahun berbeda sesuai kewenangan instansi yang berwenang saat itu," ujar parpen.
baca juga:konflik agraria pt agricinal : lahan eks hgu ratusan hektar siapa yang kelola? rapat bpdas menggantung
baca juga:reforma agraria jadi solusi pembangunan berkeadilan
pihak badan pertanahan nasional (bpn) kabupaten bengkulu utara menjelaskan bahwa dua perusahaan perkebunan, yakni pt. agro perak sejahtera (aps) dan pt. grand jaya niaga (gjn), telah mengantongi hak guna usaha (hgu) yang sah.
sementara itu, pt. diamond prima cemerlang (dpc) saat ini masih dalam proses penerbitan hgu dan telah mendapatkan surat keterangan resmi terkait status tersebut.
“untuk pt aps dan pt gjn, hgu mereka sudah sah dan terdata secara resmi. sedangkan pt dpc masih dalam proses, namun sudah ada surat keterangan bahwa hgu-nya sedang diproses,” ujar perwakilan bpn bengkulu utara dalam rapat mediasi.
bpn juga menegaskan bahwa pt dpc saat ini sedang mengurus perpanjangan hgu dan telah mengantongi izin usaha perkebunan (iup) sebagai dasar operasional.
baca juga:konflik agraria warga muara santan-pt jop, dorong win-win solution
baca juga:kasat reskrim dan 2 kapolsek diduduki pejabat baru, konflik agraria menanti?
"pt dpc juga telah melengkapi iup yang menjadi persyaratan penting dalam proses perpanjangan hgu,” tutupnya.
rapat mediasi kemudian ditutup dengan seruan bersama agar seluruh pihak, baik masyarakat, pemerintah, maupun perusahaan dapat menjaga suasana tetap kondusif dan memberi ruang bagi proses penyelesaian yang sedang berjalan.
pemkab bengkulu utara memastikan akan terus mengawal konflik ini secara akuntabel dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. (prw)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR UTARA, 25 NOVEMBER 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan